Pembukaan kembali sasi laut di Pulau Nusmapi, Manokwari, merekam bagaimana iman, adat, dan peran orang muda Papua berpadu menjadi aksi iklim berbasis kearifan lokal.

Mangrove Papua adalah benteng pesisir, sumber pangan, dan penjaga iklim dunia. Menjaga mangrove berarti melindungi warisan ekologis dan masa depan Papua.

Sebagai desa ekowisata di Papua Barat, Kampung Kwau menunjukkan bagaimana konservasi hutan, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang bersama-sama.

DONAT (Doi Natal & Tahun Baru) merupakan agenda tahunan Bentara Papua yang digelar sebagai ruang refleksi, berbagi, dan bergerak bersama di penghujung tahun. Lebih dari sekadar perayaan, DONAT menjadi wadah untuk mengumpulkan cerita, gagasan, dan aksi nyata masyarakat dalam merespons berbagai persoalan sosial dan lingkungan di Tanah Papua.

Pada tahun 2025, DONAT hadir dengan semangat yang lebih kuat untuk menyoroti isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Perubahan musim yang semakin sulit diprediksi, terganggunya sumber pangan lokal, hingga perubahan perilaku satwa endemik menjadi tanda bahwa krisis iklim bukan lagi wacana jauh, tetapi realitas yang sedang kita hadapi bersama.

Melalui rangkaian kegiatan DONAT 2025, Bentara Papua mengajak masyarakat terutama anak muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan. Salah satu kegiatan utama adalah Kompetisi Fotografi Mitigasi Perubahan Iklim, yang mendorong peserta untuk mendokumentasikan aksi-aksi sederhana namun bermakna, seperti menjaga mata air, menanam tanaman lokal, mengelola sampah, hingga mempertahankan pengetahuan adat dalam membaca perubahan alam.

DONAT 2025 juga menjadi ruang bertemunya berbagai pihak: masyarakat adat, pegiat lingkungan, kreator konten, fotografer, hingga pemerhati isu sosial. Foto dan cerita yang terkumpul tidak hanya diperlombakan, tetapi juga menjadi bagian dari arsip pengetahuan dan bahan edukasi Bentara Papua, yang akan digunakan untuk publikasi, kampanye lingkungan, dan penguatan advokasi berbasis data lapangan.

Lebih dari hasil lomba atau jumlah peserta, DONAT 2025 menegaskan satu pesan penting: perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setiap foto adalah suara, setiap cerita adalah pengingat, dan setiap aksi adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Tanah Papua.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Bentara Papua berharap DONAT dapat terus menjadi ruang bersama untuk belajar, berbagi, dan menjaga bumi bukan hanya saat akhir tahun, tetapi sebagai komitmen jangka panjang.

Sebanyak 57 delegasi pemuda adat dari Jayapura, Pegunungan Arfak, Sorong, Sorong Selatan hingga Raja Ampat mendeklarasikan penyelamatan hutan serta perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua.

Terdapat sembilan poin dalam deklarasi yang dibacakan di hutan Wulwey, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025).

Pembacaan dipimpin Yohan Geissler Dimara, pemuda adat Kampung Solol diikuti para peserta secara bersama-sama. 

Sebanyak 57 delegasi pemuda adat dari Jayapura, Pegunungan Arfak, Sorong, Sorong Selatan hingga Raja Ampat mendeklarasikan penyelamatan hutan serta perlindungan masyarakat adat di Tanah Papua.

Terdapat sembilan poin dalam deklarasi yang dibacakan di hutan Wulwey, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025).

Pembacaan dipimpin Yohan Geissler Dimara, pemuda adat Kampung Solol diikuti para peserta secara bersama-sama. 

Direktur Bentara Papua Yunes Magdalena Bonay mengatakan, deklarasi merupakan rangkaian Youth Forest Camp 2025 di Kampung Solol yang digelar selama empat hari.

"Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara baik, bertukar pengetahuan menjaga dan mengelola hutan," ujarnya kepada TribunSorong.com.

Menurut Yunes, momen ini adalah kesempatan bersejarah, sebab bisa jadi wadah pemuda saling mengingatkan terhadap ancaman eksploitasi hutan Papua.

Ia berharap, poin-poin hasil deklarasi ini bisa dikawal, sekaligus pendampingan terhadap masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut 9 Poin Deklarasi Solol Raja Ampat:

1. Pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berpihak kepada masyarakat adat;
2. Mendesak pemerintah untuk mencabut semua izin eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, yang merampas ruang hidup dan merugikan masyarakat adat;
3. Mendesak pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Tanah Papua untuk membuat dan mengimplementasikan Perda Pengakuan, Penetapan dan Penghormatan Masyarakat Adat;
4. Mendesak para pemimpin di Tanah Papua, baik pemimpin pemerintahan (gubernur, bupati, wali kota, DPR, MRP, distrik, kepala kampung), partai dan tokoh politik, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat untuk lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua;
5. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat;
6. Meminta pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pengetahuan lokal dalam program pembangunan termasuk kegiatan konservasi;
7. Mendesak pemerintah menghentikan penambahan personel militer di Tanah Papua serta menghentikan tindakan represif aparat terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat;
8. Mengimbau pemerintah dan seluruh masyarakat Papua untuk memaksimalkan pangan lokal;
9. Mendesak para pemimpin dunia dalam momentum politik global COP-30 di Brasil, agarmenghormati dan bersungguh-sungguh memberikan keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menjadi korban dampak dari perubahan iklim. 

Penulis: Wartawan Tribun Sorong

Direktur Bentara Papua Yunes Magdalena Bonay mengatakan, deklarasi merupakan rangkaian Youth Forest Camp 2025 di Kampung Solol yang digelar selama empat hari.

"Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara baik, bertukar pengetahuan menjaga dan mengelola hutan," ujarnya kepada TribunSorong.com.

Menurut Yunes, momen ini adalah kesempatan bersejarah, sebab bisa jadi wadah pemuda saling mengingatkan terhadap ancaman eksploitasi hutan Papua.

Ia berharap, poin-poin hasil deklarasi ini bisa dikawal, sekaligus pendampingan terhadap masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut 9 Poin Deklarasi Solol Raja Ampat:

1. Pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berpihak kepada masyarakat adat;
2. Mendesak pemerintah untuk mencabut semua izin eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, yang merampas ruang hidup dan merugikan masyarakat adat;
3. Mendesak pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Tanah Papua untuk membuat dan mengimplementasikan Perda Pengakuan, Penetapan dan Penghormatan Masyarakat Adat;
4. Mendesak para pemimpin di Tanah Papua, baik pemimpin pemerintahan (gubernur, bupati, wali kota, DPR, MRP, distrik, kepala kampung), partai dan tokoh politik, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat untuk lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua;
5. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat;
6. Meminta pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pengetahuan lokal dalam program pembangunan termasuk kegiatan konservasi;
7. Mendesak pemerintah menghentikan penambahan personel militer di Tanah Papua serta menghentikan tindakan represif aparat terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat;
8. Mengimbau pemerintah dan seluruh masyarakat Papua untuk memaksimalkan pangan lokal;
9. Mendesak para pemimpin dunia dalam momentum politik global COP-30 di Brasil, agarmenghormati dan bersungguh-sungguh memberikan keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menjadi korban dampak dari perubahan iklim. 

Penulis: Wartawan Tribun Sorong

Manokwari, 7 Juli 2025, Bentara Papua menerima tiga orang mahasiswa, Weldemina Yanti Samanui, Sisilia Yogi dan Shella Rumbiak dari Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Papua untuk melakukan Praktek kerja lapangan (PKL) di Stasiun Udohotma. Mahasiswa ini akan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan Bentara Papua dalam menjaga lingkungan dan riset keanekaragaman hayati di kawasan pegunungan yang kaya akan flora dan fauna endemik.

                       Penerimaan tiga Mahasiswa Biologi UNIPA di Pondok Bentara Papua

10 Juli 2025, Semenjak berada di Stasiun Udohotma mahasiswa juga belajar langsung dengan masyarakat lokal yang ada disana. Stasiun Udohotma menjadi bagian terpenting dalam mendukung pendidikan dan juga sebagai rumah belajar bersama masyarakat adat, komunitas dan kelompok perempuan. Mahasiswa telah melaksanakan berbagai aktivitas mulai dari mengamati hama dan penyakit pada tanaman kopi, budidaya tanaman kopi, identifikasi jenis kadal, pengamatan burung pintar, membuat pupuk organik (POC), hingga memberikan sosialisasi terkait masa menstruasi kepada katagori anak remaja.

                                  Mahasiswa PKL Mengamati hama dan penyakit Pada Tanaman kopi

Menurut kepala stasiun Udohotma, Demius Aud: “Kegiatan PKL ini menjadi kesempatan langkah bagi mahasiswa untuk mengenal langsung ekosistem yang ada di Pegunungan Arfak dan belajar langsung bersama kami, masyarakat lokal, dan komunitas”.

“Banyak sekali hal-hal baru dan pengetahuan yang mereka dapatkan langsung dari alam, bukan hanya dari Buku. Ini pengalaman yang paling berharga bagi mereka”ujar Demius.

Mahasiswa juga terlibat langsung dengan anak-anak sekolah di SD Negeri 49 Samuel Kobrey dengan memberi pengetahuan tentang alam dan lingkungan.

Kegiatan PKL ini tidak hanya fokus pada aspek ilmiah, tetapi juga pada pendekatan budaya. Mahasiswa didorong untuk membangun dialog dengan masyarakat adat, belajar tentang sistem pengetahuan lokal, dan mencatat narasi masyarakat tentang hutan mereka.

“Kami ingin mahasiswa melihat bahwa konservasi bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal keadilan sosial dan kearifan lokal,” lanjut ujar kepala Stasiun Udohotma.

Harapan untuk mahasiswa PKL adalah, setelah melakukan PKL ini mahasiswa mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru untuk memperkaya wawasan sekaligus menjadi bekal untuk melanjutkan perkuliahan.

“Kami berharap setiap mahasiswa yang melakukan PKL di Bentara Papua bisa menjadi kader dalam memberi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penguatan peran generasi muda dalam menjaga ekosistem di tanah Papua”. Lanjut Ujar Demius Aud.

Jakarta, 23 Juli 2025. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional hari ini, masyarakat adat Knasaimos secara resmi mengajukan permohonan penetapan dan pengelolaan hutan adat melalui skema hutan adat dalam program perhutanan sosial yang dikelola Kementerian Kehutanan. Mengenakan atribut adat, perwakilan masyarakat Knasaimos dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendatangi gedung Manggala Wanabakti di Jakarta untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Julmansyah. Panitia Masyarakat Hukum Adat serta perwakilan Bentara Papua dan Greenpeace Indonesia turut dalam penyerahan dokumen ini.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan hak wilayah adat seluas 97.441,55 hektare yang telah diperoleh masyarakat adat Knasaimos, yang mendiami wilayah di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan pengajuan pengelolaan hutan adat secara resmi, masyarakat adat berharap dapat memperkuat pelindungan atas hutan mereka, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjaga kawasan tersebut secara berkelanjutan turun-temurun.

Pemilihan tanggal 23 Juli bukanlah tanpa makna. Tanggal ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional dan menjadi simbol bahwa pengusulan hutan adat ini merupakan komitmen nyata untuk melindungi masa depan anak-anak Papua, khususnya anak-anak di wilayah adat Knasaimos.

"Kami ingin dunia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi untuk anak-anak kami yang kelak akan mewarisi tanah dan hutan ini. Melindungi hutan adat berarti melindungi ruang hidup, identitas, dan harapan mereka di masa depan,” ungkap Fredrik Sagisolo, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos.

Pesan yang kuat dari perwakilan masyarakat adat ini menggambarkan kedalaman komitmen mereka terhadap masa depan generasi penerus. Menanggapi permohonan penetapan hutan adat ini, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Julmansyah, menyampaikan menerima pengajuan ini dan akan mempelajarinya. “Mempelajari Indonesia tidak boleh dengan satu kacamata saja. Bagi kita yang tinggal di Jawa, mungkin hutan dilihat sebagai tempat budidaya atau konservasi. Bagi masyarakat Papua, hutan adat adalah ibu kandung yang memberikan penghidupan dari lahir hingga akhir hayat,” ujar Julmansyah.

Suku asli Papua, Suku Tehit, dari Wilayah Knasaimos di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, ke Jakarta untuk menyerahkan surat pernyataan pengakuan hutan mereka sebagai hutan adat kepada Kementerian Kehutanan.

Syafril dari Bentara Papua menanggapi, “Ini adalah momen penting dalam sejarah perjuangan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di wilayah adat Knasaimos. Semoga proses ini berjalan lancar dan menjadi contoh bagi wilayah adat lainnya bahwa pengelolaan berbasis adat adalah jalan menuju keberlanjutan yang sesungguhnya. Dengan adanya pengakuan resmi, kami berharap masyarakat adat bisa terus menjaga hutannya dari ancaman eksternal, sembari mengembangkan model pengelolaan yang ramah lingkungan, berbasis budaya, dan berpihak pada generasi mendatang.”

Masyarakat adat Knasaimos sudah berjuang lebih dari dua dekade untuk mempertahankan tanah dan hutan adat dari ancaman eksploitasi industri sawit dan pembalak kayu. Kegigihan mereka berbuah terbitnya surat keputusan penetapan hutan desa/kampung dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada 2016. Sewindu kemudian atau pada tahun lalu, masyarakat Knasaimos memperoleh pengakuan wilayah adat dari Bupati Sorong Selatan.

Suku asli Papua, Suku Tehit, dari Wilayah Knasaimos di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, ke Jakarta untuk menyerahkan surat pernyataan pengakuan hutan mereka sebagai hutan adat kepada Kementerian Kehutanan.

“Seiring dengan perjuangan masyarakat adat Knasaimos ini, kami juga terus mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kita memerlukan satu payung hukum yang kuat untuk memastikan pemenuhan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat–yang dengan cara hidupnya berkontribusi penting menjaga ekosistem. Masyarakat adat dan hutan adat adalah entitas tak terpisahkan, keduanya berperan krusial membentengi Bumi dari ancaman krisis iklim,” kata Rossy You, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia.

Berkas permohonan penetapan hutan adat telah diserahkan secara resmi kepada Kementerian Kehutanan dan saat ini menunggu proses verifikasi dan tindak lanjut dari pemerintah. Tim Panitia MHA bersama organisasi pendamping akan terus mengawal tahapan hingga terbitnya surat keputusan pengelolaan hutan adat sebagai bentuk pelindungan hukum bagi masyarakat adat. Perjuangan masyarakat adat bukanlah sesuatu yang berhenti pada hari ini, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.*

Kontak Media:

Syafril, Bentara Papua, +62 821-9839-2546

Budiarti Putri, Greenpeace Indonesia, +62 811-1463-105

Perjalanan menyusuri pesisir pantai dari rumah belajar menuju Kampung Solol. Ini kali kedua saya sampai di Kampung Solol. Perjalanan sore itu ditemani oleh beberapa tim Bentara, Suara ombak yang menghantam dan nyanyian burung menciptakan suasana tentram. Setelah berjalan ± 900M, kami pun tiba di pemungkiman Kampung Solol. Kami disambut dengan hangat oleh penduduk setempat ketika menuju kerumah mama Nelce Dimara. Rumah mama Nelce berada di bagian matahari terbenam (arah barat sesuai mata angin).

Mama Nelce menyambut kami dengan senyum hangat dan mengajak duduk di atas senat yang terbuat dari ayaman bambu ditemani beberapa tim Bentara, pemuda kampung dan suami dari mama Nelce. Mama Nelce seorang perempuan bijak yang dikenal karena pengetahuannya tentang kehidupan bersosial, beliau adalah ketua PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), PKK sendiri adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Bapa menyuguhi kami dengan siri pidang membuat suasana semakin terasa hangat. Mama memulai percakapan dengan berbicara tentang keindahan alam Kampung Solol serta potensi-potensi yang ada kemudian cerita berlanjut sampai pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh Bentara Papua di Stasiun Solol. Suaranya yang lembut dan bijak membuat saya merasa tenang dan menikmati setiap cerita tersebut.

Mama Nelce awal mula bergabung dengan Bentara Papua sejak mengikuti pelatihan pembuatan Briket dari tempurung kelapa pada tahun 2022, “Mama sangat senang mengikuti kegiatan ini, mama semangat sekali kaka” ujar mama Nelce. Kemudian mama juga mengikuti pelatihan yang baru saja dibuat pada bulan ini Juni 2025 yaitu pembuatan pentolan dari ikan tengiri awalnya mama tidak tahu cara membuat pentolan karena selama ini ikan yang mereka dapatkan hanya langsung dimasak untuk makan sehari-hari, “mama ni punya freezer jadi pas mama su tahu cara bikin pentolan mama mo buka usaha jual mie bakso kaka didepan rumah”. Pelatihan yang dilakukan oleh tim Bentara Stasiun Solol menjadi dampak positif bagi masyarakat terutama mama Nelce.

Sambil bercerita tak sengaja saya menengok kearah pekarangan rumah yang ternyata banyak ditanami berbagai sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, terong, cabai dan tomat, ternyata mama Nelce pun suka menanam, katanya “iya kaka ini tanaman yang kemarin tamu itu ada lihat, mama sangat antusias karena dong bisa lihat mama punya tanaman”. Bentara Papua di stasiun solol pun berkontribusi dengan membangikan benih-benih sayuran untuk mama Nelce dalam pengembangan pertanian pekarangan. Ibu dari lima orang anak ini ternyata sadar bahwa kita dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam. “kaka tong mo pergi ke kebun itu jauh, jadi bapa bantu mama bikin para-para disini’’ tambah bapak Isak Klasin (suami dari mama Nelce) yang merupakan kepala Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung). Lokasi kebun dari mama Nelce berada jauh dibelakang tanjung kampung solol, sehingga memerlukan biaya yang lumayan besar untuk beli bensin karena harus menggunakan perahu, sehingga dengan adanya inisiatif dari mama Nelce dan suaminya untuk menanam dihalaman pekarangan.

Ada pesan dan harapan dari mama Nelce untuk tim Bentara Papua yang ada di Kampung Solol agar tidak berhenti melakukan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, bagikan ilmu sebanyak-banyak untuk mama-mama yang ada di Kampung Solol agar tidak hanya satu atau orang yang maju tetapi semua Perempuan yang ada di Kampung Solol bisa maju bersama-sama.

Dalam pertemuan ini, Perkumpulan Mandala Katalika (MANKA) dan Perkumpulan Bentang Nusantara (BENTARA) Papua berkolaborasi melaksanakan Sosialisasi Program Pengembangan Rekomendasi Kelembagaan dan Tata Kelola Untuk Mempercepat Pendanaan Iklim di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan ini, Sekertaris Ibu Ina Roselina Y Sikirit S.hut'M.M mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) membuka pertemuan tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (DALKARHUT) Wilayah Maluku Papua, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Perhutanan Sosial Wilayah III Ambon, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Papua Barat Daya dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Pertemuan dilakukan di Gedung BKSDA Papua Barat Daya, Kamis 24 April 2025.

Pembukaan Pegiatan Pertemuan

Dalam sambutan Direktur Eksekutif Bentara Papua, Yanuarius Anouw akrab dipanggil Yanu menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tanah Papua terkhusus di Provinsi Papua Barat Daya, kita harus membangun kolaborasi dari berbagai pihak. “Saya selalu berprinsip dan melihat bahwa, strategi kolaborasi menjadi kunci dalam menjawab pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tanah Papua”. Dari kolaborasi ini kita saling melengkapi dengan berbagai sumberdaya yang ada dari masing-masing lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kolaborasi ini juga untuk mempercepat dampak positif iklim di Papua Barat Daya serta menjawab visi dan misi gubernur Papua Barat daya tentang pertumbuhan ekonomi lokal ujar Direktur Bentara Papua itu.

Sambutan Direktur Bentara Papua Yanuarius Anouw

Dalam waktu yang sama, Direktur MANKA Juliarta Bramansa Ottay menyampaikan sambutannya dan menjelaskan bahwa MANKA adalah lembaga pendukung inisiatif baik yang memiliki dampak besar untuk iklim dan lingkungan. “jadi yang ingin kami lakukan bersama-sama adalah bagaimana kita bisa mendorong untuk mengoptimalkan kebijakan Kementerian Kehutanan” ujar Direktur MANKA itu. MANKA juga bermitra bersama Bentara Papua, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dan Jerat Papua untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan Penguatan adat dan budaya lokal sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Sambutan Direktur MANKA Juliarta Bramansa Ottay

Dalam pertemuan ini Juga MANKA dan Bentara Papua memaparkan materi tentang perkenalan lembaga dan rencana kerja (program) untuk dua tahun kedepan dengan fokus utama adalah mendorong program Iklim yang lebih inklusif dan Konservasi. Dalam hal ini Bentara Papua sebagai mitra yang mendorong bersama semua pemangku kepentingan, OPD dan mitra pembangunan lainnya untuk mengembangkan perubahan iklim. Mitra UNIMUDA sebagai mitra pendukung akademis yang akan mendukung pengembangan pengelolaan pengetahuan (knowledge management development). Sedangkat Jerat Papua sebagai mitra inkubasi komunitas adat untuk mengembangkat seni dan budaya di Provinsi Papua Barat Daya.

Harapan kedepannya mitra-mitra yang ada di Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi yang terdepan untuk melanjutkan dan meneruskan program-program Iklim. Harapan dari pertemuan ini juga MANKA akan memilih beberapa program-program prioritas yang akan didukung dan dikerjakan bersama untuk tahun-tahun yang akan datang bersama Bentara Papua untuk menjawab pembanguna dan pemberdayaan masyarakat yang adil, berkelanjutan dan beradat di Papua.

Dalam kunjungan Sabtu, 12 April 2025 Tim CLUA (Climate and Land Use Alliance) dan ICONIC ADVENTURES yang diwakili oleh Mery Nemerov sebagai Direktur pendanaan CLUA bersama Ria Mariamah Staf CLUA. Kedatangan mereka ingin belajar dan mendengarkan kerja-kerja dari Perkumpulan Bentara Papua seperti kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bentara dalam mendampingi masyarakat, serta alternatif apa saja yang diberikan untuk  mata pencaharian yang tidak merusak ekosistem hutan. Tim CLUA dan ICONIC juga sedang membagun Hubungan dengan berbagai pihak dalam hal pendanaan (donor) bisa mengacu kepada teman-teman Bentara Papua atau LSM lainnya untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam menjaga lingkungan dan hutan.

Dalam perkenalan Mery Nemerov menyampaikan “Ini pertama kali saya datang di Indonesia dan sangat penting untuk saya memahami bagaimana kegiatan disini dalam melindungi lingkungan dan hutan”. Direktur Pendanaan itu pun menyampaikan tujuan kunjungannya adalah untuk membagun hubungan dari berbagai pihak dalam hal pendanaan (Donor) bisa mengacu kepada LSM yang ada di tanah Papua untuk melanjutkan kegiatan dengan baik.

“Kami juga ingin belajar dan mendengarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari Bentara Papua dalam mendampingi masyarakat” kata Ria salah satu Staf CLUA yang ikut dalam kunjungan. Dirinya pun bercerita tentang illegal logging yang menjadi salah satu sumber deforestasi di tanah Papua. “Sekarang kami sedang melihat beberapa lokasi untuk kunjungan-kunjungan ke depan agar ada lokasi yang bisa kami rekomendasi untuk kegiatan kami” Lanjut Ria.

Dalam kunjungan ini Yunes Bonay selaku Manager Program Bentara Papua bercerita tentang sejarah singkat pertama kali Bentara Papua bekerja di Stasiun Solol ”Kami assessment pertama kali disini, salah satu hasil assessment kami adalah adanya illegal logging yang berdampak pada kerusakan Alam (tanah longsor dll) sehingga Bentara Papua berinisiatif untuk fokus pada pengembangan komoditas lokal yang bernilai ekonomi untuk mengurangi kegiatan llegal logging”. Selain itu Yunes Bonay pun menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan salah satunya kegiatan Sekolah Kampung Merdesa (SEKAM) yang pertama kali dilakukan oleh Bentara Papua di Stasiun Solol. Dirinya pun mengajak tim CLUA dan ICONOC berkeliling di Stasiun Solol untuk melihat aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Solol membuat produk seperti pembuatan tepung pisang, minyak goreng kelapa, VCO (virgin coconutoil) dan sambal ikan asap hasil produk dari SEKAM.

Harapan semoga kedepannya semakin banyak donor yang mengenal Papua dan semakin banyak pendanaan mengalir kesini terutama kepada inisiatif keberlanjutan dari masyarakat adat dan bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem alam Papua, salah satunya yang dilakukan teman-teman Bentara Papua di Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa NGO lokal dan internasional serta akademisi yang tergabung dalam “Mitra Pembangunan” dan Pemerintah. "Hutan Lestari dan Rakyat Sejahtera" merupakan Kalimat pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris BRIDa (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Papua Barat bapak Erens Ngabalin. S.Hut., M.Si dalam sambutannya.

Pertemuan mitra pembangunan ini membahas kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh masing-masing NGO di Papua Barat dan Papua Barat Daya, lebih khususnya Landscape MPTP (Mahkota Permata Tanah Papua), dengan isu pengorganisasian masyarakat adat, wilayah masyarakat adat, regulasi, peningkatan kapasitas, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan kewirausahaan lokal yang disampaikan oleh CLUA (Climate Land Use Alliance) Indonesia, Packard Foundation, Konservasi Indonesia, Yayasan EcoNusa, WRI Indonesia, Samdhana Institute, Bentara Papua, FFI, WWF Indonesia, GGGI, Greenpeace, PERDU, Panah Papua, EkoZona Papua, dan Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua.

Kontribusi Bentara Papua dalam pemberdayaan masyarakat adat dan pembangunan di Tanah Papua dari 3 wilayah kerja yaitu kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya; (1) Pengelolaan dan pengolahan Potensi SDA secara adil, berkelanjutan dan beradat; (2) Pengorganisasian masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, dan hutan adat; (3) kolaborasi dengan para pihak; (4) pengembangan unit usaha; (5) pengelolaan ekosistem hutan dan laut; (6) Pertanian berkelanjutan; (7) memperkuat komunitas pemuda adat dan gerakan pemuda adat.

Pemerintah dan Mitra Pembangunan telah berkomitmen untuk kolaborasi dan mengidentifikasikan isu-isu prioritas mengenai pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pertemuan ini juga membahas peluang lain yang dapat ditemukan dalam inisiatif BRIDa Provinsi Papua Barat bersama dengan Mitra Pembangunan akan menyelenggarakan kegiatan “The 12th International Flora Malesiana Symposium & The 1st International Nature-based Climate Solutions Conference” di Manokwari, 21-26 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, terutama di tengah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga berencana mengundang para gubernur terpilih se-Tanah Papua untuk dapat memperkuat komitmen ke-enam Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Tanah Papua.

Masyarakat asli Papua dikenal memanfaatkan hasil hutan yang dimilikinya dalam kehidupannya sehari-hari baik sebagai bahan sandang, pangan, alat berburu atau perang, obat-obatan (bahan kimia), rempah-rempah dan bahan penghasil serat serta bahan pelengkap lain dalam berbagai kegiatan upacara tradisional maupun kegiatan sosial religiusnya yang bisa dikonsumsi secara langsung. Mantangan (Merremia Peltata) adalah salah satu liana berkayu yang hampir memiliki kesamaan dengan tanaman ubi jalar. Mantangan memiliki daun yang lebar berbentuk jantung, mengeluarkan cairan putih ketika batangnya terluka, tidak berbulu, dan tumbuh ini memanjat/merambat hingga ketinggian 20 M.

Di Suku Tehit yang mendiami daerah wilayah adat Knasaimos, Sorong Selatan, masyarakat adat menyebutnya Dlimit, tanaman ini sendiri memiliki bagian yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Siapa sangka, hampir tiap bagian yang dimiliki tanaman satu ini berkhasiat dan luar biasa untuk membantu menyembuhkan penyakit yang diderita atau alami seseorang. Agustinus Woloin salah satu tokoh adat Knasaimos yang berasal dari Kampung Mlaswat sangat menguasai jenis-jenis tanaman yang dijadikan sebagai obat tradisional. Bapak Woloin menyebutkan wilayah hutan adat yang ada di Knasaimos adalah gudangnya, Apa yang tersedia dalam hutan baik tali, daun, akar, batang, air bahkan tanah adalah obat yang sudah disediakan Sang Pencipta untuk memenuhi kehidupan ini, “Bukan Hanya makanan, tapi obat-obatan juga tersedia di hutan ini”, kata dia.

Tanaman Dlimit sejak dahulu sudah digunakan masyarakat lokal Suku Tehit untuk mengobati beberapa Penyakit yang diderita oleh mereka, seperti penggunaan daun Dlimit biasanya digunakan bagi ibu (setelah lahiran) dan bayi, daun yang dirahu pada api akan ditempelkan pada bagian perut ibu dan bayi khasiatnya untuk mengeringkan pusar bayi dan perut ibu yang masih sering kesakitan setelah melahirkan. Daun yang digunakan biasanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua.  Sembari menjelaskan manfaat daun Dlimit, tono atau bapak Agus mengambil daun Dlimit yang berada tidak jauh dari depan koperasi tempat kami bercerita dan mempraktekan cara menggunakannya. “Gampang saja, cuma taruh diperut dan kasi biar sampai layu trus ganti lagi dengan daun yang baru”. Jelas lelaki paruh bayah ini.

Menurut tono Woloin, ia mengetahui cara penggunaan obat tradisional ini karena melihat secara langsung bagaimana orang tuanya menggunakan daun Dlimit. Dia juga menambahkan, manfaat daun Dlimit untuk ibu menyusui yang mana, jika seorang ibu menyusui mengalami kendala pada ASI (tidak dapat mengeluarkan ASI) maka dapat merebus daun ini dan dikonsumsi. Kata tono, “Siapa saja bisa bisa pake daun ini, tidak ada larangan”. Tidak ada pantangan bagi seorang perempuan atau ibu yang menggunakan daun ini saat lahiran dan menyusui. Batang dari Dlimit ini juga menghasilkan air dan getah jika dilukai atau dibagi menjadi dua bagian. Air yang berasal dari batang tanaman ini dapat diminum secara langsung. Karakteristik warna airnya tidak bening seperti air minum pada umumnya namun memiliki warna putih susu. “Airnya bagus untuk menyembuhkan batuk dan beringus”, jelasnya. Sementara untuk getah dapat digunakan sebagai salab alami jika seseorang terkena alat atau benda tajam yang mengakibatkan luka. Kita hanya perlu mengoleskan getah pada luka yang baru tersebut. “Kalau di tanah Moi dan Maybrat juga kenal tanaman seperti ini, tapi sebutannya beda”, tutur lelaki asal Kampung Mlaswat.

            Dikutip dari jurnal Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Papua Manokwari Papua Barat tanaman serupa juga digunakan oleh masyarakat Suku Maybrat dengan sebutan local Kafu. Bagian yang digunakan adalah getah dan daun untuk mengaplikasikannya batang yang dipotong mengeluarkan getah lalu getahnya diminum sampai habis khasiatnya sebagai penawar racun ular. Sedangkan daunnya, digunakan untuk mengobati luka lama. Daun diambil secukupnya ditumbuk lalu ditempelkan pada luka. Selain memiliki potensi dapat dijadikan obat tradisional, tanaman Mantangan atau Dlimit juga memiliki potensi pertumbuhannya sangat cepat, hal ini dikarenakan tanaman Dlimit termasuk kedalam tumbuhan jenis invasif. Tumbuhan invasif  adalah  jenis tumbuhan yang dapat  berkembang cepat pada lingkungan tempat ia bertumbuh sehingga  menyebabkan gangguan keseimbangan pada ekosistem asli tanaman yang ada disekitarnya dan tanaman Mantangan atau Dlimit mampu mendominasi habitat baru, akibatnya tanaman yang berada disekitarnya menjadi mati karena kalah bersaing dengan tanaman Dlimit.

Pengetahun obat tradisional, menurut tono Woloin makin terkikis hilang dikalangan anak muda kampung saat ini, dengan kepala tertunduk ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor terputusnya transfer informasi kepada generasi saat ini. Pertama, kurangnya berbagi cerita dan pengalaman dari orang tua kepada anak dalam lingkup keluarga (tiap anggota keluarga punya kesibukan masing-masing). Kedua, sikap acuh tak acuh dari pemuda sebagai generasi penerus terhadap tanaman obat yang lebih suka bermain handphone dibandingkan masuk ke hutan. “Saya dulu pulang sekolah lihat orang tua tidak ada di rumah, berarti saya langsung cari ke dusun. Tinggal sampai sore baru pulang sama-sama orang tua”, jelasnya. Ia mengungkapkan kebiasaan ini jauh berbeda dengan kebiasaan anak muda sekarang, yang lebih suka menghabiskan waktu untuk main handphone dan berkendara. (*)

MANOKWARI - Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Papua Barat berkomitmen mengembangkan pembibitan komoditas kopi di daerah Pegunungan Arfak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Papua Barat Benediktus Hery di ruang kerjanya saat bertemu Tim Bentara Papua dan Perwakilan Petani Kopi Anggi Barto Inden. Selasa (15/10/2024)

Dia menyebutkan untuk pembibitan kopi di Pegunungan Arfak sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan (continue), jika dari 10 ribu bibit  kopi yang dicanangkan untuk ditanam maka masih ada peluang untuk kopi dapat tumbuh dan berbuah kisaran  5-7 ribu.

"Kalau menurut saya kita tidak perlu untuk memaksakan tanam 20-30 ribu", jelas Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Papua Barat Benediktus Hery. Pembibitan kopi di Pegaf dilakukan agar dapat menjawab kebutuhan petani kopi lokal, sehingga lebih mudah mendapatkan bibit kopi. Hal ini hendak dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan atau gagal tanam pada kopi itu sendiri. Sebab menurutnya dari pengalaman beberapa waktu lalu, saat proses pemindahan kopi dari dataran rendah ke pegunungan  menimbulkan kritis (banyak tanaman kopi yang gagal tanam).

Disamping itu, ia juga menyarankan kepada petani kopi yang diwakili oleh Barton Inden, agar dapat mengkonsumsi kopi dari daerah lain sehingga dapat membandingkan karakteristik kopi. "Sebagai petani kopi kalian juga harus bisa  menjelaskan karakteristik kopi," tuturnya.

Benediktus Hery menambahkan, keuntungan terbesar pada akhirnya ada pada satu cangkir kopi. Sehingga perlu untuk mendorong petani kopi dalam mengelola kopi hingga menjadi produk terbaik agar bisa dinikmati oleh semua khalayak.

"Saya senang juga karna ada mitra pemerintah seperti kalian, yang punya banyak waktu bersama masyarakat di lapangan",   ucap Kabid Perkebunan kepada Manajer Program Bentara Papua Yunes Bonay dan staf lapangan Stasiun Udohotma. Sebagai pimpinan pada instansi negara, Benediktus Hery  mengapresiasi kerja-kerja  yang telah dilakukan Bentara Papua dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Baginya, pengawasan terhadap petani bukan saja menjadi tanggung jawab Pemprov melainkan semua pihak dan atau mitra pemerintah (pembangunan), yang dapat berperan aktif di tengah-tengah masyarakat.  Sehingga ia menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga atau yayasan dan pemerintah daerah. Hery mengatakan,  "Kita ini kan hanya saluran saja, yang penting itu bantuan bermanfaat untuk masyarakat"

"Kita akan terus membantu petani di atas (Pegunugan Arfak) apalagi ada Bentara disana", tutup Kabid Perkebunan Benediktus Hery.(*)

Teminabuan - Dorong status hutan desa menjadi hutan adat, masyarakat adat Knasaimos melakukan konsolidasi bersama Balai perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku-Papua yang berlangsung di Kampung Manggroholo - Sira belum lama ini (2 September 2024).

Konsolidasi ini  mempertemukan pihak masyarakat adat Knasaimos yang tersebar di dua distrik yakni Distrik Saifi dan Distrik Seremuk dengan mencakup 18 kampung serta 52 marga bersama Tim BPSKL serta LSM pendamping Greenpeace  dan Bentara Papua.

Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimos Fredrik Sagisolo mengatakan perjuangan untuk memiliki dan mengelola kedaulatan wilayah adat Knasaimos belum berakhir hingga ada pengakuan, perlindungan dan penghormatan dari negara kepada masyarakat adat.

"Negara harus mengakui hak-hak kami masyarakat adat untuk mengelolah hutan kami sendiri", kata Sagisolo. Hal ini dipertegas setelah beberapa bulan lalu  (6 Juni 2024) masyarakat adat Knasaimos menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Sorong Selatan atas pengakuan wilayah seluas 97.441 hektar adalah miliki masyarakat adat Knasaimos dari Suku Tehit di Teminabuan.

Menurut Frederik Sagisolo luas wilayah masyarakat adat Knasaimos sudah dari lama jadi incaran hangat perusahaan, sehingga untuk menggagalkan aksi terselubung perusahaan, ia mengharapkan adanya topangan dan komitmen baik dari masyarakat adat Knasaimos, BPSKL dan LSM pendamping untuk jelih dan serius dalam mengikuti setiap proses-proses pengajuan hutan adat Knasaimos ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia.

"Kami masyarakat adat siap mengikuti regulasi atau atauran-aturan yang ada", tegas Ketua Dewan Persatuan Masyarakat Adat Knasaimos. Lebih lanjut ia menyampaikan, peristiwa malang yang dialami Suku Awyu dan Suku Moi terhadap hutan adat mereka jangan sampai terjadi kepada Knasaimos. Pada prinsipnya masyarakat adat Knasaimos berkehendak mengajukan status hutan desa yang telah ditetapkan pada tahun 2014  menjadi skema hutan adat.

Sementara itu Willy perwakilan BPSKL Maluku-Papua menjelaskan untuk ada pada tahap pengusulan status hutan pentingnya memahami lima skema perhutanan sosial diantaranya ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. "Dari lima skema ini memiliki kekurangan dan kelebihan," tambahnya.

Secara teknisi proses pendampingan akan dilakukan BPSKL dan LSM pendamping, namun Willy mengingatkan agar masyarakat adat dapat menyiapkan segala dokumen pengajuan seperti profil suku, peta wilayah serta beberapa dokumen lainnya. Mengingat,  proses  mengubah status hutan desa menjadi hutan adat akan memakan waktu yang cukup lama apabila kelengkapan berkas masih kurang.

"Harus ada kesepakatan  bersama dalam marga yang ada di 6 sub-suku di Knasaimos, jangan sampai hanya karna satu orang tidak setuju maka pengusulan ini bisa saja batal", jelas Willy.

Perlu diketahui kegiatan konsolidasi ini sejalan dengan rangkaian ibadah pengucapan syukur penerimaan SK wilayah adat Knasaimos pada 6 Juni 2024. Turut hadir dalam ibadah syukur dan konsolidasi masyarakat adat antara lain Direktur Greenpeace Indonesia, Direktur Greenpeace Asia, Direktur Bentara Papua, DPMA Knasaimos,  serta seluruh Masyarakat adat Knasaimos.

Ketika berjalan di landscape  yang masih hijau, tentu  kita akan merasa fresh dan tidak berpangling karena mata kita dimanjakan dengan alam (hutan) yang  hijau. Namun, sempat kah kita berpikir apakah tanaman ini bermanfaat atau tidak? apakah tanaman ini liar atau tanaman hias? dan beranekaragam pertanyaan yang muncul di benak kita. Alam adalah buku yang terbuka bagi siapa pun yang ingin membacanya.

Belajar dari alam.! Kebiasaan memanfaatkan tanaman sebagai obat atau ramuan tradisional sudah berlangsung sejak dulu kala,  hingga kini di zaman modern masih kita temui  sebagian masyarakat yang  menggunakan obat tradisional dalam pengobatan. Ya, bagi masyarakat adat tentu hutan adalah  segalanya. Hutan adalah ibu, hutan adalah apotik hidup. Segala flora dan fauna yang ada dalam hutan dipercayai memiliki tujuan dan fungsi untuk hidup berdampingan dengan manusia.  Premna merupakan salah satu genus tumbuhan berbunga dalam keluarga Lamiaceae yang memiliki berbagai spesies. Genus ini tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis di Afrika, Asia Selatan, Australia utara, dan berbagai pulau di Samudera Pasifik dan Hindia. Umumnya di Indonesia tanaman satu ini dikenal dalam sebutan Bebuas.

Jika dipersempit,  Bebuas dalam nama local yang diberikan oleh Masyarakat Adat Knasaimos dalam bahasa Tehit disebut Yorban. Tanaman Premna atau Yorban sering digunakan untuk pengobatan tradisional, terutama untuk mengobati peradangan, penyakit terkait kekebalan tubuh, gangguan perut, penyembuhan luka luar, serta penyakit kulit.  “Kitong (kita) disini masih punya hutan yang dijadikan lab untuk belajar bagi siapa saja”,  kata Tono Agustinus Woloin (Tono “Bapak” sebutan dalam bahasa Tehit) membuka percakapan bersama Tim Bentara Papua terkait tanaman obat.

(Proses Dokumentasi tanaman obat bersama Bapak Agustinus Woloin)

Cuaca hari itu begitu panas, kami memutuskan untuk berbincang-bincang diluar rumah bersama Tono Woloin begitulah sapaan akrab kami kepada beliau. Sembari mencari tempat yang sedikit sejuk, akhirnya  kami memilih duduk di teras depan Koperasi Kna Mandiri, di Kampung Sira Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Tono Woloin, lelaki paruh baya yang memiliki ingatan yang baik serta kaya akan pengetahuan local. Kita dapat dengan bangga menyebutnya sebagai asset hidup yang dimiliki Suku Tehit secara khusus masyaraktat adat Sub Suku Knasasimos.

Di area perkampung Sira dan Mangroholo, banyak tanaman yang dijadikan obat oleh masyarakat setempat  seperti tanaman Bebuas. “Kami menyebutnya Yorban, tidak tau  de (yorban) nama bahasa Indonesia apa,", sebut Tono Woloin. Menurut lelaki yang berasal dari Kampung Mlaswat, tanaman satu ini masih digunakan sebagai obat untuk penyembuhan luka bisul. Jika terdapat luka bisul pada bagian tubuh yang belum menggeluarkan air nanah maka dapat menggunakan daun Yorban. Cara penggunaanya pun sederhana, cukup dipanaskan di api lalu tempelkan pada luka bisul. “Kalau sudah tempelkan begitu nanti nanah cepat keluar”, tegasnya. Cara yang sama juga dapat diterapkan pada suhu badan yang tidak stabil (demam).

Tanaman  yang mencapai tinggi sekira 7-9meter ini, tidak hanya menggunakan  daun sebagai obat akan tetapi  juga  digunakan sebagai aroma penyedap makanan.  Daun yang  berbentuk bulat telur serta pangkal agak bulat ini, sering digunakan sebagai aroma penyedap saat memasak, aroma wanginya sangat kuat ketika dihancurkan atau diremukan. “ Waktu dulu, mama dong (mereka) masak ikan kuah pake ini saja”, kata lelaki asal Kampung Mlaswat tersebut. Menurut Tono Woloin, saat memasak sesuatu yang berkuah seperti ikan sebenarnya tanpa menggunakan rempah-rempah lain dapat menggunakan daun Yorban.

Bagi Masyarakat Adat Knasaimos, tidak ada pantangan saat mengkonsumsi tumbuh liar satu ini. Baik orang muda atau lanjut usia, daun Yorban sangat menolong ditengah ruang lingkup yang masih minim akses baik sarana dan prasarana. Tono Woloin pun juga mengutarakan isi hatinya, lantaran pengetahuan akan pengobatan tradisional ini mulai redup dikalangan pemuda kampung. Hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan social seperti pengaruh digitalisasi dan juga komunikasi dalam keluarga. Tono mengungkapkan bahwa, “Anak-anak tidak bertanya, kami juga orang tua tidak bercerita jadi terputus sampai di tono tong  (kami)”.

“Saya bersyukur bisa menyaksikan secara langsung  orang tua dulu memanfaatkan tanaman di hutan menjadi obat. Karna dari akar kayu, kulit, tali, daun sampai tanah bisa membawa saya yang tinggal di kampung pergi ke Bali”, tutupnya.

Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) memiliki topografi bergunung dengan ketinggian berkisar 800-3.000 MDPL yang sangat cocok untuk tanaman dataran tinggi. Populasi tanaman yang dominan di kabupaten ini antara lain wortel, daun bawang, kol, bawang merah, umbi-umbian serta tanaman kopi yang ditanam oleh petani lokal. Iklim yang mendukung tanaman kopi ini kemudian terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh petani atau masyarakat secara kelompok tetapi juga secara individu.

Meski masih dalam skala produksi sederhana/kecil berbasis masyarakat lokal, petani kopi Anggi dan Minyambouw dari dataran Kabupaten Pegunungan Arfak, terus giat membuka lahan untuk bertani kopi. Melihat peluang kopi, memicu semangat dan tekad Edi Iryow untuk mencoba bertani kopi. 2024 menjadi tonggak awal pemuda asal Kampung Tuabyam, Distrik Anggi Gida ini mulai mencuri untuk bertani kopi. "Sa lihat teman di sebelah rumah jual kopi dapat hasil jadi, sa juga mau coba", kata Edi saat duduk bersama Tim Bentara Papua di depan sebuah bangunan baru.

Sebagai pemula, saya mencoba meminta bantuan petani lain untuk mendukung langkah awal dalam bertani kopi dengan mendapatkan bibit dari Bapak Matias Iryow dan Andarias Iryow. Untuk menyemai bibit kopi yang bisa, lanjut Edi. Ia juga harus membeli polibag menggunakan uang sakunya, "Sa beli kertas kokeran itu di Wasuai", sebutnya. Hasil pembibitan yang didapat Edi berkisar 50 polibag dan hanya sebagian yang ditanam. Sayangnya, pemuda asal Kampung Tuabyam ini minim edukasi dalam menanam dan merawat tanaman kopi. “Sa tidak tau cara tanam dan rawat kopi, sa sendiri hanya tanam sembarang saja”, jawab Edi sambil menunduk malu.

Edi Iryow sedang bersihkan bibit kopi yang iya semai

Bibit kopi Arabika yang ditanam sebagian tidak bertumbuh dengan baik. Namun, hal itu tidak menjadi halangan bagi Edi untuk melanjutkan semangatnya dalam bertani kopi. Bermodal hp android, Edi menceritakan bahwa ia banyak menonton konten-konten terkait kopi baik pembibitan, penanaman dan perawatan. Sambung Edi, "Sa cuma ikut seperti yang ada di video itu".

Inisiatif Edi Iryow, pemuda lulusan SMA Yapis Manokwari ini mencoba membuat tempat persemain sederhana dengan memanfaatkan sisa-sisa potongan kayu hingga membentuk persegi panjang dengan ukuran keliling, panjang 1 m dan lebar 50 cm. Dalam persemaian tersebut, Edi menaruh bibit-bibit kopi miliknya sebelum ditanam. Edi mengakui telah menyiapkan lahan dengan ukuran yang lebih luas namun belum ditanami kopi, saat ini ia hanya fokus menanam di area pekarangan rumah. Kata dia, "Sekarang ini, sa hanya tanam di samping rumah". Kopi yang ditanam pun belum dapat dipanen, selain umur kopi yang masih kecil juga terdapat serangan hama, serta tempat penanaman kopi yang salah (dekat dengan saluran udara).

Harapannya, sebagai pemula Edi ingin adanya redaman namun, ia mengakui belum mendapat sentuhan langsung dari para pemerhati ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) manapun. “Sa belum pernah didampingi Bentara”, Edi menjelaskan, iya juga baru mengenal Bentara Papua untuk pertama kali di bulan Juni 2024, saat ia diajak bapaknya berkegitan di Stasiun Udohotma dalam giat Evaluasi proyek Organization Effectiveness (OE) bersama masyarakat dampingan Bentara di wilayah Pegunungan Arfak .

Saat ini, tanaman kopi milik Edi belum membawakan hasil seperti yang diimpikannya, karena keterbatasan pengetahuan dan media pendukung untuk mewujudkan produksi kopi yang baik. Oleh karena itu, dengan kehadiran Bentara Papua saat melakukan Forum Group Discussion (FGD), pemuda kampung Tuabyam ini mengharapkan adanya pelatihan dan pendampingan yang intens sehingga apa yang menjadi impian Edi dan petani kopi lain juga dapat terwujud. Sebab jika dilihat, kemajuan dalam pembangunan wilayah Pegaf dan peningkatan nilai ekonomi khususnya kopi semakin berkembang secara masif, maka seharusnya petani kopi lokal Anggi dan Minyambouw mendapat perhatian serius.

Masyarakat adat Papua secara turun temurun bergantung pada ekosistem hutan, karena hutan adalah ibu yang harus dibakti sekaligus warisan leluhur yang harus dilindungi. Perjuangan panjang masyarakat adat Knasaimos selama tujuh tahun, terhitung tahun 2017 akhirnya membawa hasil yang baik dipertengahan Juni 2024.

Masyarakat adat Knasaimos telah menerima Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kabupaten Sorong Selatan yang diserahkan oleh Sekertaris Daerah Sorong Selatan Dance Nauw mewakili Bupati Sorong Selatan.

Perlu diketahui, masyarakat adat Knasaimos dalam dua dekade terakhir, mereka berjuang melindungi tanah dan hutan adat dari eksploitasi pihak luar untuk mempertahankan wilayah dengan cakupan luasan 97.441 ha. Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat adat untuk menolak eksploitasi antara lain pementaan wilayah adat, mengolah sagu (wujud kemandirian sisi pangan dan ekonomi) hingga mendaftarkan pengakuan wilayah adat ke Pemda Sorong Selatan.

Selaku Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos, Fredik Sagisolo mengutarakan isi hati mewakili masyarakat adatnya dimana ia mengungkapkan, tanah dan hutan adalah warisan tak bergerak yang telah ditempati sejak dahulu merupakan hak sulung yang diwariskan para leluhur untuk generasi selanjutnya, sehingga harus dilindungi.

“Pengakuan wilayah adat ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kami masyarakat adat,” kata Fredik Sagisolo. Pengajuan yang dilakukan masyarakat adat Knasaimos berpayung hukum pada Perda Sorong Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pneghormmatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan.

Masyarakat adat berharap, kepastian hukum ini bisa memperkuat benteng terakhir dari pertahanan mereka untuk menjaga hutan dan wilayah adat dari ancaman investasi yang merugikan mereka secara khusus dan Tanah Papua secara umum. 

Dalam menjaga hutan bukan hanya tugas laki-laki melainkan perempuan juga mampu, seperti yang dilakukan perempuan adat Knasaimos dalam mengelola hutan adat mereka. Pengelolaan hutan ini juga bebasis kearifan lokal sehingga tidak merugikan alam. Hutan dijadikan sebagai apotek hidup untuk berobat, dijadikan kebun untuk menanam dan mengkonsumsi, serta sagu yang melimpah sebagai kebutuhan pangan tetapi juga diolah untuk mendukung kebutuhan ekonomi.

Yosefina Sreklefat selaku Bendahara Lembaga Pengelola Hudan Desa Kampung Sira mengatakan ada rasa terima kasih dengan adanya SK MHA sebab, itu berarti perempuan bisa leluasa mengelola dan memanfaatkan hutan tanpa gangguan dari pihak luar.

“Perempuan dan hutan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” jelas Yosefina Sreklefat.

Lalu, jika hutan dan tanah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat mengapa masih minim pengakuan bagi masyrakat adat. Cerita masyarakat adat Knasaimos memberi pesan bahwa, sebagai kaum kecil yang ingin memperahanakan hutan, tanah dan keanekaragaman hayati harus terus berjuang sampai mendapat pengakuan dan rasa hormat. Sebab, relita saat ini di Tanah Papua menunjukkan masih banyak masyarakat adat yang alami ancaman perampasan hutan adat seperti yang dialami masyarakat adat Awyu.

Teminabuan, 6 Juni 2024. Kabar baik datang untuk masyarakat adat Knasaimos. Sehari setelah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia–yang jatuh pada tanggal 5 Juni, masyarakat Knasaimos menerima surat keputusan pengakuan wilayah adat dari Bupati Sorong Selatan. Warkat yang telah dinantikan ini mengakui wilayah adat Knasaimos seluas 97.441 hektare, yang membentang di dua distrik yakni Distrik Saifi dan Seremuk. Sebagai perbandingan, wilayah adat ini lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta yang luasnya 66.150 hektar.

Acara penyerahan tersebut berlangsung di kantor Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan di Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya pada pagi tadi. Mewakili Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Sekretaris Daerah Sorong Selatan Dance Nauw memimpin prosesi ini. Sehubungan dengan perwakilan masyarakat Knasaimos menghadiri acara penyerahan SK dengan mengenakan busana adat.

“Tanah ini sejak dahulu adalah milik kami, hak kesulungan kami, diwariskan oleh para leluhur, dan akan menjadi masa depan anak-cucu kami. Namun pengakuan wilayah adat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kami masyarakat adat. Kami berharap, kepastian hukum ini dapat memperkuat benteng pertahanan kami untuk menjaga hutan dan wilayah adat dari ancaman investasi yang merugikan masyarakat adat dan Tanah Papua,” kata Fredrik Sagisolo, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos.

Sekretaris Daerah Sorong Selatan Dance Nauw dalam berbagainya menyampaikan SK ini bukan sekedar dokumen administrasi, tapi bentuk penghormatan dan pengakuan atas eksistensi dan peran penting masyarakat adat menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pengakuan wilayah adat ini juga disebutnya sebagai tonggak sejarah dan bukti kepedulian terhadap masyarakat.

“Pengakuan ini menunjukkan kepada masyarakat setempat dan pemerintah pusat, bahwa komitmen untuk melindungi lingkungan serta memastikan martabat dan kesejahteraan masyarakat adat berjalan beriringan. Kami berharap pengakuan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mengelola wilayah adat demi kesejahteraan bersama,” kata Sekda Dance Nauw. Selain untuk masyarakat Knasaimos, Bupati Sorong Selatan juga meneken SK pengakuan serupa bagi masyarakat adat di Distrik Konda.

Dalam dua dekade terakhir, masyarakat Knasaimos telah berjuang untuk melindungi tanah dan hutan adat mereka dari eksploitasi pihak luar. Ketika pembalak kayu merbau dan perusahaan sawit menyasar wilayah mereka, orang Knasaimos gigih menolak. Beberapa bentuk perjuangan Knasaimos antara lain melalui pemetaan wilayah adat, mengolah sagu untuk dijual sebagai wujud kemandirian dari sisi pangan dan ekonomi, hingga mendaftarkan pengakuan wilayah adat ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan–yang keputusannya mereka dapatkan hari ini.

“Masyarakat adat, khususnya perempuan adat, hidup dalam kemandirian dengan alam. Hutan adat merupakan identitas, kebun, dan apotek bagi perempuan Knasaimos. Para mama mengambil sayur, obat-obatan alami, hingga sagu yang olah mereka untuk makan keluarga serta dijual–hasilnya untuk mengirim anak-anak ke bangku sekolah. Dengan pengakuan ini, kami berharap masyarakat dapat mengelola tanah adat, memperoleh manfaat, dan hidup dengan kearifan lokal yang dimiliki tanpa harus menjual tanah dan kehilangan hutan,” ucap Duketini Maria Youwe dari Bentara Papua.

Pengakuan wilayah adat sebenarnya bukan kabar baik pertama untuk masyarakat Knasaimos. Pada tahun 2016, masyarakat adat Knasaimos mendapatkan surat keputusan penetapan hutan desa /kampung dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, disusul hak pengelolaan hutan desa/kampung tiga tahun kemudian.

Di sisi lain, cerita Knasaimos ini menunjukkan bahwa masyarakat adat masih harus berjuang keras agar hak-hak mereka diakui dan dihormati. Masyarakat adat khususnya di Tanah Papua terus mengalami ancaman perampasan hutan adat, seperti yang kini dialami masyarakat adat Awyu di Boven Digoel dan memicu kampanye #AllEyesOnPapua di media sosial. Padahal, konstitusi telah menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

“Masyarakat Adat Knasaimos saat ini menikmati hasil perjuangan panjang mereka, tetapi masih banyak masyarakat adat lainnya di Tanah Papua dan di seluruh Tanah Air, yang telah kehilangan tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati mereka secara permanen karena pemerintah menyerahkannya untuk kepentingan perusahaan,” kata Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia.

“Pengakuan masyarakat adat seharusnya hanya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti di Sorong Selatan ini, tapi juga oleh pemerintah pusat. Presiden dan DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sudah lebih dari 10 tahun belum dapat diselesaikan. Kami tidak akan berhenti berjuang sampai ada pengakuan dan pelindungan penuh untuk masyarakat adat di Tanah Papua,” tutupnya.

Catatan Editor

Foto dan video kegiatan penyerahan SK pengakuan wilayah adat Knasaimos dapat dilihat di tautan berikut:

https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJBTW40L

Kontak Media

Amos Sumbung, Greenpeace Indonesia, +62 811-486-327

Infak, Bentara Papua, +62-822-4906-3836

Budiarti Putri, Greenpeace Indonesia, +62 811-1463-105

HILANGKAN KEBIASAAN GUNAKAN PUPUK KIMIA, PETANI LOKAL TERAPKAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK   

Pola pertanian petani lokal Kabupaten Pegunungan Arfak yang tersebar di beberapa kampung mengungkapkan kebiasaan bertani mereka mengikuti nenek moyang   secara turun-temurun berbasis tradisional.  Umumnya, sebagian besar petani ini memiliki dua lokasi kebun berbeda yakni di pekarangan rumah tetapi juga di hutan (jauh dari rumah). Namun siapa sangka, sebagian cara atau perawatan kebun secara tradisonal mulai hilang terkisis perkembangan zaman, hal ini pun mencakup pupuk yang digunakan. Beberapa orang petani lokal mengakui sempat menggantungkan nasib kebun mereka pada “Toko”. Pertanyaannya kenapa harus Toko? ya, karena dari Tokolah para petani membeli pupuk kimia dan bibit tanaman keperluan mereka. Terbatasnya pengetahun untuk membuat pupuk secara mandiri membuat tanaman yang ditanam oleh mereka seperti  wortel, kentang, bawang merah, bawang putih,  daun bawang, kol, stroberi dan umbi-umbian bersandar pada pupuk kimia. Kaka Amida Lougb salah satu petani lokal perempuan di Kampung Pamaha mengungkapkan, para petani  telah menggunakan pupuk berbahan kimia  dalam kurung waktu lama untuk menyuburkan tanaman. Dengan rauk muka yang menunduk menurut Kaka Amida, jika tanaman tidak menggunakan pupuk kimia hasil panen akan buruk (tidak memuaskan) “Kami beli bibit dari toko, jadi harus semprot dengan pupuk kimia,” jelasnya. Kebiasaan menggunakan pupuk berbahan kimia mulai berubah setelah Bentara Papua melakukan pendampingan pertanian kepada masyarakat sejak 2021. "Mereka  dari Bentara ajarkan kami untuk tidak pake pupuk obat atau pupuk kimia," Ungkap Kaka Amida. Pendampingan yang dilakukan termuat dalam bentuk pelatihan pembuatan pupuk organik (POC dan Pesnap), pembibitan tanaman dan kebun percontohan.  Perempuan asal Kampung Pamaha ini menambahkan, edukasi yang didapat para petani lokal ini memberi pengetahuan bagi mereka secara pribadi dan kelompok bahwa ada perbedaan saat menggunakan pupuk kimia dan organik."Jadi kami buat pupuk (organik) sendiri juga," ujarnya.

Proses Wawancara Kaka Amida Lougb di Kampung Kostera

Secara pribadi menurut Kaka Amida, pengalaman mengkonsumsi hasil kebun yang menggunakan pupuk kimia membuat ia mengalami sakit tulang dan hal ini berbanding terbalik saat ia mengkonsumsi sayuran serta buah-buahan yang menggunakan pupuk organik. Selain menyehatkan, pupuk organik juga membuat hasil kebun jauh lebih tahan lama atau tidak cepat membusuk. Ada perbandingan yang dibuat Kaka Amida terhadap tanaman ber pupuk organik dan kimia dimana, saat melakukan penjualan di kota tanaman berpupuk kimia tidak dapat bertahan lebih dari satu minggu (paling lama 3-4 hari) sementara tanaman berpupuk organik dapat bertahan tiga minggu sampai satu bulan, "kami cuci lalu taruh dalam kulkas bisa bertahan lama dan jual lagi," kata dia.

Tidak hanya Kaka Amida yang merasakan hal positif menggunakan pupuk organik, ada juga Bapak Hans Saiba petani lokal dari Kampung Hungku. Cerita Bapak Hans hampir serupa dengan cerita Kaka Amida terkait dampak positif yang dirasakan saat meninggalkan pupuk kimia dan memulai dengan pupuk organik. Kata Bapak Hans, tanaman yang di tanaman dan  menggunakan pupuk organik dapat dimakan secara langsung, "Ada tanaman yang bisa ambil, cuci bersih langsung makan," Sambung dia. Sebagai seseorang yang sudah  lama menekuni dunia pertanian, Bapak Hans pun dapat membedakan tanaman yang menggunakan pupuk kimia dan organik  melalui aroma masakan. Sambung Bapa Hans "Kalo masak itu nanti bau obat su bisa cium". Aroma obat-obatan keluar dan akan tercium kuat saat sedang memasak. Disisi lain, Pengeluaran biaya perawatan kebun mereka pun mulai berkurang, dikarenakan para petani sudah tidak membeli pupuk di kota melainkan membuatnya secara mandiri dan kadang pun masih perlu didampingi  tim Bentara Papua. Bagi Bapak Hans, sisa rumput yang ia bersihkan dikebun miliknya itulah yang kemudian akan diolah menjadi pupuk. "Rumput ini cabut trus hambur saja di tanaman, bisa juga campur dengan tanah baru taruh di tanaman,' jelas pria paru bayah ini.

Ada juga petani asal Kampung Kostera yakni Bapak Yonas Ahoren yang menceritakan sudah tidak membeli bibit, khususnya bibit tanaman wortel. Saat Tim Bentara Papua berkunjung ke rumah miliknya, Bapak yang sudah berumur lansia ini mengajak kami untuk dapat secara langsung melihat kebun wortel miliknya yang berada persis di samping pekarangan rumahnya. Pekarangan yang kira-kira memiliki luasan petak berkisar 15x8 m, ini dipenuhi tanaman wortel, "Bapak ini dulu turun jual hasil wortel, trus beli bibit di kota," kata dia sambil menunjuk kebun wortel ini. Kebiasaan membeli bibit wortel ini pada akhirnya pun sudah tidak dilanjutkan lagi karena ia dan sebagian besar petani lokal telah mendapat pengalaman baru yang baik dalam membudidayakan bibit wortel. Bapak Yonas pun mempraktekan cara budidaya bibit wortel, diikuti dengan penjelasan sederhana "Kalau panen, kasi tinggal berapa buah trus nanti patah jadi dua, baru tanam kembali yang ada daun," tuturnya.  Ketika wortel tersebut sudah tumbuh dan berbunga maka akan diambil biji kemudian dijadikan bibit, proses sederhana inilah yang sudah diterapkan para petani. Bagi Bapak Yohas, hasil yang di dapat dari bibit buatan sendiri pun tak kalah dengan bibit dari toko. Senada dengan Bapak Yonas, Kaka Amida juga mengakui tidak tahu menau dari mana asal bibit wortel ini. “Kami dulu belum tahu bibit wortel ini asalnya dari mana, jadi kami beli di toko”. Bagi petani asal Pamaha ini, pembibitan yang diterapkan ini jauh lebih efektif dibandingkan harus membeli sebungkus bibit wortel di kota."Uang sudah keluar banyak bayar mobil, kalo beli bibit dan pupuk lagi tambah banyak", tutupnya.

SISKA TANAMAN HUTAN YANG DISULAP MENJADI NOKEN CANTIK DARI PEGUNUNGAN ARFAK

Siska begitulah sebutan nama lokal yang dilontarkan oleh Suku Sougb di Pegunungan Arfak. Tanaman Siska atau Serenduk Bulu Clidemia hirta ini berkembang dan tumbuh di hutan Arfak. Mungkin sebagain orang mengira tanaman ini sebagai tanaman liar atau rumput yang tidak memiliki nilai seni dan ekonomis. Namun siapa sangka dari tanaman Siska, masyarakat lokal Pegunungan Arfak menyulapnya menjadi sebuah noken cantik dengan variasi ukuran.

Mama Maria Inden salah satu pengrajin noken dari Kampung Persiapan Udohotmah, Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak saat membersihkan kulit kasar Siska.

Siang itu di hari Minggu, cuaca berawan dan angin sepio-sepoi tim Bentara Papua menyambangi Mama Maria Inden di rumah Kaki Seribu miliknya (Rumah tradisional Suku Arfak). Mama Maria sedang duduk santai sambil merajut separuh noken yang belum selesai. "Kalo hari minggu mama tidak ke kebun, jadi bisa buat noken", sambut hangat Mama Maria saat memulai percakapan bersama kami. Mama Maria menjadi salah satu perajut noken dari Kampung persiapan Udohotmah, Distrik Sururey. Kemampuan merajut noken tidak turun secara biologis dari orang tuanya, melainkan pengalaman yang membawa Mama Maria dapat merajut noken. “Mama cuma lihat dong  bikin, baru mama belajar sendiri” pungkasnya.

Menurut Mama, tanaman Siska dapat diambil dan dijadikan benang untuk membuat noken jika sudah berusia tua. Ciri-ciri tanaman ini sudah berusia tua yakni dengan melihat pertumbuhan daun yang lebat serta penambahan tinggi pohon.  Tanaman Siska dapat dipotong pada batangnya atau juga bisa dicabut dari akar, namun Mama Maria biasanya hanya memotong batang seperlunya untuk dijadikan benang. "Potong saja biar bisa tumbuh lagi, kalo cabut dari akar nanti mati" ungkapnya. Alasan Mama Maria memilih cara memotong batang Siska agar mempermudah percepatan pertumbuhan tanaman ini, karena menurut dia, untuk mendapatkan tanaman  Siska sedikit sulit dan banyak tumbuh di hutan, ada juga beberapa pohon yang di tanaman di pekarangan rumah miliknya. Setelah batang tanaman ini dipotong kemudian, dibersihkan bagian kulit luar (kasar) menggunakan pisau dan  menyisahkan serat halus yang tertempel pada batang Siska. Batang Siska yang sudah terlepas dari kulit kasar dijemur namun, bukan dibawah terik sinar matahari  melainkan dijemur disamping api, dengan durasi  paling lama 2-3 hari hingga batang tersebut kering dan tersisa serat halus yang menjadi bahan utama atau benang noken.

Batang Siska yang dikeringkan kemudian dipatahkan dengan ukuran sesuai keinginan pembuat. Mama Maria sendiri, biasanya mematahkan ukuran batang Sika sekira 5 sampai 10 cm, sambung dia, "Tidak harus panjang, nanti gampang putus".  Serat halus yang ada pada batang kayu ini, akan diambil dan dilinting di atas paha. Ada sensasi yang dirasakan Mama Maria saat melinting serat halus yakni kesakitan pada kulit paha hingga terkadang melepuh. “Paha sakit tapi sudah biasa” jawab lembut Mama Maria. Benang yang sudah jadi akan disambungkan dengan serat halus lalu dilinting hingga membentuk gulungan. Menurut Mama Maria, untuk mendapat gulungan yang besar atau benang yang panjang membutuhkan kerja yang rutin. “Kalo mama hanya buat ini waktu selesai kerja dari kebun,” tandasnya. Benang yang sudah jadi kemudian diwarnai secara alami menggunakan Tanaman Manggoi (sebutan warga lokal Suku Sougb) akan menghasilkan warna ungu. Buah Manggoi direbus kemudian ditumbuk hingga menggeluarkan serat kasar dan sedikit berair yang dapat diwarnai pada beberapa bagian benang yang diinginkan. “Ambil sedkit-sedikit ditangan (jari jempol dan telunjuk) baru oles di benang” jelas Mama Maria.

Tanaman Siska (sebutan dalam Bahasa Sough) atau Serenduk Bulu Clidemia hirta, bahan utama pembuatan noken.

Uniknya membuat noken ini, tidak menggunakan jarum seperti biasanya tetapi dianyam menggunakan tangan. Selain itu, dibantu dengan kedua kaki untuk menganyam, kata Mama Maria “Harus kasih masuk kaki ke dalam noken baru bisa anyam”. Tujuan menggunakan bantuan kaki, agar memperkencang pola noken sehingga lebih mudah dianyam.  Noken berukuran kecil atau sedang biasanya membutuhkan waktu sekira 1 bulan dengan memanfaatkan satu pohon Siska berukuran besar, sedangkan  untuk noken berukuran besar yang mengisi kayu bakar dan hasil kebun membutuhkan waktu 3 bulan. “Noken yang besar itu pake pohon banyak” jelasnya.  Bila noken berukuran kecil hanya membutuhkan satu pohon Siska maka, noken dengan ukuran besar membutuhkan sekira 3-4 pohon Siska. Noken yang dihasilkan oleh Mama Maria akan dijual dan dibanderol harga sekira Rp 300.000 (tiga ratus ribuh rupiah) – 1.000.000 (satu juta rupiah), “Jual disini, dikota juga” tutur Mama maria. Meski tidak menjanjikan hasil yang di dapat dari merajut noken, namun menurut wanita paruh baya ini setidaknya dengan merajut noken dapat membantu perekonomian keluarganya, lagi pula bagi dia merajut noken sudah menjadi kebiasaan mengisi waktu santai di rumah apabila pekerjaan di kebun telah selesai.

Ketika mengunjungi Kampung Solol, kita akan menjumpai perkampungan yang tenang di pintu masuk laut Kepala Burung.

Kampung Solol memang berada pinggir Selat Sagawin, yang berhadapan dengan pulau Batanta. Di waktu tertentu, kita bisa melihat kapal putih—kapal penumpang besar seperti KM. Umsini misalnya, melintas. Atau kapal-kapal pencari ikan dengan kerlap-kerlip lampu seolah-olah kunang-kunang di lautan.

Kampung Solol terletak di sebuah teluk kecil (bay) yang berada di antara dua tanjung, yakni Tanjung Frongket di sebelah Timur dan Selewket di bagian Barat. Secara geografis, koordinatnya terletak pada kuadran 130° 48' 2,006" dan 130° 55' 16,616" Bujur Timur (BT) serta 0° 53' 18,099" dan 0° 57' 40,277" Lintang Selatan (LS).

Pesisir lautnya masih bersih dengan hamparan pasir yang lembut, terutama di bagian sebelah Barat. Sedang perkampungannya membentuk bujur sangkar besar dengan kebanyakan rumah yang sudah terbuat dari bahan semen dengan gereja yang berada di tengah-tengah.

Di dalam perkampungan ini, kita bakal menjumpai deretan pohon pinang yang tumbuh hampir di seluruh pekarangan warga yang sehari-hari berkebun atau menjadi nelayan tangkap tradisional.

“Di masa lalu, pinang pernah menjadi oleh-oleh dari Solol, selain buah-buahan,” cerita seorang warga. Pinang Solol adalah cinderamata, bagi mereka yang datang dari kampung-kampung yang bertetangga di pulau Salawati atau pulau Batanta. Sekarang tidak lagi.

Masa lalu Solol juga dibentuk dari cerita tentang pertukaran komoditas antar kampung. Saat itu, bahkan hingga memasuki tahun 90an, warga Solol masih belum memiliki dusun sagu sendiri. Mereka bergantung pada sistem barter yang mempertemukan penduduk di wilayah Barat dan Selatan, Kepulauan Raja Ampat.

Dengan pertukaran ini, orang-orang Solol membawa hasil kebun dan hasil laut. Dari sana, mereka membawa pulang sagu dan anakan yang bisa ditanam hingga akhirnya memiliki dusun sagu sendiri. Sekarang, warga Solol tidak lagi menjalani barter untuk memenuhi kebutuhan akan pangan.

Selain “krisis sagu”, pada suatu masa di sekitar Perang Pasifik (1937-1945), Jepang pernah membuat hunian di Solol. Hunian tersebut dijaga seorang Jerman yang dikenal dengan Tuan Dezh. Hunian Tuan Dezh adalah satelit Jepang dalam mengawasi ketegangan politik di sekitar Papua dan Maluku. Pengaruh Jepang memang tidak banyak membekas di Solol dibandingkan kedatangan penyebaran Injil yang sudah dimulai sejak tahun 1912.

Karena itu, dengan semua perlintasan arus sejarah itu, Kampung Solol adalah perkampungan pesisir yang terbiasa dengan perjumpaan dan keterbukaan. Salah satu kampung tertua di pesisir Salawati Barat ini juga memiliki pengalaman melewati krisis pangan.

Sekarang ini, Kampung Solol hidup di tengah-tengah visi pariwisata Raja Ampat yang sudah mendunia. Tetangganya, Pulau Batanta, adalah salah satu destinasi yang rajin dikunjungi. Apalagi jika kita membicarakan Waisai yang merupakan destinasi utama di Raja Ampat. Sesungguhnya, pariwasata adalah macana mayor yang menghidupi pembangunan di Papua Barat, tak semata-mata di Raja Ampat.

Tapi Solol yang juga bertetangga wilayah dengan Cagar Alam Salawati Utara, tidak melihat dirinya dalam wacana mayor di atas. Di Solol, setidaknya hingga tahun 2022, kita tidak menjumpai homestay yang dibangun pemerintah. Atau kita menemukan kawasan khusus yang diperuntukan sebagai spot penyelaman.

Kekayaan alam dari kampung yang penduduknya berjumlah sekitar 400-an jiwa (2021) ini lebih banyak bergantung pada pengelolaan kebun, selain melaut untuk sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Karena itu, ada mimpi menjadi penyangga kawasan pariwisata inti. Grizon Krey, salah satu pemuda kampung Solol yang juga menjadi pengorganisir Bentara Papua mengatakan jika Kampung Solol berpeluang menjadi produsen komoditas dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia. Proses ini sedang dimulai pelan-pelan.

Salah satunya dengan mendayagunakan keberadaan stasiun Bentara Papua. Perwujudannya dimulai dengan mengolah kelapa dan pisang yang merupakan tanaman utama di perkampungan. Hasilnya berupa minyak kelapa, VCO, sabun mandi dan tepung pisang juga sudah mulai dipromosikan ke setiap resort yang ada di wilayah pariwisata. Selain juga didistribusikan ke Kota Sorong dan dibawa ke Manokwari melalui koperasi Bekal.

Yang penting juga digarisbawahi adalah rangkaian kegiatan produksi komoditas berbasis sumberdaya tempatan ini melibatkan kaum perempuan atau mama-mama. Dan juga melibatkan para pemuda. Sehari-hari, mereka berkumpul dan membuat olahan dari pisang dan kelapa.

Sejauh ini, dampak yang mulai terasa adalah produksi olahan dari kelapa dan pisang dari Solol ini mulai dikenal oleh penduduk di kampung-kampung yang berdekatan, seperti Weibon, Weidim dan Kalyam. Pemerintah Kabupaten juga mengapresiasi usaha ini dan mendukung dalam bantuan permodalan bagi mama-mama yang terlibat.

Pembelajaran dan praktik sukses yang dikerjakan bersama-sama di stasiun Bentara Papua kini juga tengah diperluas ke kampung-kampung sekitar. Salah satunya juga bekerjasama dengan pihak gereja dan pemerintah kampung tetangga lewat pelatihan-pelatihan.

Tantangan. Ke depannya, selain menjaga konsistensi dalam jumlah produksi dan kualitas mutunya, cita-cita menjadi kampung penyangga pariwisata membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan di tingkat antar kampung. Khususnya dalam mendayagunakan fungsi Budan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai penampung dan distributor produk olahan. Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah berperan dengan mendorong instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, terlibat aktif dalam usaha-usaha pendampingan dan pemasaran produk-produk yang dikerjakan oleh kaum perempuan dan para pemuda di Solol.

Tentu saja, Solol adalah permulaan. Para pihak terkait, baik pemerintah kampung, pemerintah daerah, penguasaha pariwisata dan Bentara Papua, memang semestinya mengembangkan skema kolaboratif yang basisnya territorial dan sumberdaya tempatan.

Dengan begitu, kiranya, kampung-kampung yang memiliki visi non-pariwisata bisa tetap menjadi pemain, bukan penonton di tengah gemerlapnya pariwisata Raja Ampat.

Masyarakat Knasaimos Ajukan Pengakuan Wilayah Adat ke Bupati Sorong Selatan

Sorong Selatan, 28 November 2023. Masyarakat adat Knasaimos hari ini mengajukan pengakuan masyarakat adat kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan. Mengenakan pakaian adat, mereka membahas Dance Nauw, Sekretaris Daerah Sorong Selatan yang juga menjabat Ketua Panitia MHA, di rumah dinasnya. Turut dalam rombongan ini perwakilan marga-marga yang ada di Knasaimos, pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimos, serta perwakilan Bentara Papua dan Greenpeace Indonesia.

“Kami ingin wilayah adat Knasaimos diakui secara hukum. Kami sudah lama berjuang mempertahankan wilayah adat kami dari kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan kami, mulai dari transmigrasi, penebangan kayu, hingga sawit. Hari ini kami datang dengan harapan wilayah adat kami diakui secara hukum oleh pemerintah,” kata Fredrik Sagisolo, Ketua DPMA Knasaimos.

Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Pelindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini membuka peluang untuk pengakuan kedudukan masyarakat adat di Sorong Selatan serta wilayah adat mereka.

Mekanismenya, masyarakat adat di Sorong Selatan mengajukan permohonan tertulis kepada bupati Sorong Selatan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat. Pada bulan Juli lalu, pemerintah Sorong Selatan juga telah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengajuan pengakuan masyarakat adat.

Dalam permohonan pengakuannya kepada Panitia MHA, masyarakat adat Knasaimos membawa sejumlah dokumen, seperti hasil pemetaan partisipatif wilayah adat Knasaimos, dokumen lembaga DPMA Knasaimos, dan data sosial yang sesuai diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar merealisasikan peraturan daerah yang ada tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat adat ini, dengan segera mengesahkan wilayah adat Knasaimos. Selain Perda Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah Papua Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman, Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat,” kata Syafril, perwakilan dari Bentara Papua.

Masyarakat adat Knasaimos–yang Merujuk singkatan nama subsuku di bawah suku Tehit–meliputi 52 marga, dengan wilayah adat seluas 97.441,55 hektare. Mereka telah melakukan pemetaan partisipatif sejak tahun 2009, sebagai bagian dari upaya mempertahankan hutan adat dari perluasan perkebunan sawit dan bubur kertas. Pada tahun 2014,

masyarakat adat Knasaimos mendapatkan surat keputusan penetapan hutan desa dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, disusul hak pengelolaan hutan desa tiga tahun kemudian.

“Masyarakat adat Knasaimos dan masyarakat adat lain di berbagai tempat sudah membuktikan bagaimana mereka dapat menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Kontribusi masyarakat adat sangat besar dalam menahan laju kenaikan suhu bumi di tengah krisis iklim saat ini. Pemerintah Indonesia seharusnya mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” kata Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Kontak Media:

Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, +62 811-486-327 Samuel Moifilit, Tim Komunikasi Greenpeace Indonesia, +62 853-3831-4090

Bentara Papua, +62 811-4864-692

Melihat (dari) Dapur Papua Green Sound and Culture (PGSC) 2022

Tim Kerja di balik Papua Green and Sound Culture 2022 | Bentara Papua

 “Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” – Steve Jobs

Ruangan persegi panjang yang sehari-hari menjadi ruang kerja bersama staf Bentara Papua mendadak berubah layaknya ruang produksi sebuah stasiun televisi swasta.

Sebuah komputer yang berfungsi sebagai perangkat utama yang mengontrol siaran langsung di Youtube berada di tengah. Kemudian sebuah stage berlatar hijau untuk dua orang host, beserta perangkat standing mic dan satu kamera persis berada di depannya. Di belakang monitor utama, beberapa laptop dalam posisi standby memantau segala hal selama proses siaran langsung terjadi.

Hari itu, 29 Oktober 2022. Malam puncak dari Papua Green Sound and Culture (PGSC) 2022.

Terhitung sejak bulan September hingga Oktober 2022, Bentara Papua kembali menghelat Papua Green and Sound Culture (PGSC) yang ketiga kalinya sejak dimulai pertama kali di tahun 2018. Sebagaimana visi awalnya, PGSC kali ini mengabdikan keberadaanya sebagai ruang bagi anak-anak muda mengkampanyekan alam dan budaya Papua melalui kreativitas bermusik.

Di tahun dimana pandemi Covid-19 mulai menunjukan tanda-tanda menjadi endemi, PGSC 2022 tetap menggunakan sistem daring (streaming show). Para peserta cukup membuat video musik dan mengirimkannya ke panitia. Video tersebut kemudian dinilai oleh tim juri dari para musisi yang bukan saja berpengalaman, namun memiliki atensi yang besar terhadap Tanah Papua.

Michael Jakarimilena dan Oppie Andaresta—dua musisi nasional, Anthon Krey, seorang musisi lokal adalah formasi juri kali ini. Sedangkan rumusan tema untuk tahun 2022 adalah “Nyanyian Alam dan Budaya Papua untuk Bumi yang Lebih Baik”—sebuah tema yang merefleksikan situasi bumi dalam krisis iklim juga pandemi Covid-19 yang memaksa manusia modern kembali mengenali jejak-jejak kearifan leluhur dalam menjaga keselarasan hidup dengan semesta.

Di ajang yang ketiga, PGSC diikuti oleh 20 peserta namun satu peserta harus didiskualifikasi. Mereka berasal dari Jayapura, Mappi, Supiori dan Nabire (Papua) serta dari Raja Ampat, Sorong, Maybrat dan Manokwari (Papua Barat. Selain tampil secara Solo, para peserta tampil pula secara duet dan kelompok vocal (vocal group).

Lantas, bagaimanakah keseruan pelaksanaan PGSC di tahun 2022 dari sudut pandang tim kerja alias dari “kesaksian mereka yang bekerja di dapur”? Bukankah dari pengalaman orang-orang dapur, kita bisa mengetahui kerumitan yang bekerja di balik sajian yang lezat?

Tentu saja, hal pertama yang harus diperhatikan adalah persiapan yang optimal. Persiapan tim kerja dimulai dengan diskusi secara internal, dari merumuskan tema, kesiapan teknis, merancang strategi sosial media, dan menentukan penanggung jawab kegiatan. Penanggungjawab kemudian menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference). Di dalamnya, rangkaian aktivitas dari alur kegiatan dan timeline disusun lebih terperinci. 

Sesudah TOR rampung dan disepakati, maka tindakan berikut yang dilakukan adalah membuat promosi kegiatan lewat sosial media Bentara Papua, seperti lewat Instagram, Facebook dan WhatsApp Group (WAG). Di antaranya dengan membuat materi flayer yang berisi iklan kegiatan beserta video pendek yang menjelaskan persyaratan mengikuti PGSC. Iklan ini juga diisi dengan muatan nilai tentang pentingnya generasi muda menjaga hutan, budaya dan adat istiadat melalui kreativitas bermusik. Selain juga, tentu saja, tawaran hadiah yang cukup besar.

Bersamaan dengan promosi yang menggunakan dukungan teknologi digital, tim kerja juga menyepakati formasi juri lantas menghubungi mereka. Jika di masa pra-sosial media, menghubungi musisi tertentu membutuhkan proses yang lebih panjang. Sekarang tidak lagi. Para juri bisa dihubungi lewat akun sosial media mereka, terutama Instagram.

Akan tetapi, disamping kemudahan berkomunikasi, hal paling penting dari pemilihan juri adalah sejauh mana kepedulian mereka terhadap isu lingkungan dan budaya. Kepedulian ini, sekurang-kurangnya bisa dilihat dari lagu-lagu yang sering dinyanyikan atau karakter yang mereka titipkan di dalam lagu-lagu tersebut. Termasuk juga dukungan mereka terhadap musik-musik lokal yang menyuarakan kehidupan secara lebih kritis, dan karena itu juga melampaui jenis musik yang berjibaku dengan drama putus cinta.

Michael Jakarimilena, misalnya. Alumnus Indonesian Idol Angkatan Pertama adalah penyanyi yang sering membawakan lagu tentang alam dan budaya Papua. Demikian juga dengan Oppie Andaresta, musisi perempuan yang satu ini dikenal sering membawa lagu dengan muatan kritik sosial. Dan terakhir, Anthon Krey, adalah musisi lokal Papua dan juga pegiat kebudayaan.  

Selanjutnya, tim kerja harus menyiapkan mekanisme bagi pendaftaran peserta. Tim kerja menyiapkan Form Pendaftaran yang berisikan nama grup, nomor kontak yang bisa dihubungi/handphone, nomor rekening, alamat peserta, surat pernyataan hak cipta lagu dan video lagu yang didaftarkan. Form pendaftaran ini bisa diakses melalui alamat tautan yang sudah disiapkan.

Selain form pendaftaran, tim kerja menyiapkan Form Penilaian, alamat tautan untuk Zoom pada saat Lima Besar dan Final, serta menyiapkan perangkat Live Streaming untuk Final melalui akun Youtube Bentara Papua. Form Penilaian berisi bobot penilaian terhadap kesesuaian lagu dengan tema, kekuatan lirik lagu, aransemen dan kualitas video klip. 

Ketika semua ini sudah disiapkan, tim kerja harus memantau perkembangan harian dari peserta yang mendaftar.

Masalahnya adalah promosi di sosial media seringkali tidak segera memantik antusiasme para peserta, sekalipun hadiah yang disediakan cukup besar: juara satu mendapat uang tunai sebesar Rp. 8 juta, juara dua mendapat Rp. 6 juta, dan juara tiga mendapat Rp. 4 juta.

Untuk mengimbangi ini, promosi event PGSC tetap menggunakan jaringan atau sirkel pertemanan, termasuk dengan menghubungi para warga yang menjadi bagian dari dampingan Bentara Papua. Jaringan pertemanan ini bekerja dengan efek getok tular, meluaskan informasi ke ceruk sosial yang tidak acceptable dengan sosial media.

Dari seluruh peserta yang terdaftar, diseleksi menjadi 5 peserta (atau 5 Besar). Selanjutnya, penentuan pemenang juara dipilih langsung oleh para juri pada malam final. Selama masa penentuan ini, tim kerja membuat “Room Zoom” khusus bagi para juri berdiskusi dan menentukan sang juara. Sesudah proses penilaian, para juri lah yang mengumumkan sendiri siapa saja yang menjadi juaranya.

Malam Final

Hari penetapan “Lima Besar” dan pelaksanaan malam final PSGC adalah hari paling sibuk bagi tim kerja. Di malam ini, semua perangkat teknologi pendukung streaming harus dipastikan benar-benar siap. Satu saja kesalahan kecil terjadi, itu bisa merusak seluruh sistem yang sudah dirancang.  Seperti sinyal internet yang ngadat atau baterai kamera yang habis.

Kemudian, menyiapkan para host. Ini adalah tantangan yang menarik karena Bentara Papua tidak membayar jasa host profesional. Sebagaimana di PGSC sebelumnya, dua orang staf dipaksa berlatih secepat mungkin memerankan peran sebagai host. Dan mereka berhasil layaknya para host yang sudah bertahun-tahun memandu acara festival music.

Dan yang terakhir adalah kelompok kecil dengan peran memantau perkembangan yang terjadi selama proses streaming berlangsung. Mereka bekerja di balik perangkat laptop. Di samping ini, memberikan masukan kepada para host, dengan menulis di selembar kertas.

Pendek kata, semua mesti menjaga fokus dengan peran masing-masing. Hanya dengan begitu, semua hal bisa terkontrol dan bekerja secara optimal.

Pembagian peran tidak sebatas pada tugas atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam rapat. Lebih dari pada itu adalah kesediaan untuk menjalankan peran dengan sungguh-sungguh yang berorientasi pada kesuksesan bersama. Dalam semangat yang seperti ini, posisi atau hirarki dalam organisasi melebur ke dalam satu atmosfer yang positif.

***

Melatih diri bekerja sebagai tim kecil, walau dengan pengalaman yang minim, dalam mengelola siaran langsung daring (streaming show) sebuah festival musik bukanlah perkara yang mudah.

Dengan perhelatan Papua Green Sound and Culture, para staf, Bentara Papua, baik yang bekerja di tapak maupun yang sehari-hari bekerja di balik meja kantor, proses kerja tim itu dipelihara terus menerus.

Kerja tim yang solid dan bersungguh-sungguh inilah rahasia dapur yang membuat event tahun 2022 bisa berjalan dengan baik.

Mengabadikan Jejak “Vogelkop Bowerbird” di Udohotma

Salah satu daya tarik ekowisata di kawasan Pegunungan Arfak adalah keberadaan Vogelkop Bowerbird (Amblyornis inornate) atau yang lebih dikenal dengan Burung Pintar. Dalam bahasa Sougb biasa dikenal Bendirhia.

Burung pintar dijuluki juga sebagai “Arsitek Terbang” (Flying Architect/Flying Engineer). Karena keterampilan membangun sarang sembari mengumpulkan benda-benda berwarna yang dikelompokkan dengan rapi, seperti buah-buahan termasuk sampah plastik. Sarang yang indah ini demi menarik betina agar singgah dan berkenan menjadi kekasihnya. Selain itu, burung ini diketahui pandai meniru suara makhluk hidup lain yang didengarnya di dalam hutan.

Situs Indonesia Expat menceritakan jika sarang yang dibangun biasanya setinggi dan lebar satu meter. Sarangnya terdiri dari tiga bagian: kubah yang cukup lebar untuk dilewati si burung; area utama dengan daun besar diletakkan terbalik atau ubin dengan batu; dan tiang yang menggunakan pohon muda sebagai menara pusat, dengan bermacam-macam vegetasi yang dikemas di sekitar pangkalan. Seekor burung pintar jantan mungkin perlu seminggu hingga dua bulan untuk mengatur sarangnya, tergantung pada cuaca.

Di penghujung tahun 2022, Bentara Papua memulai merekam jejak keberadaan burung ini di sekitar pinggiran danau Anggi Giji.

Rencana mengabadikan aktivitas burung pintar sebenarnya sudah didiskusikan para pengorganisir Bentara Papua sejak tahun 2019.  Kemudian survey pertama dilakukan tahun 2020 akhir, persisnya di bulan November. Saat itu survey dilakukan baru sebatas pengamatan fisik di bukit Kobrey, Udohotma.

Survey pertama ini belum menemukan apa-apa. Lebih banyak hanya mendengar cerita dari masyarakat kampung. Maikel Saiba, seorang petani muda di Umangka, misalnya, bercerita jika burung ini memang sering melintas di wilayah Bamaha, Testega, hingga ke Umangka. Tapi belum ada dokumentasi yang merekam aktivitas burung yang memiliki panjang badan sekitar 25-31 cm ini.

Memasuki tahun 2021, Bentara Papua membawa peralatan dokumentasi berupa kamera. Saat ini, baru ditemukan dua buah sarang di bukit Kobrey dan di bukit Udohotma.

Kemudian, di tahun 2022, pada bulan November, mulai memasang dua buah camera trap di bukit Udohotma dan bukit Kobrey. Masing-masing satu buah. Pada fase ketiga inilah, baru terekam aktivitas burung pintar di sekitar sarang yang sudah dibangun.

Video tersebut memperlihatkan seorang pejantan burung pintar mengumpulkan buah-buahan, bunga, daun, dan sampah plastik berupa bungkusan biskuit, botol air mineral dan seng penutup baterai dan arang.

Aktivitas pejantan ini terekam sejak pukul 06.00 WIT hingga menjelang tengah hari. Kemudian terekam lagi ketika ketika sore, sekitar pukul 15.30 hingga 18.00 WIT. 

Penemuan sarang dan rekaman aktivitas burung pintar ini selaras dengan rencana Bentara Papua mengembangkan destinasi ekowisata pengamatan burung (birdwatching).

Sebagaimana banyak diketahui, di kawasan Pegunungan Arfak, wisata minat khusus ini adalah salah satu yang menjadi daya tariknya, seperti yang sudah dijalankan oleh Bapak Hans Mandacan di Kampung Kwau, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.

Dalam laporan Ekspedisi Tanah Papua 2021, misalnya, Kompas menceritakan jika Hans Mandacan berhasil mengelola wisata pengamatan burung dengan melibatkan warga di Kampung Kwau. Ada warga yang bekerja sebagai tukang masak, porter dan pemandu wisata (guide). Hans Mandacan juga bercerita bahwa ekowisata ini berhasil menghasilkan Rp 350 juta di tahun 2019.  Kisah Hans Mandacan adalah pembelajaran sukses yang bisa direplikasi.

Karena itu, cerita penemuan burung pintar di Udohotma dapat memberikan kesempatan untuk mendorong kesadaran konservasi kawasan hutan dengan pelibatan masyarakat yang lebih luas. Hal mana dapat dimulai dengan menghidupkan kesadaran bersama dalam menjaga kondisi hutan sembari mengurangi produksi sampah plastik. Kesadaran bersama yang tentu saja terintegrasi dengan praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang sudah dikembangan sejauh ini.

Dalam bahasa lain, penemuan burung pintar adalah momentum untuk memperkuat usaha-usaha kolaboratif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan yang tersisa dan memelihara praktik pengelolaan sumber penghidupan secara berkelanjutan. Selain masyarakat adat, Bentara Papua, pemerintah daerah juga perlu didorong mengambil peran yang lebih afirmatif lagi.

Link Indonesia Expat: https://indonesiaexpat.id/featured/papuan-flying-architect-the-vogelkop-bowerbird-in-pegunungan-arfak/

Cerita yang lebih utuh tentang Hans Mandacan bisa dibaca dalam tautan : https://jelajah.kompas.id/ekspedisi-tanah-papua-2021/baca/hans-mandacan-menjaga-burung-surga-papua/#:~:text=Hans%20Mandacan%20banting%20setir%20dari%20seorang%20pemburu%20menjadi,dalamnya%2C%20tetapi%20juga%20meningkatkan%20perekonomian%20masyarakat%20di%20kampungnya.

Tahun 2018, Yoab Sagisolo baru saja lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Teminabuan, Sorong Selatan. Yoab tidak melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Ia lebih sering membantu orang tuanya, seperti membuat atap dari daun sagu yang dijual atau mengurusi kebun.  Sehari-hari, Yoab dikenal memiliki keterampilan membuat gelang dari akar pohon.

Yoab bercerita jika pertama kali bersentuhan dengan kegiatan Bentara Papua melalui kegiatan pemetaan. Tak lama berselang, Yoab dan dua temannya mewakili pemuda dari masyarakat adat Knasaimos diutus ke Sorong atas rekomendasi Bentara Papua. Mereka akan belajar di Sekolah Transformasi Sosial (STS). STS adalah sekolah alternatif yang dilakukan oleh Yayasan EcoNusa bekerjasama dengan Indonesian Society for Social Transformation (Insist).  

Selama di STS, Yoab banyak belajar mengenai pertanian organik dan pemetaan kampung. Sesudah sekolah, setiap alumnus STS memiliki tugas untuk melakukan praktek kerja lapangan selama tiga bulan di kampungnya masing-masing.

Yoab juga melakukan hal yang sama. Sesampai di kampungnya, didampingi teman-teman Bentara Papua ia mencoba menerapakan metode pertanian organik yang baru saja dipelajari.

Sekarang ini, kebun yang dikerjakannya berada di kelerengan serta lahan datar yang menggunakan sistem bedengan. Panjangnya sekitar 100 meter, lebarnya 150 meter, kira-kira seluas lapangan bola. Sudah ada 50 bedeng yang disiapkan.

Jenis-jenis yang sedang ditanam Yoab berupa sawi dan kacang panjang. kangkung, tomat, rica (cabai) dan terong serta tanaman-tanaman lokal yang ada disekitar kampung. Ia juga menanam tanaman pangan jangka menengah.

Mengapa Yoab memilih menanam jenis-jenis sayuran?

“Saya pernah bertanya ke mas-mas yang berjualan sayur ke sini. Ternyata sayurannya juga dibawa dari tempat lain. Ketika masuk ke kampung, harganya sudah lebih mahal,” terangnya.

Yoab gusar. Mestinya masyarakat di kampung-kampung yang merupakan wilayah adat Knasaimos bisa menanam sendiri jenis-jenis sayuran yang dibeli itu. Kondisi bergantung terhadap pasokan dari luar inilah yang membuatnya memulai berkebun sayuran.

Disiplin dan tekun belajar dari kebun untuk menghasilkan yang terbaik.

Yoab mengenang jika hasil panen perdana dari kebunnya pernah menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.500.000.  Kebanyakan hanya dengan menjual sayurannya di sekitar kampung saja. Sementara biaya yang dikeluarkan sebatas pengadaan bibit.

Tapi yang lebih penting dari itu adalah dia bisa membuktikan kalau pertanian yang dikerjakannya bisa menjadi sumber pendapatan tanpa merusak sumberdaya alam yang terdapat di hutan.

Yoab sepenuhnya sadar jika kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat Knasaimos selalu terancam dengan praktik illegal logging. Karena itu mesti diciptakan alternatif sumber penghidupan (livelihood) yang berkelanjutan.

Yoab memang tidak bekerja sendiri. Bersama kawan-kawannya, mereka pernah mendapat Hibah Inovasi dari Bentara Papua. Hibah tidak berupa uang, tapi peralatan dan bibit untuk mengerjakan kebun.

Menyiapkan Spayer yang berisi Pupuk Organik Cair (POC) buatan sendiri untuk menyuburkan tanaman.

Cerita sukses di kebun sayuran itu akan tetap dilanjutkannya. Yoab ingin meluaskannya ke kampung-kampung yang bisa dijangkau. Bersamaan dengan itu, dia mendorong agar pertanian ini lebih mandiri. “Beberapa warga, seperti di Kampung Kwowok dan Kampung Mlaswat sudah memulai praktik pertanian ini. Ada yang dari anak muda, ada juga yang sudah tua,” katanya.

Pertanian seperti ini sudah terbukti menyuplai kebutuhan masyarakat di dalam kampung, Karena itu potensi kemandirian pertanian lintas kampung semestinya bisa diciptakan bersama-sama.

Persentuhannya dengan teman-teman dari NGO, baik Bentara Papua, Greenpeace maupun EcoNusa, membuat Yoab memikiran isu-isu yang lebih strategis lagi. Terutama berkaitan dengan konservasi kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat marganya.

“Saya sadar betul jika menjaga hutan tidak bisa sendirian. Karena itu saya memulai dengan berdiskusi di internal anggota besar marganya. Diskusi yang dilakukan dimulai dengan membahas peta wilayah adat marga dan potensi yang terdapat di dalamnya. Tidak semata-mata bergantung pada menebang pohon. Kita harus bisa hidup tanpa menebang pohon atau merusak hutan.” katanya lagi.

Pemetaan ruang kelola perempuan untuk pertanian.

Lantas, seperti apa dukungan dari para tetua marga? Para tetua marga sangat bersyukur karena peta wilayahnya sudah jadi. Selanjutnya mereka menunggu peran para pemuda/i melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Impian besar lainya adalah membuat kawasan ekowisata. Bersama kawan-kawannya, Yoab berencana melakukan pemetaan potensi sebaran flora dan fauna di dalam kawasan hutan. Jika memenuhi syarat, mereka berencana mengembangkannya lewat konsep ekowisata. Basis pengelolaannya akan melibatkan lintas marga di dalam satu kampung. Ekowisata bagianya dapat memfasilitasi pemulihan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati di kawasan hutan yang terlanjur rusak karena praktik penebangan liar di masa lalu.

Ide-ide tersebut memenuhi kepalanya dikarenakan oleh salah satu sebab. Yoab sepenuh sadar jika keberadaan Bentara dan Greenpeace tidak selamanya di Kampung Sira dan Manggroholo.

Di masa depan, para pemuda kampung harus merintis jalan untuk mandiri. 

“Saya sudah mengumpulkan teman-teman pemuda dan melakukan pembagian tugas. Saya akan fokus mengurusi pertanian, menjadi koordinatornya. Ada kawan yang ditugaskan untuk fungsi yang lain. Kumpulan pemuda ini akan mengadakan evaluasi secara rutin.”

Dari mana kesadaran mengorganisir komunitas ini berkembang?

“Dari kaka-kaka Bentara Papua. Saya juga membaca buku Mengorganisir Rakyat yang diberikan oleh Bentara Papua,” katanya.

Buku Mengorganisir Rakyat terbitan INSIST Press. Buku ini adalah refleksi kerja pengorganisasian masyarakat yang ditulis oleh Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, dua orang pengorganisir senior yang malang melintang di Asia Tenggara.

Kelak waktu dan konsistensi yang akan membuktikan kerja-kerja rintisan yang sudah dimulai Yoab Sagisolo dan kawan-kawannya.

Hari menjelang tengah hari. Jonpit memisahkan ampas kelapa terakhir yang baru diremasnya. Di hadapan anak pemuda ini, sebuah baskom besar hampir penuh terisi santan.

Jonpit bergegas mengambil plastik dan tapisan. Santan kelapa yang baru diperas itu lantas disaling ke dalam wadah plastik yang salah satu ujungnya sudah terikat. Santan-santan ini akan didiamkan selama 24 jam agar memperoleh Virgin Coconut Oil (VCO). Jonpit tidak sendiri. Dia dimentoring oleh Grison, fasilitator Bentara Papua yang terbiasa membuat VCO.

Grison telah berkali-kali mencoba membuat VCO. Berkali-kali ia harus menghadapi kegagalan dan mencari cara hingga menemukan praktik terbaik. Rangkaian belajar dari kegagalan inilah yang hasilnya disebarluaskan kepada kelompok kecil pemuda Solol.

Produksi VCO adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan para pemuda kampung di stasiun Solol. Selain Jonpit, ada Gebby, Alfin, Memet dan Rein. Para pemuda ini selalu bersama-sama. Mulai dari menyortir dan melepas batok dari sabutnya, memarut daging kelapa hingga mengolahnya menjadi VCO atau minyak kelapa kampung.

Jonpit dan teman-temannya adalah sekumpulan pemuda yang tidak melanjutkan sekolah hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada yang putus sekolah sejak Sekolah Dasar, ada yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama. Sehari-hari mereka berada di stasiun.

“Mereka anak-anak yang mau belajar. Memiliki motivasi khusus yang bikin mereka selalu datang. Berbeda dengan teman-teman pemuda lain yang sekolah hingga perguruan tinggi. (Kelompok yang disebut terakhir ini) cenderung berorientasi menjadi Aparatur Sipil Negara,” kata Grison.

Bentara Papua pernah membuat Sekolah Kampung Merdesa (SEKAM). Para pemuda awalnya hanya mendengar namun tidak terlibat sebagai peserta SEKAM. Sejak saat ini, Jonpin dan kawan-kawan seringkali datang ke stasiun. Mereka melihat aktivitas yang sehari-hari dilakukan, seperti membuat tepung pisang, minyak kelapa dan VCO. Dari pengalaman ini, perlahan mereka mulai belajar dan terlibat pengolahan komoditas.  

Buah kelapa yang diolah kumpulan pemuda ini berasal dari kebun masyarakat di Solol. Hampir setiap hari ada yang datang mengantarnya. Buah ini dibeli oleh pengelola stasiun, tidak lagi oleh Bentara Papua yang hanya memberi stimulan di awal. Sebutirnya Rp.1000 untuk buah yang besar. Jika berukuran kecil, harganya Rp. 500/buah. Agar produksi santannya lebih banyak, buah kelapa yang dibeli harus benar-benar tua tapi belum mengeluarkan tunas.

Awal-awal terlibat dalam pemanfaatan buah kelapa menjadi minyak kelapa, Jonpit, dan kawan-kawan memang diberi cukup kebebasan untuk berkreasi. Mereka bebas mengujicoba cara-cara yang mereka tahu sebelum menemukan formula yang sesuai. Misalnya dengan mencoba cara pembuatan yang dilihatnya di rumah masing-masing.

Yunes Bonay, yang sejak awal terlibat pengorganisasian masyarakat Solol, mengisahkan bagaimana mula-mula pemuda membuat minyak kelapa kampung. “Awalnya teman-teman pemuda ini tidak cukup percaya diri. Mereka khawatir jika yang mereka kerjakan hanya akan gagal. Karena itu kami terus mendorong dan memberi kesempatan untuk ujicoba terus-menerus.”

Dalam ujicoba awal, ketika memasak santan hingga menjadi minyak, para pemuda masih mencampur ampas awal dengan minyak yang bening. Proses ini membuat warna minyaknya cenderung keruh, tidak bening. Mereka kemudian mencoba lagi dengan memisahkan sehingga hasilnya lebih bening. Keberhasilan ini membuat mereka lebih yakin dengan proses yang sudah dijalani.

Sekarang ini, Jonpit, dan kawan-kawan sudah memiliki ketrampilan yang cukup baik dalam membuat minyak kelapa. Mereka juga sudah memiliki inisiatif sendiri manakala melihat buah kelapa mulai bertumpuk di halaman stasiun.

Produk olahan yang dihasilkan dari stasiun Solol

Perubahan anak-anak muda seperti Jonpit dan kawan-kawannya juga diperhatikan oleh Bapak Sela, salah satu tokoh pemuda di Solol. “Mereka sebelumnya lebih banyak menganggur di kampung. Tidak ada yang jelas dikerjakan. Tapi sejak ada stasiun Bentara Papua yang melatih membuat minyak kelapa, VCO, juga tepung dari pisang, mereka kini memiliki kegiatan yang produktif.”

Sejauh ini, kegiatan produksi VCO atau minyak kelapa memang masih terpusat di stasiun. Salah satunya karena fasilitas yang lebih lengkap dan bahan baku yang selalu tersedia. Namun setidaknya ketrampilan yang sudah dimiliki Jonpit, dkk bisa menjadi modal awal. Yang bisa bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarganya agar tidak selalu bergantung barang dari warung.

Di luar memproduksi komoditas, rombongan kecil Jonpit ini juga belajar berkebun di halaman stasiun. Mereka belajar menggemburkan tanah, membuat bedengan, serta menanam sayuran seperti cabe, kangkung dan sawi. Hasil dari kebun memang belum seberapa. Jikapun panen, hanya untuk dikonsumsi.

Kunjungan Wakil Bupati Raja Ampat ke Stand Produk Kampung Solol

Dalam jangka panjang, perubahan aktivitas anak-anak muda ini membutuhkan dukungan dari pemerintah kampung Solol. Kegiatan produksi komoditas yang mereka lakukan semestinya bisa ditopang oleh keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Dengan kehadiran BUMKam, proses pemasaran bisa menjangkau kampung-kampung tetangga yang berada di pesisir Pulau Salawati.

Gagasan di atas juga disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat yang sempat berkunjung ke Solol ketika menghadiri kegiatan gereja belum lama ini. Tantangan seperti ini juga yang menjadi concern Bentara Papua.   

Siang itu, udara bulan Oktober cukup gerah di Kampung Solol. Di dalam ruangan balai kampung, sekumpulan kecil lelaki duduk mengikuti formasi setengah lingkaran. Mereka memegang gitar, jukulele dan stembas. Di samping deretan ini, duduk pula empat orang perempuan sembari memegang selembar kertas. Sedikit terpisah dari barisan ini, di belakangnya, seorang tua berkulit legam dan berbadan gempal duduk. Seorang tua dengan suling di tangannya.

Grup musik ini berencana membuat rekaman lagu. Mereka akan mendaftarkan karyanya ke ajang Papua Green Sound and Culture (PGSC). PGSC merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Perkumpulan Bentara Papua sebagai ruang menyuarakan kepedulian dan kecintaan terhadap alam, budaya dan masyarakat adat di Tanah Papua. Tahun 2022 adalah pagelaran ketiga PGSC.

Grup musik ini sesungguhnya dadakan. Mereka baru dibentuk dan menamakan dirinya Grup Tepin. Namun karena terbiasa terlibat di kegiatan-kegiatan ruhani gereja, tidak butuh waktu lama untuk menciptakan harmoni musik dan vokal. Pemimpin grup ini adalah bapak muda bernama Lazarus, yang juga merupakan pencipta lagu “Lestarikan Alam”.

Tak berapa lama berselang, irama gitar, jukulele serta stembas mulai bergema. Suara vocal yang berpadu mulai terdengar. Seorang tua itu hanya menatap lantai. Jemari kaki kanannya bergerak naik turun mengikuti irama musik. Ketika tiba gilirannya, ia meniup suling dengan tenang. Beberapa kali sempat tersendat tapi itu tidak mengubah fokusnya. Ketika jeda dan mendapat pengarahan dari pemimpin grup, orang tua ini hanya mengangguk-angguk tanpa bicara.

Suara suling yang ditiupnya memberi dimensi yang lebih syahdu kedalam Lestarikan Alam yang menyuarakan ucapan syukur pada Tuhan atas anugerahnya kepada Tanah Papua.

Funa…Funa..Funa..Funa..Fun nehmol papua cut ni kayamo.

(Tuhan..Tuhan..Tuhan..Tuhan..Tuhan menciptakan Papua dengan kekayaannya)

***

Orang tua peniup suling dikenal dengan Tete Suling. Aslinya bermarga Dimara.

Beliau dipanggil Tete Suling karena orang tua satu-satunya di Kampung Solol yang masih aktif meniup suling. Ketrampilan ini memang bukan miliknya seorang. Ada beberapa warga Solol yang bisa meniup suling, termasuk anak lelakinya yang menjadi pemimpin grup musik itu.

“Sebelumnya saya adalah pemain tambur. Karena itu saya lebih mudah mengenali pukulan tambur yang salah ketika meniup suling,” ujar beliau.

Perbedaannya karena Tete Suling adalah peniup suling yang spesial. Beliau mampu menghafal sampai 25 lagu. Beliau juga memiliki nafas yang kuat serta kemampuan membaca not—kemampuan yang jarang dimiliki.

Pada acara Rainforest Festival (21-29 Oktober 2019) yang dipusatkan Bentara Papua di Stasiun Solol, beliau meniup suling dalam penjemputan para delegasi yang datang dari luar. Sama halnya pada saat penjemputan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat yang menghadiri kegiatan di gereja Ebenhaezer, Solol belum lama berselang.

Beliau harus meniup suling sepanjang perjalanan dari dermaga kampung hingga ke stasiun. Perjalanan sejauh 800an meter. Dengan umur yang tak lagi muda, hanya peniup suling dengan level maestro yang bisa melakukannya dengan stabil.

Bagaimana ketrampilan Tete Suling  meniup alat musik yang evolusinya sudah dimulai sejak zaman Neanderthal dibentuk?

Tete Barnabas Sawoy, seorang tetua Kampung Solol yang lain, menceritakan bahwa kesenian Suling dan Tambur diajarkan Guru Pattiwael, yang berasal dari Maluku. Karena itu kesenian ini identik dengan keberadaan gereja, Kesenian dari Maluku ini memang tidak sebatas berkembang di Solol. Di pesisir Papua Barat yang menjadi wilayah penginjilan, suling dan tambur cukup berkembang.

Suling dan Tambur hanya ditampilkan pada perayaan-perayaan hari besar, seperti Natal atau ulang tahun Pekabaran Injil. Selain ditampilkan pada saat penjemputan tamu yang berkunjung. Karena itu kesenian ini mewakili ungkapan kegembiraan, bukan kesedihan seperti pada saat kematian.

“Salah satu dari anak muridnya adalah kakak sepupu Tete Suling,” terang Tete Barnabas yang juga masih kerabat Tete Suling. Keterangan ini senada dengan cerita Tete Suling sendiri. 

“Saya belajar dari kakak. Pengajarannya keras tapi saya tetap tabah. Saya percaya, karena ada nasihat yang bilang di ujung rotan guru terdapat emas. Sekarang di ujung suling ada emas buat saya.”

Emas itu bukanlah dalam bentuk imbalan material. Tete Suling tidak menjadi seorang yang kaya dengan meniup suling dimana-mana lantas dibayar karenanya. Meniup suling memang telah membawa dirinya ke kampung-kampung yang jauh, terutama ketika ada kegiatan gereja. Akan tetapi “emas” yang dimaksud lebih bermakna penghormatan pada ketrampilan. Dan lebih besar dari itu adalah kepada peranan beliau dalam merawat kesenian suling tambur di Kampung Solol.

Grizon Krey, salah satu anak muda Solol, berani bertaruh jika yang seperti Tete Suling hanya tersisa di Kampung Solol. “Saya sudah pergi ke kampung-kampung di sekitar Pulau Salawati, tapi rasanya hanya Tete Suling yang terbaik. Tak ada yang seperti beliau.”

Tidak berlebihan jika Tete Suling bisa disebut sebagai seorang tua yang menjaga kesenian tradisi hingga hari ini. Tidak banyak orang yang bisa bertahan sejauh ini. Tete Suling barangkali adalah suling itu sendiri.

Dalam kebudayaan Jepang, Tete Suling mewakili peran seorang Meijin. Meijin adalah seorang narasumber sepuh yang sepanjang hidupnya menjaga tradisi tertentu di masyarakat yang berhubungan dengan praktik-praktik baik untuk merawat kehidupan.   

***

“Saya tidak bisa diam di kampung. Saya harus jalan-jalan. Walaupun tidak bekerja,” terang Tete Suling ketika ditanya apa rahasianya bisa hidup sehat sampai sekarang ini.

Sehari-harinya Tete Suling menghabiskan waktu dengan berkebun atau pergi melaut. Jika tidak, beliau bisa ikut serta dengan rombongan orang kampung yang pergi bekerja. Di kebunnya, beliau menanam kelapa, durian, dan pinang. Hanya jenis tanaman jangka panjang.

Beliau sehari-hari senang suka berkelakar. Pergaulannya dengan anak-anak muda juga terasa tidak berjarak. Banyak anak-anak muda sangat menghormatinya.

Tahun 2022 ini, beliau genap berumur 74 tahun. Pada 13 November 1948, beliau dilahirkan. Panjang umur dan selalu sehat, Tete Suling.

Udohotma adalah nama kampung persiapan. Terletak di wilayah administrasi Distrik Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak. Udohotma berada di ketinggiian 2000an mdpl, di salah satu lembah di tepian danau Anggi Giji. Di antara dua kampung tetangga, yaitu Kampung Kobrey dan Kampung Kopo.

Untuk mencapai Udohotma dari Manokwari, harus menyurusi bagian jalan yang membelah pegunungan dan lembah. Di beberapa ruas masih berupa tanah dengan bebatuan kerikil namun sebagian besar sudah diaspal. Rutenya melewati bentang dataran tinggi yang terjal, curam, berkabut namun indah sebelum tiba di pinggiran Danau Anggi Giji.

Dari Manokwari membutuhkan perjalanan darat selama 4 jam dengan jarak tempuh berkisar 100 kilometer dengan menggunakan kendaraan roda empat berteknologi double gardan, sejenis Hilux dan Triton. Warga kampung menyebutnya dengan “mobil ranger”.

Di Udohotma, Bentara Papua membangun stasiun yang diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya proses perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis ke arah yang lebih baik dimana masyarakat di sekitar adalah actor kuncinya.

Sejarah Stasiun Udohotma

Bentara Papua sejak tahun 2017 telah memulai komunikasi awal dengan warga kampung di Bamaha. Komunikasi ini dilakukan sebagai bagian dari visi pertanian alami (organik) berkelanjutan yang berbasis pada potensi kampung. Utamanya pada jenis tanaman sayuran seperti kentang, kol, buncis dan tanaman sumber karbohidrat seperti batatas dan keladi. Bersamaan dengan ini, juga melakukan pemetaan potensi kopi yang tersebar di lanskap Pegunungan Arfak.

Di Bamaha atau Pamaha dalam penyebutan warga kampung, pada mulanya, staf lapangan Bentara Papua menempati rumah yang sehari-hari berfungsi sebagai kantor kampung. Oleh karena merupakan pusat layanan warga, rumah ini selalu ramai. Sehingga tidak bisa dikembangkan menjadi kebun percontohan dari rencana pertanian alami berkelanjutan.

Menjelang akhir tahun 2018, berkembang pemikiran Bentara Papua untuk membuat satu tempat dimana staf yang bekerja di tingkat kampung bisa menerapkan pendekatan “Live-in” dengan lebih fokus. Dengan begitu, dapat memahami denyut kehidupan sehari-hari warga kampung. Sisi positif  lainnya adalah staf Bentara Papua juga memiliki ruang untuk mengerjakan kebun yang dapat menjadi contoh dari praktik pertanian alami berjelanjutan.

Di samping pertimbangan ini, stasiun yang direncanakan adalah rumah bagi warga untuk berkumpul dan belajar bersama. Stasiun dapat difungsikan menurut kepentingan warga, seperti untuk pertemuan pemuda gereja, pertemuan dengan pemerintah kabupaten, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, keberadaan stasiun dapat memfasilitasi kerja-kerja pengorganisasian yang langsung dan menyatu dengan hidup sehari-hari warga kampung. Stasiun terintegrasi kedalam ruang sosial-budaya masyarakat kampung sekitar Danau Anggi Giji.

***

Keputusan pendirian stasiun Udohotma oleh Bentara Papua dilakukan setelah melalui penilaian multi-aspek dengan seksama. Secara sosial, Bentara Papua meminta pendapat dari tetua kampung dan tokoh adat ketika menetapkan lokasi yang tidak memiliki konflik lahan antar keluarga.

Selanjutnya melakukan penilaian terhadap kesesuaian lahan dan tingkat tutupan hutan; prasayarat yang mendukung praktik pertanian. Terakhir, pertimbangan letak strategis. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang posisinya berada di pinggir jalan utama sehingga bisa dilihat langsung oleh warga yang melintasi.

Dari penilaian tersebut, maka dusun yang dinilai paling memenuhi syarat adalah Udohotma. Arealnya terletak di atas lahan milik keluarga besar Bapak Agustinus Inden, salah satu tetua kampung. Lokasinya memiliki luas mencapai 3000 meter persegi.

“Barto yang bilang ke saya, Bapa, kasi lahan supaya tong bikin stasiun baru bisa tanam-tanam. Biar masyarakat dong bisa lihat contoh,” kenang Bapa Agustinus Inden.

Barto adalah anak lelakinya yang juga sarjana Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari. Bapak Agus mengijinkan selama menambah kemanfaatan bagi masyarakat kampung. 

Bentara Papua kemudian membuat kesepakatan yang menjadi dasar ikatan dari pendirian stasiun. Poin-poin kesepakatan yang utama adalah stasiun Udohotma akan bekerja memberdayakan warga kampung yang bermukim di pinggiran danau Anggi Giji dan Anggi Gida, khususnya dalam kegiatan pertanian.

Stasiun ini juga akan dimanfatkan sebagai pusat aktivitas warga kampung di pinggiran dua danau, semisal sebagai tempat pertemuan dan rumah singgah bagi tamu yang datang, tidak sebatas lokasi eksperimen pertanian. Selama berkesesuaian dengan kebutuhan atau kepentingan warga kampung.

Terakhir, stasiun Udohotma bekerja memfasilitasi penguatan kapasitas pemuda tani yang berasal dari kampung-kampung di pinggiran dua danau tersebut. Kapasitas tersebut berhubungan dengan pertanian dan kewirausahaan.

Pembangunan stasiun dikerjakan bersama-sama dengan warga kampung. Dimulai dari penyiapan lahan hingga penyiapan material berupa kayu buah, pasir dan papan. Sedang tukang kepala didatangkan oleh Bentara Papua. Keseluruhan proses pembangunan ini memakan waktu sekitar 5 bulan.

Stasiun Udohotma, Rumah Belajar dan Berjejaring

Sesudah bangunan fisik stasiun berdiri, Bentara Papua mulai mengembangkan demonstration plot (demplot) tanaman pangan, sayuran dan kopi di pekarangannya. Adapun jenis tanaman pangannya adalah keladi dan kentang, sayurannya berupa wortel, terong Belanda, serta bawang daun.

Demplot ini pada dasarnya adalah laboratorium lapangan yang memfasilitasi proses belajar bersama dalam pengelolaan kebun berkelanjutan. Bentuk lain dari sekolah lapang.

Di luar aktivitas pertanian, stasiun ini mulai memfungsikan dirinya sebagai rumah belajar. Utamanya dalam kebutuhan pengembangan kapasitas generasi muda dari kampung-kampung di pinggiran Danau Anggi.

Seperti pada tanggal 18 Juli 2022, Bentara Papua dan perwakilan pemuda lintas kampung mengadakan kegiatan belajar yang dikenal dengan Sekolah Kampung Merdesa (SEKAM). SEKAM yang bertema “Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kampung dan Berkelanjutan”.

Secara prinsipil, SEKAM adalah proses belajar dengan filosofi orang dewasa (andragogi). Pendidikan seperti ini dengan menjadikan dialog pengalaman antara peserta dari setiap kampung terhadap tema-tema tertentu yang berkesesuain dengan hidup sehari-hari mereka. Dialog yang merefleksikan pemahaman terhadap ruang hidup beserta masalah-masalahnya.

 Para peserta Sekolah Kampung Merdesa (SEKAM) di Stasiun Udohotma

Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari mengikutsertakan anak-anak muda yang berasal dari Kobrey, Bamaha, Kostera, Tomstera, Kopo, Tridaga dan Udohotma. Keseluruhannya dihadiri 18 orang dengan keterwakilan perempuan sebanyak 7 orang.

Para partisipan mendiskusikan materi-materi seperti pemetaan berbasis android, analisis kesesuaian lahan, perbanyakan tanaman secara berkelanjutan, pengorganisasian masyarakat dan kesadaran kritis.

Di malam hari, stasiun adalah tempat berkumpul warga, terutama mereka yang bermukim di Udohotma. Selain berkunjung untuk mengisi baterai senter dan telepon, mereka seringkali makan bersama dan bercengkrama selayaknya keluarga.

Tak jarang di antara mereka yang datang adalah anak-anak. Stasiun juga menyediakan beberapa bacaan anak untuk mereka.

Anak-anak Udohotma sedang membaca di stasiun Bentara Papua

Stasiun Udohotma memang seharusnya berkembang menjadi rumah yang merawat dan mewujudkan harapan bersama. Di dalamnya, bersama masyarakat asli Pegunungan Arfak, bekerja mencapai visi hidup yang lebih lestari, sejahtera dan beradat.

Ruang tengah rumah panggung mulai penuh dengan lingkaran kecil 8 orang perempuan. Beberapa bocah yang penasaran berdiri mengikuti lingkaran.

Dua buah blender, sebuah baskom besar, tapisan dan baskom yang lebih kecil terletak di hadapan mereka. Di dalam baskom besar berisi potongan tipis pisang Kepok (Musa x paradisiaca).

“Mama, nanti kalau saya sudah cok kabel ini, mama tolong tahan penutupnya,” kata Naomi. Naomi adalah fasilitator Bentara Papua yang mengajarkan cara membuat tepung dari bahan dasar pisang. Seketika semua hening, memusatkan perhatian pada putaran blender.

Desing suara blender mulai terdengar, potongan pisang yang tipis dan kering perlahan-lahan hancur. Berubah menjadi butiran halus berwarna putih.

Sesudah itu, bubuk tepung dipindah ke tapisan yang di bawahnya telah disediakan baskom kecil. Tapisan digerakan dua orang mama yang lain. Bubuk putih halus kini memenuhi baskom kecil. Tepung pisang kini tinggal dioseng (dipanaskan di dalam wajan tanpa minyak-red) lantas dikemas.

Sore itu, Naomi tidak sendiri. Dia ditemani oleh mama Yosefina Sreklefat. Mama Yosefina atau yang sehari-hari lebih dikenal dengan Mama Arki adalah warga kampung yang sudah terampil membuat tepung berbahan dasar sagu.

Mama Yosefina berasal dari kampung Kwowok, kemudian menikah dengan Bapa Arki Kladit, tokoh adat yang menetap di kampung Sira. Latar belakang seperti ini membuat Mama Arki berkeinginan agar ketrampilan membuat tepung dari bahan yang tersedia di sekitar bisa dipelajari oleh perempuan-perempuan sekampung.

“Kalau bikin tepung (dari) sagu, sudah beberapa kali saya kasi belajar mama-mama di sini, tapi untuk tepung pisang baru kali ini. Saya juga baru belajar.’ Mama Arki menambahkan.

***

Di kampung Kwowok, Sira dan Manggroholo, pohon pisang sudah lama ditanam warga kampung, baik sebagai tanaman pekarangan maupun tanaman kebun.

Dari pemetaan potensi tanaman pisang yang dilakukan Bentara Papua di bulan September 2022, terdata jika di Kwowok, terdapat sekurangnya terdapat 5 jenis pisang: Dewaga, Dewaga Abu-abu, Raja, Kepok, dan Pisang Tali (Ojo Tali). Diperkirakan jumlahnya mencapai 2.618 batang pohon.

Selama ini warga kampung di Kwowok hanya memanfaatkanya sebagai sumber panganan sehari-hari. Jika hasil panen berlebih, hasilnya dijual ke kabupaten yang waktu tempuh 45 menit dengan kendaraan roda empat. Pisang kepok di pasar Teminabuan rata-rata dijual seharga Rp. 10.000/sisir. Satu tandan yang besar bisa berisi lebih dari sepuluh sisir. Sekali ke sana, harus membayar Rp.40.000/orang, menyesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejauh ini, Bentara Papua bersama pengurus LPHD baru mencoba agar pisang dapat menjadi berkembang sebagai salah satu alternatif livelihood. Terhitung sejak bulan April tahun ini, Bentara Papua stasiun Sira menginiasinya.

Praktik diversifikasi sumber pangan ini sebelumnya cukup berhasil dikerjakan mama-mama di Kampung Solol, Kabupaten Raja Ampat. Diharapkan pembelajaran dari Solol boleh membantu mama-mama di tiga kampung yang memiliki akar sosio-historis yang sama ini.

Sebagaimana telah lama diketahui, Manggroholo dan Sira adalah dua kampung yang memiliki ijin pengelolaan hutan desa. Keduanya juga merupakan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pertama di Papua Barat dan Papua.

Sejak mendapatkan izin Kementrian LHK di tahun sejak tahun 2014, pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) telah menyusun rencana usaha. Salah satunya mengembangkan komoditas eksisting dengan melibatkan kaum perempuan sebagai subyek utamanya. Dengan fasilitasi Bentara Papua, mereka mengikuti pelatihan pembuatan hingga pengemasan tepung pisang. Hasilnya dipasarkan lewat koperasi KNA Mandiri di Kampung Sira.

Usaha pemanfaatan pisang diharapkan dapat memberi kontirbusi positif terhadap praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Bersamaan dengan aksi ini, usaha bersama untuk ketahanan pangan dan sumber penghasilan warga kampung bisa terjadi dalam proses yang berkesinambungan.

***

“Untuk membuat tepung pisang, kitong tra perlu menghabiskan waktu yang lama. Kitong cuma perlu mengupas pisang. Setelah itu, campur dengan garam sedikit supaya mengurangi getahnya. Jika cuacanya cerah, menjemurnya cukup sehari atau dua hari,” terang kaka Yokbet Yajan. Yokbet adalah salah satu yang mengikuti pelatihan.

Pekerjaan terakhir yang dilakukan adalah menghancurkan potongan pisang yang sudah kering itu menjadi bubuk tepuk, dengan blender atau ditumbuk di lesung.

“Jadi, mama, kalau sudah seperti ini (bubuk-red), kitong tinggal panaskan tepung dengan mengoseng saja. Ini supaya tepungnya bisa lebih tahan lama,” ujar Naomi. Karena hari menuju senja, para peserta kemudian berpindah ke kantor kampung yang terletak di seberang. Rasa penasaran mengikuti mama-mama ini. Seperti apa hasilnya?

Seorang adik perempuan menyalakan kompor Hooks. Bubuk putih terus dipanaskan sembari dibolak-balik pelan-pelan di dalam wajan dengan nyala api berukuran sedang. Sekitar 5 menit, wajan kemudian diturunkan.

“Tepungnya sudah jadi. Kitong tunggu dingin baru dimasukan kedalam kemasan plastik. Di kemasan ini, sudah tertulis kalau tepung pisang dibuat oleh mama-mama dari Kampung Kwowok,” pungkas Naomi.

Sore itu, pelatihan sederhana yang melibatkan 8 perempuan dari kampung Kwowok diakhiri. Ditemani gorengan pisang dengan balutan tepung yang baru dibuat bersama seteko penuh kopi.

Dari pelatihan ini, sekurang-kurangnya ketika hari raya Natal tiba, para perempuan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar demi membeli tepung terigu. Mereka hanya perlu menyiapkan pisang Kepok.

Hello... Sobat Bentara

Tahun ini Papua Green Sound & Culture (PGSC) ke-3 segera hadir. Ayo suarakan alam papua dengan cipta lagu dan video terbaik dengan mengirim ke Link: https://bit.ly/DAFTARPGSC2022

Ayo mampir dan subcribe youtube Papua Green Sound and Culture ya????

1. Latar Belakang
Perkumpulan Bentang Nusantara Papua atau biasa yang disebut Bentara Papua adalah sebuah perkumpulan aktivis muda yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Manokwari No. 17 tanggal 13 April 2012 di Kantor Notaris Nina Diana, S.H. Dan telah diperbaharui untuk mendapat pengesahan dari KEMENKUMHAM Nomor AHU-0009644.AH.01.07.Tahun 2020 melalui Notaris Lience, S.H., M.Kn sesuai salinan Akta Nomor 25 tanggal 29 September 2020.
Fokus Bentara Papua dititik beratkan pada pengembaganan kapasitas pemuda/i dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, kewirausahaan lokal, pangan dan pemetaan partisipatif. Untuk menaunggi inisiatif ini Bentara menyebutnya dengan Papua Center of Excellence (PaCE). PaCE menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan muda pada kawasan-kawasan strategis untuk penguatan kapasitas masyarakat lokal di lokasi-lokasi Bentara bekerja. Dalam dua tahun terakhir, difokuskan pada 3 wilayah kunci yaitu Arfak, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.
Dalam rangka mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan mandat organisasi, Perkumpulan Bentara Papua akan mengadakan audit keuangan untuk periode Januari-Desember 2020. Untuk mendukung hal tersebut, maka Bentara Papua membutuhkan pengadaan jasa akuntan publik. 
 
2. Maksud, Tujuan & Sasaran
Sasaran kegiatan audit keuangan adalah untuk akuntabilitas dan transparansi dari Perkumpulan Bentara Papua. Adapun tujuan dari kegiatan adalah
1. Melakukan proses pengadaan jasa akuntan publik yang transparan dan kompeten
2. Melakukan proses pengadaan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan
3. Melakukan audit keuangan (periode Januari-Desember 2020)
 
3. Lokasi Kegiatan
Kegiatan audit program dan keuangan dilakukan di kantor Perkumpulan Bentara Papua. Lokasi audit adalah Jalan Manggoapi Dalam, Kelurahan Amban, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat.
 
4. Ruang Lingkup Audit
1. Kantor Akuntan Publik diharapkan memiliki manajemen, sumberdaya dan layanan yang memadai untuk menjalankan tugas memeriksa laporan keuangan program Perkumpulan Bentara Papua.
2. Pekerjaan audit diharapkan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan yang berlaku di Indonesia untuk menjamin kesesuain laporan keuangan dengan PSAK dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia, termasuk kesesuaian pelaksanaan operasional keuangan Perkumpulan Bentara Papua sebagai badan hukum.
3. Pekerjaan audit meliputi pemeriksaan kepatuhan dan evaluasi terhadap pengendalian internal yang dijalankan dalam rangka pembentukan laporan keuangan program  yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bentara Papua. Sedangkan pemeriksaan substantif dapat dilakukan dengan metode sampling berdasarkan resiko audit yang ditetapkan auditor.
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor diharapkan memiliki kertas kerja audit dan dokumentasi yang memadai dan dapat secara transparan membuka kertas audit tersebut kepada manajemen Perkumpulan Bentara Papua. Setiap temuan audit diharapkan telah dikonsultasikan dan mendapatkan justifikasi manajemen mengenai alasan ketidaksesuaian transaksi atau prosedur tersebut dan bagaimana langkah perbaikan untuk masa yang akan datang.
5. Audit proyek akan dilaksanakan dengan mengikuti panduan audit (Standar Profesional Akuntan Publik / Generally Accepted Auditing Standards) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), di mana antara lain akan meliputi penilaian atas sistem internal kontrol, pengujian dan observasi fisik atas aset, pengujian terpilih atas catatan dan bukti - bukti/dokumen pembukuan, konfirmasi (bila dimungkinkan), serta prosedur lainnya yang dianggap perlu.
6. Audit sesuai Standar Audit Internasional  805  (ISA 805),
7. Paket laporan terkait didasarkan atas Standar Audit Internasional 600 (ISA 600)
8. Periode Project dari 1 Januari 2020- 31 Desember 2020
9. Perhatian khusus harus diberikan oleh auditor bahwa:
    a) Pembiayaan telah digunakan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang disepakati pada perjanjian hibah, dangan
        memperhatikan keekonomian dan efisiensi.
    b) Peralatan, pekerjaan dan jasa yang diadakan telah sesuai dengan perjanjian hibah
    c) Seluruh dokumen pendukung dan catatan keuangan telah dilengkapi untuk tiap- tiap kegiatan, termasuk laporan
        keuangan. Auditor diharapkan dapat memverifikasi laporan yang disampaikan pada periode audit.
10. Dalam memenuhi Standar Audit Internasional, auditor diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal berikut :
       a) Fraud dan corruption
       b) Hukum dan peraturan yang berlaku
       c) Tata kelola
       d) Resiko-resiko
 
5. Hasil Yang Diharapkan
1) Auditor harus menyampaikan opini atas Laporan Keuangan Proyek. Laporan Audit Proyek harus menyampaikan secara khusus pada sebuah paragraf mengenai kelemahan utama pengendalian internal dan ketidakpatuhan pada ketentuan perjanjian hibah.
2) Selain laporan audit, auditor harus menyiapkan Laporan Manajemen (management letter) dimana auditor diharapkan dapat:
    a) Mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pada sistim dan pengendalian keuangan serta
        rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal.
    b) Menyampaikan tingkat kepatuhan (compliance) pada ketentuan keuangan pada Perjanjian Hibah serta implikasinya pada
        pihak internal dan external.
3) Laporan Manajemen harus menyertakan tanggapan mitra penerima hibah atas hal-hal yang disampaikan oleh auditor.
    a) Laporan audit diharapkan selesai dalam waktu 1 bulan sejak perjanjian kerjasama dilakukan.
    b) Bentuk dokumen yang dihasilkan disertai terjemahan dalam Bahasa Inggris:
        i. Laporan audit project dengan RFN
        ii. Laporan audit lembaga (semua donor)
        iii. Management Letter
4) Harus secara jelas menampilkan informasi: saldo awal tahun (ingoing balance), dana yang diterima, pengeluaran (expenses), dan saldo akhir tahun (outgoing balance).
 
7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Dalam bentuk dokumen ukuran A4 diformat dalam bahasa Inggris dan Indonesia, sebanyak 4 rangkap hard copy dan 1 soft copy.
 
Penyampaian dan Batas Penawaran
Submission:
Proposal teknis dan proposal keuangan harus dalam satu (1) file pdf, menyebutkan dengan jelas "Eksternal Keuangan Audit" dan nama Kantor Akuntan Publik (KAP).
 
Semua proposal dan korespondensi ditujukan kepada:
Murniawati, Panitia Pengadaan
Telepon: +62 8124813555
Email : finance@bentarapapua.org
cc: kantor@bentarapapua.org murniawati12@yahoo.com n_widiast@yahoo.com
 
Pendaftaran Peserta Lelang
Tanggal : 17 November – 18 Desember 2020
  
8. Proposal Scoring
Kriteria pemenang yang diambil adalah KAP yang memiliki perfomance baik secara kelembagaan maupun standar biaya pelaksanaan audit.
 
9. Metode Pengadaan Jasa
Penyediaan jasa akuntan publik dipilih berdasarkan pertimbangan baik dari segi kriteria maupun pertimbangan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan audit. Metode pengadaan dilakukan dengan berbandingan penawaran dari minimum tiga vendor. Dalam hal ini pihak yang akan mengkoordinasi pengadaan jasa adalah panitia pengadaan.
 
10. Biaya
Setiap KAP yang diundang berkenan melampirkan proposal keuangan untuk mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan selama proses audit.
 
11. Pelaporan
Proses pelaporan akan dilakukan pada setiap tahap pengadaan kepada panitia. Laporan secara lengkap akan dilakukan pada akhir kegiatan. Proses pelaporan terdiri dari:
• Pelaporan tahap 1
  Aktivitas yang dilaporkan adalah kontrak kerja dengan akuntan publik. Dokumen yang perlu dilampirkan adalah kontrak dan
  rencana kerja akuntan publik.
• Pelaporan tahap 2
   Aktivitas yang dilaporkan adalah kegiatan audit. Dokumen yang perlu dilaporkan adalah dokumen hasil audit laporan
   keuangan program.

Jakarta,- Skema perdagangan karbon melalui Perhutanan Sosial (PS), seharusnya bisa membuka mata Pemerintah Republik Indonesia, karena sudah ada yang membuktikan itu berhasil dan hasilnya nyata dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Demikian terungkap dalam diskusi bersama berbagai perwakilan NGO pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019) lalu.

“Kalau tidak ada Warsi dan FFI(Flora dan Fauna Internasional), Pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang visible pembiayaan community base. Kita sebenarnya kase bukti. Kalau misalnya mau ambil dari PS, berdasarkan studi kami, diperoleh 2 ton CO2e per hektar. Nah, kalau kita punya 12,7 juta Ha, bisa dihitung berapa yang kita dapat,”kata Joseph Adiguna Hutabarat dari FFI, dalam diskusi itu.

Yoseph dan rekan-rekannya di FFI telah membuktikan skema perdagangan karbon untuk skala hutan social di Lombok, jambi dan Kalimantan dengan skema fund-based, dan skema market based di Jambi. Selain FFI, Rudi dari Warsi juga mengakui pihaknya sudah membuktikan perdagangan karbon di Bujang Reba Kabupaten Bungo, Jambi. Hal yang sama juga diakui oleh Imanul Huda dari PRCF Indonesia yang mempraktekan perdagangan karbon di Kalimantan.

 Dari pengakuan itu, terlihat jelas bahwa community base performance payment sudah bisa divalidasi oleh Internasional. Artinya, institusi yang dibentuk pada tingkat tapak, misalnya Lembaga Pengelolah Hutan Desa(LPHD) bisa langsung berhubungan dengan donor dari luar untuk berdagang karbon melalui skema Fund based tanpa melalui Pemerintah.

Memang dalam diskusi itu juga diakui, bahwa ada gap pemahaman dalam karbon market, terutama dalam internal Pemerintah sendiri. Karena itu, Pemerintah diharapkan bisa membuka ruang diskusi untuk menyamakan persepsi tentang perdagangan karbon yang sesuai dan dapat diterima oleh semua pihak.

Beberapa lembaga pengelolah hutan desa yang telah menerima hasil nyata dari perdagangan karbon, misalnya Komunitas Bujang Raba, yang dikoordinir oleh KKI WARSI, melestarikan hutan hujan primer yang terancam punah di hutan Bukti Barisan Sumatra melalui program intervensi REDD +. Lebih dari 5.339 ha hutan primer akan dilindungi oleh masyarakat yang berpartisipasi, yang menghasilkan manfaat karbon bersih sekitar 40.000 tCO2 per tahun.

Lalu ada komunitas desa Punan Long Adiu dalam melindungi 17.000 ha hutan hujan primer di bawah ancaman dari penebangan, pertambangan dan konsesi kelapa sawit.Wilayah Komunitas Punan Adiu meliputi area seluas lebih dari 17.000 hektar di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Dengan bantuan LSM lokal LP3M dan tim pakar nasional dan internasional, proyek Nugum Lunang Lelum Tano '(yang berarti Hutan Berkelanjutan, Bumi yang Aman dalam bahasa Punan) telah merancang serangkaian kegiatan yang akan memungkinkan mereka untuk melindungi hutan mereka secara efektif. (ab)
 

Papua memiliki hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hasil penelitian kolaboratif para ilmuwan dari 19 negara yang diterbitkan awal Agustus 2020 di Jurnal Nature menemukan ada 13.634 spesies tumbuhan dari 1742 genus dan 264  famili. Jumlah ini memposisikan Pulau Papua sebagai pulau dengan keanekaragaman tumbuhan terkaya di dunia. Data ini menunjukkan bahwa Papua  memiliki lebih banyak dari Madagascar  yang telah diketahui sebagai pusat keanekaragaman hayati (16 persen), yang tercatat memiliki11.488spesies. 

Dari data tersebut, para ilmuwan menemukan 68 persen (9.301) merupakan  spesies tumbuhan endemik di Pulau Papua. Artinya, lebih dari dua pertiga dari tumbuhan tersebut tidak  ditemukan di tempat  lain. Data lain juga menyebutkan, ada  602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 reptil. Hutan ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat papua.
Pada tahun 2015, Papua Barat sudah dicanangkan untuk menjadi provinsi konservasi pertama di dunia ( kemudian dalam perkembangannya, beberapa tahun lalu diubah menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan) dan komitmen ini masih dipegang oleh gubernur yang menjabat saat ini.
Langkah-langkah ini sepertinya sudah membuahkan hasil. Sejalan dengan komitmen politik para pemimpin provinsi terhadap pelestarian hutan, tingkat kehilangan hutan tahunan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017.
Namun, bukan berarti tidak ada risiko yang mengancam hutan primer Papua. Masih ada elemen-elemen pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung konservasi,misalnya dengan adanya agenda pembangunan infrastruktur  pemerintah nasional di Provinsi Papua Barat dan Papua yang tampaknya masih melibatkan pembukaan hutan.
Kita seharusnya dapat mencegah pembukaan hutan yang besar jika dapat mengembangkan sektor-sektor alternatif di luar praktik saat ini yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Papua yang begitu indah sangat berpotensi untuk ekoturisme. Dengan agroforestri terpadu, produksi barang hutan non-kayu seperti sagu, coklat, kopi, madu, anggrek dan buah-buahan juga dapat dikembangkan sebagai alternatif sumber mata pencaharian.
Untuk itu, Bentara Papua mengajak Pemuda Pemudi Papua untuk ikut bersuara melalui lomba video satu menit Fakta Hutan Papua.  Video itu berisi pesan langsung maupun tak langsung  yang mendukung perlindungan hutan papua dari ancaman investasi skala besar. Karena investasi skala besar cenderung untuk kepentingan orang di luar papua. Sementara  orang asli papua justru akan menanggung akibat yang lebih besar dari kerusakan ekosistem serta kehilangan pohon dan keanekaragaman hayati lainnya.
Video dari para peserta lomba selanjutnya akan diseleksi kemudian dikolaborasikan dengan video lainnya untuk menjadi bahan kampanye perlindungan hutan yang akan ditayangkan di media sosial Bentara Papua secara berkala.


Teknis Lomba
Video dibuat dengan durasi waktu maksimal satu menit. Dalam video satu menit itu, diharapkan ada isi rekaman video kondisi hutan yang ada di sekitar tempat ko berdiri, terus ada ko punya rekaman video dan suara yang berisi ko punya cerita tentang Fakta Hutan Papua saat ini, dan pesan singkat berupa ajakan bagi semua orang untuk jaga kitong pu Hutan Papua. Kalau pakai backsound, wajib pakai musik khas daerah papua atau instrumen akustik khas papua.

Terus ko jangan lupa, ini bicara fakta yg ko alami sendiri, jadi jangan ko pakai orang lain punya video. Harus video yang ko ambil sendiri, supaya ko bisa merasakan bagaimana berdiri di bawah rindangnya pepohonan.

15 video paling kreatif dan memiliki pesan yang "kuat", masing-masing akan dapat uang pulsa @Rp 1.000.000,- .


Untuk buat video itu, Ko bisa rekam pakai teknologi apa saja ( Handphone, Kamera DSLR, Drone atau alat rekam video yang lain)

Video satu menit itu Ko bisa bikin sendiri atau ajak ko punya kawan-kawan (Individu/Group).

Kalo video su jadi, ko bisa antar langsung ke Pondok Bentara Papua, jalan masuk asrama Jayapura, Amban...atau kirim lewat email : communication.bentara@gmail.com
atau lewat Nomor WhatsApp dan Telegram Bentara Papua (08114800906).

Sebelum kirim, ko rubah nama video menjadi: 1MFHP(SatuMenitFaktaHutanPapua)_Nama_Nama kota.
Contoh : 1MFHP_Dormince_Jayapura.

Pengiriman video dimulai pada 01 September sampai 01 November 2020, pukul 17.00 WIT.

Setelah ko kirim videonya ke Bentara Papua, selanjutnya ko bisa posting di ko punya media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube) dengan menyertakan tanda pagar di deskripsi dan mention ke akun medsos Bentara Papua.(Lihat akun media sosial Bentara Papua).
Contoh di Instagram :
#bentarapapua
#satumenitfaktahutanpapua
#beradat
#jagaalam
#jagahutan
@pacebentara
Contoh di Facebook :
#bentarapapua
#satumenitfaktahutanpapua
#beradat
#jagaalam
#jagahutan
@bentarapapuana
Contoh di Twitter :
#bentarapapua
#satumenitfaktahutanpapua
#beradat
#jagaalam
#jagahutan
@PapuaBentara
Contoh di Youtube :
#bentarapapua
#satumenitfaktahutanpapua
#beradat
#jagaalam
#jagahutan
@bentarapapua

Pengumuman 15 video paling krennnn akan disampaikan pada 21 November 2020 bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia.

Kalo informasinya belum jelas, ko bisa tanya lewat email, WA atau Telegram.

Mari kita bersuara untuk menyadarkan pihak-pihak yang merencanakan kehancuran hutan kita. Karena Hutan itu penting, Hutan itu Kitong Pu Nafas Hidup.

#beradat
#jagaalam
#jagahutan
 
Koordinator : Alberth Yomo (08114800906)

Manokwari,- Papua Green Sound and Culture (PGSC) adalah salah satu gagasan Bentara Papua yang berfokus kepada anak muda. Kegiatan ini lebih ditekankan bagi anak muda untuk lebih meningkatkan kreativitas. “Bahasa pemersatu di Papua ini secara umum adalah melalui musik” ujar Yudi, Penanggung jawab PGSC saat melakukan konferensi pers di Pondok Bentara, Rabu  (3/6/2020). 
Untuk itu PGSC ini merupakan salah satu cara Bentara Papua dalam mengkampanyekan jaga hutan dengan lomba bermusik yang dilaksanakan sejak tahun 2018.
PGSC tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Metode yang digunakan juga berbeda. PGSC sebelumnya, para peserta hanya mengirimkan hasil kreasi ciptaannya melalui video tanpa harus tampil secara langsung, namun tahun ini dengan mengusung tema: Musik dari Rumah untuk Alam dan Budaya Papua, akan dilaksanakan secara langsung melalui media social yang ada. 
Yudi juga menjelaskan, konsep ini akan dibuat seperti festival musik secara online. “Saya rasa ini merupakan yang pertama di Papua, ada festival musik secara online”, tambah yudi.
Bentara Papua yakin melalui musik, orang lain akan sadar akan pentingnya menjaga alam. Karena dalam lomba PGSC ini semua peserta bebas menciptakan karyanya dan berkreasi sesuai dengan dengan gayanya. Tak hanya itu, lomba ini juga tidak memungut biaya pendaftaran, sehingga semua kalangan masyarakat dapat menjadi peserta. Karya yang dilombakan juga merupakan karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.
Yudi berharap, PGSC ini dapat menjadi platform untuk musisi di Tanah Papua yang mau menyuarakan kecintaannya terhadap alam. Sehingga semakin banyak orang yang sadar dan cinta terhadap alam dan budayanya masing-masing. (nov)

Bentara Papua kembali akan menggelar Papua Green Sound and Culture ke-2.

Kali ini themanya Music dari Rumah untuk Alam dan Budaya Papua.

“Dari kegiatan Belajar Bersama tentang Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Workshop Membuat Pembalut Kain di Manokwari dan Pegunungan Arfak”

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan International yang diperingati setiap tanggal 8  Maret, Bentara Papua bekerjasama dengan Biyung Indonesia dan Komunitas Needle and Bitch menyelenggarakan workshop yang bertema “Perempuan Bantu Perempuan : Belajar Bersama tentang Hak Kesehatan Reproduksi dan Workshop Membuat Pembalut Kain”. 
Workshop dilaksanakan di dua kabupaten yaitu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kegiatan di Manokwari berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal  18 hingga 19 Maret 2020 bertempat di Pondok Bentara, adapun kegiatan di Pegaf dilangsungkan pada tanggal  21 Maret 2020 berlokasi di Balai Kampung Ungga Distrik Minyambouw. Hadir pada kegiatan ini lebih  kurang 60 perempuan yang berasal dari berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, pendamping komunitas, tokoh agama, bahkan pendamping dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manokwari dan Balai Pemasyarakatan Kabupaten Manokwari. 
Pada kesempatan ini, peserta diajak berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dan hak menstruasi yang sehat bagi perempuan. Westiani Agustin dari Biyung Indonesia dan Nidya Paramita dari Komunitas Needle and Bitch memaparkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan salah satu hak dasar dan fundamental dari setiap manusia termasuk perempuan. Salah satu bagian penting dalam kesehatan reproduksi perempuan adalah menstruasi. Setiap perempuan akan mengalami siklus menstruasi kurang lebih 400 kali sejak menstruasi pertamanya hingga memasuki masa menopause. Pembalut menstruasi bagi perempuan merupakan support system yang penting dalam proses pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi. Jika dalam satu siklus menstruasi perempuan membutuhkan 20 sampai 25 lembar pembalut sekali pakai, maka kira-kira seorang perempuan akan memakai 240-300 pembalut dalam satu tahun. 
Saat ini, perempuan menghadapi permasalahan yang kritis, yaitu meningkatnya angka perempuan yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan  menderita kanker serviks akibat pemakaian pembalut sekali pakai yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti dioxin, pemutih dan pewangi. Beban Ibu Bumi atau Mama Tanah juga bertambah karena dicemari dengan sampah pembalut sekali pakai yang terus meningkat. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah minimnya pengetahuan dan akses informasi tentang hak kesehatan reproduksi serta akses menuju fasilitas atau pusat kesehatan masyarakat, minimnya ketersediaan pembalut yang aman, sehat dan terjangkau, serta mininya kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan pembalut sekali pakai yang berakhir menjadi sampah yang sulit diurai dalam tanah maupun perairan.  
Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, peserta diajak untuk mencari dan menggali ide solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peserta kemudian dilatih membuat pembalut kain sebagai bagian dari support system dan diharapkan ke depannya dapat secara mandiri memproduksi pembalut kain tersebut untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi dan saling bekerjasama untuk memberi kontribusi positif bagi kehidupan perempan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi Mama Tanah Papua. 
Seluruh tim Bentara Papua berharap agar semua hal  yang telah dipelajari, didiskusikan dan dipraktekkan selama kegiatan ini dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan sedapat mungkin ditularkan kepada perempuan yang lain, sesuai tema kegiatan “Perempuan Bantu Perempuan”. (nur)

“Dari Konsolidasi Mitra LPHD Manggroholo Sira di Teminabuan”

Teminabuan,- Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Yunus W Krey,S.Hut,M.Si berharap masyarakat adat di Kampung Manggroholo dan Kampung Sira lebih siap untuk mengelola hutannya sendiri.
“Yang terpenting adalah bagaimana kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ke depan dalam pengelolaan hutan mereka sendiri,” kata Yunus W Krey saat mengikuti pertemuan konsolidasi mitra Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Manggroholo Sira di Teminabuan,Senin-Selasa(9-10/2020).
Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, kata Yunus, akan memback-up atau mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPHD Manggroholo dan Sira. Dirinya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Greenpeace dan Bentara Papua yang selama ini mendampingi LPHD Manggroholo dan Sira dalam pengelolaan hutan di kedua kampung ini.
Lanjutnya, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan di lingkup Dinas Kehutanan Papua Barat, sehingga dukungan Greenpeace dan Bentara Papua, memang sangat dibutuhkan.” Kami sangat berterima kasih untuk teman-teman LSM ini, sangat luar biasa,” tandasnya.
Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, Lenijie S.Y Leleulya,S.Hut,M.Si menambahkan, bahwa kelas KUPS  LPHD Manggroholo dan Sira sudah pada tahapan Silver, artinya sudah ada rencana pengelolaannya dan sudah memiliki unit usaha. Selanjutnya akan ditingkatkan agar bisa ke tahap Gold.
“Bagaimana untuk sampai ke kelas Gold atau Emas? Untuk sampai di kelas ini, LPHD Manggroholo Sira harus bisa menjual produk-produk mereka di tingkat lokal secara teratur dan lebih produktif,” jelasnya.
Leni, panggilan akrabnya, berharap Greenpeace dan Bentara Papua terus mendampingi LPHD Manggroholo dan Sira. “ Kami pihak pemerintah belum bisa secara rutin menyanggupi permasalahan di lapangan, selain wilayah yang luas dan tenaga yang terbatas, sehingga peran lembaga lain sangat kami butuhkan,” ujarnya.
Greenpeace dan Bentara Papua,lanjut Leni,sudah terbukti sangat intensif melakukan pendampingan di LPHD Manggroholo dan Sira. Mereka selalu ada di masyarakat, dan program-program yang dijalankan juga cukup baik, hanya perlu terus ditingkatkan.  “Kami dari pemerintah akan selalu mendampingi, tapi dengan cara dan mekanisme yang kami pakai di pemerintah,” tandasnya.
Juru Kampanye Greenpeace di Papua, Amos Sumbung mengatakan, pertemuan ini sebenarnya untuk membentuk satu kolaborasi bersama agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. “Dengan kolaborasi bersama, kita berharap LPHD Manggroholo dan Sira bisa lebih maju lagi,” tandasnya.
Amos juga berharap LPHD Manggroholo dan Sira agar lebih kreatif dan lebih inovatif.  “Mereka harus merasa bahwa ini barang punya mereka,dan semua program yang disusun itu adalah untuk kepentingan mereka. Jadi merekalah yang seharusnya berada di depan untuk bekerja lebih serius daripada LSM Pendamping atau pihak pemerintah,” harapnya.*)

Ditulis oleh : Ab Yomo untuk bentarapapua.org
Versi videonya bisa dilihat pada link : https://www.youtube.com/watch?v=yIiCrQCbT6Q&t=221s

Manokwari,- Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Dr. Agus Sumule menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan model Pengelolaan Sawit Berkelanjutan ala Papua, dimana tanah masyarakat pemilik hak ulayat(masyarakat adat) harus disewa oleh perusahaan sawit, sehingga setiap tahun masyarakat pemilik tanah itu bisa mendapatkan uang yang besar,bahkan memiliki dana abadi.
“ Saya tidak bicara tentang sawit baru (tapi terhadap 179.656 hektar lahan yang sudah memiliki ijin tapi belum melaksanakan pembangunan di Papua Barat),” kata Agus Sumule saat menyampaikan pandangannya pada kegiatan Lokakarya Perkebunan Sawit Berkelanjutan,Rabu(19/02/2020) di Manokwari.
Agus kemudian memberi contoh hitung-hitungan keuntungan yang diperoleh masyarakat pemilik ulayat dari model itu. Misalnya terhadap lahan 170 ribu hektar itu. Terus setiap hektarnya disewa Rp 200 ribu dari masyarakat, itu berarti ada Rp 34 Miliar yang diterima oleh masyarakat pada tahun pertama.
“Tahun kedua juga Rp 34 Miliar, tahun ke-25 andaikata yang dia terima itu dia tidak pakai sama sekali, yang dipakai hanya bunga, maka masyarakat Papua dari 170 ribu hektar itu, dia akan punya dana abadi Rp 850 Miliar,” tandasnya.
Kalau bank memberikan bunga 5 persen saja,sambungnya, maka masyarakat adat setiap tahun akan dapat kurang lebih 42,5 Miliar. Berapa jumlah masyarakat adat itu? mungkin tidak sampai lebih dari 35 ribu menurut saya, kalau satuannya seluas itu (179,655 Hektar). Semua bisa jadi pilot. Dan kalau kita pakai model dana abadi, sampai Tuhan datang kembali, uang Rp 42,5 Miliar itu akan tersedia setiap tahun. Teman-teman pengusaha sawit tenang, karena tidak ada yang ganggu,tidak ada Brimob yang perlu dikerahkan.
Agus bahkan mengulang pernyataan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu terkait posisi masyarakat adat dalam tata ruang. “ Di semua tata ruang yang kamu orang bicara itu, ruang buat masyarakat adat mana? Saya kira kita punya kewajiban sama-sama untuk memperhatikan hal ini. Nah, bagian dana abadi yang saya bicara tadi, itu ruang yang kita bisa berikan buat masyarakat adat,” ujar mantan staf ahli Gubernur Papua ini.
Alasan menggunakan dana abadi, kata Agus, karena itu terkait keterancaman hutan dan masyarakat adat pemilik ulayat. “Kita kase ijin sawit masuk,itu sama saja kita kase perusahaan bikin rusak hutan. Itu tidak ada cerita, pasti hutan rusak. Biodiversity pasti hilang dan tidak ada lagi. Pertanyaannya,untuk sumber daya yang rusak itu,bagaimana kita bisa memastikan ada manfaat terus buat turunan yang punya tempat itu. karena hutan sudah tidak ada, apa yang kita bisa kase?Jawabannya Dana Abadi. Jadi walaupun hutannya tidak ada, dia bisa terima manfaat. Sedikit-dikitnya itu yang kita buat,” tegas Agus Sumule.
Menanggapi hal itu, moderator yang juga salah satu pejabat dari Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat meminta Agus Sumule untuk membuat usulannya itu secara tertulis dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.Namun Agus Sumule langsung membalas pernyataan itu.
“ Itu sudah ada dalam usulan Perdasus Provinsi Berkelanjutan.Unipa sudah memasukan hal itu. Mungkin kalian tidak pernah membaca usulan perdasus itu,” balas Agus Sumule.*)
Penulis : Ab Yomo

“Pernyataan Jurkam Greenpeace Papua diplesetkan Nunik dari ANJ”

Manokwari(19/02/2020),- Nunik Maharani Maulana, Direktur PT Permata Putera Mandiri (PPM) dan PT Putera Manunggal Perkasa (PMP), dua unit usaha Austindo Nusantara Jaya (ANJ) yang beroperasi di Sorong Selatan, secara terang-terangan memplesetkan pernyataan Juru Kampanye Greenpeace Indonesia untuk Papua, Nico Wamafma,dalam lokakarya Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Sosialisasi Inpres No.6 Tahun 2019, di Manokwari, Rabu(19/02/2020).
Saat diberikan kesempatan untuk menjelaskan kerja-kerja ANJ di Sorong Selatan, Nunik mengaku senang dengan apa yang dikatakan Nico Wamafma dari Greenpeace. “Tadi saya senang sekali dengan pernyataan Pak Niko dari Greenpeace, setelah mengatakan kebun sawit itu bukan hutan, sawit adalah predator, sawit membawa konflik, tapi terakhir poinnya adalah sawit itu Oke, asal dikelola dengan baik dan tidak menghilangkan rantai hidup rakyat di Papua,” ujar Nunik.
Nah,lanjutnya lagi, ukuran-ukuran apa untuk poin yang ketiga ini, dan palm oil company seperti apa yang diharapkan?ukurannya apa? Karena menurutnya, Group ANJ yang beroperasi di Papua, ingin menjadi model, bahwa ini loh palm oil company yang memang cocok buat Papua.
“Sekarang bukan saatnya lagi mengatakan, kamu buruk, kita tidak menerima kamu di sini, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Kembali lagi, faktanya kami ada di sini, kami beroperasi dengan legal, bagaimana kami bisa berbuat maksimal untuk kebaikan masyarakat Papua, demikian terima kasih,” tutupnya.
Menanggapi pernyataan ini, Nico Wamafma mengatakan itu bukan hal baru, apalagi ini panggungnya mereka. “ Ko dengar sendiri kan?apakah saya ada mengatakan sawit itu Oke?,” kata Nico sambil ketawa. Menurut Nico, apa yang dikatakan dirinya tadi, itu dari sudut pandang masyarakat. Kalau sikap Greenpeace itu jelas; menentang perluasan sawit di Indonesia, apalagi di Papua.
Berikut ini pernyataan Nico Wamafma pada sesi tanya jawab dalam lokakarya itu :
Kita bicara tentang sawit berkelanjutan, tapi pada saat yang sama, seperti sambutan Gubernur Papua Barat, yang sudah mengingatkan tentang  perjalanan dari komitmen Pemerintah dan masyarakat di Tanah Papua pada Oktober 2018 (Deklarasi Manokwari). Kesepakatan Manokwari itu seharusnya bisa didudukan pula dalam konsep keberlanjutan ini.
Ketika kita bicara tentang sawit berkelanjutan,kedudukannya terhadap komitmen manokwari itu seperti apa? Apakah keberlanjutan ini akan memberi kepastian bahwa komitmen Manokwari akan menjadi sebuah kenyataan ataukah hanya kesepakatan di atas kertas yang ditandatangani oleh kedua Gubernur di Tanah Papua.
Ketika bicara tentang sawit berkelanjutan, saya ingin didudukan pada tiga pikiran sebagai berikut :
Pertama, kami Greenpeace Indonesia sudah berkomitmen kalau bicara tentang kebun sawit, kebun sawit itu bukan hutan, sawit itu hutan palsu atau imitasi. Kebun sawit itu telah menghancurkan atau mengurangi luasan hutan alam. Itu ancaman. Sawit tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi hutan yang diberikan Tuhan di atas tanah Papua.
Sawit itu sama dengan predator. Dia menghabiskan air tapi juga merambah hutan alam dan menghancurkan tujuan negara yang baik, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sawit dalam perjalanannya di Tanah Papua, adalah penyebab dari konflik sosial antara warga dan pemerintah, warga dan pihak perusahaan. Hubungan manusia dengan alam,livelihoodnya, kebudayaannya itu hilang. Bagi orang Papua, kehilangan hutan, itu kehilangan identitas. Karena praktek kehidupan orang Papua dalam semua suku terkait dengan hutan.
Orang Biak bisa buat perahu, itu karena ada hutan, orang arfak bisa buat rumah kaki seribu, itu karena hutan. Orang Arfak tidak membuat rumah kaki seribu dari sawit. Bagian ini yang penting untuk dilihat sebagai hal yang prinsip ketika bicara tentang sawit dan keberkelanjutannya, tapi juga tidak mengabaikan hubungan orang Papua dengan hutan.
Kalau itu didudukan dengan baik, saya pikir masyarakat bisa mendukung, jika kebijakan itu tidak menghancurkan rantai kehidupan dari orang Papua. Terima kasih.*)
Ditulis oleh Ab Yomo
 

Manokwari(12/2/2020),- Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Dr.Jonni Marwa,S.Hut,M.Si mengatakan, Pemerintah Pusat dan daerah gagal mengelola akses yang diberikan Presiden Joko Widodo terkait akses kelola masyarakat adat terhadap hutan adat,padahal sudah diberikan dari tahun 2016.
 
Pernyataan itu disampaikan Jonni Marwa saat memaparkan hasil kajiannya dalam seminar Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan di Papua Barat,yang dibuat WRI (World Resources Institut ) Papua, di Manokwari, Rabu(12/2/2020).
 
Padahal,kata Jonni, syaratnya sangat mudah, hanya tiga yaitu terdapat masyarakat adat atau pemilik hak ulayat yang diakui pemerintah daerah dengan produk hukum daerah, kemudian terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan dan surat pernyataan masyarakat adat menyetujui wilayah adatnya menjadi hutan adat. ( Prosedur pengurusan hutan adat dapat dilihat pada link https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2019/05/P21-Tahun-2019-tentang-Hutan-Adat-dan-Hutan-Hak.pdf.
 
Kegagalan pemerintah pusat itu, sambung Jonni Marwa, terkait kewenangan menetapkan Undang-Undangan Masyarakat Hukum Adat dan produk hukum lainnya, sementara Pemerintah daerah dalam hal menginisiasi Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat di daerah sesuai kewenangan dalam Permendagri 52 Tahun 2014, sambil menunggu perdasus Masyarakat hukum Adat untuk implementasi.
 
“Yang penting ada pengakuan dan perlindungan dulu dari pemerintah daerah. Tapi, pertanyaannya sudah berapa produk hukum daerah yang dihasilkan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat (Papua)? setahu saya di Papua Barat baru tiga kabupaten,yaitu Tamrauw, Bintuni dan Malamoi(Sorong). Ya, saya pikir ini perlu diseriusi lagi oleh Pemerintah,” tandas Dekan Fakultas Kehutanan Unipa ini.
 
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta seminar, Dr.Sepus Fatem,S.Hut,M.Sc menambahkan, bahwa bicara tentang orang Papua, itu tidak terlepas dari hutan dan adatnya. Tapi tidak ada skema perhutanan sosial di Papua yang dilegitimasi oleh negara.
 
“Pokja Perhutanan Sosial juga hanya berorientasi pada situasi pra kondisi target luasan, tapi paska itu tidak ada. Disisi lain, belum ada skema hutan adat di Papua yang jelas. Di sisi lain, kita bilang tanah dan hutan adat milik orang Papua, tapi dalam skema perhutanan sosial memaksa masyarakat mengakui bahwa tanah ini milik negara. Kalau ada orang Pokja Perhutanan Sosial yang mau menyangga pernyataan saya ini silakan,” tandas Sepus Fatem yang juga dosen di Fakultas Kehutanan Unipa.
 
Menanggapi pernyataan ini, Koordinator Koalisi CSO Papua Barat, Esau Yaung mengatakan bahwa terkait hutan adat ini tidak sepenuhnya kegagalan pemerintah daerah, karena regulasi sistem pengelolaan hutan sepenuhnya wewenang pemerintah pusat.
 
“Misalnya penetapan hutan adat, kewenangannya ada di Pemerintah Pusat. Sistem silvikultur yang digunakan untuk kelola hutan papua juga sama diatur dari pusat. Dengan adanya status otonomi khusus misalnya, harusnya ada kebijakan di bidang kehutanan bagi Tanah Papua,” jelasnya.
Persoalan terkait perhutanan sosial juga pernah diutarakan Dahniar Andriani dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, April 2019 lalu. (http://bentarapapua.org/page/press_detail/111)
 
“Kita jungkir balik juga tidak akan menyelesaikan persoalan di tingkat tapak, kalau tumpang tindih aturan belum dibereskan Pemerintah. Contoh bicara tentang hukum masyarakat adat,lihat ada berapa instrument perundangan yang ada di negara ini?,” Tanya Dahniar.
 
Sehingga Dahniar berharap Presiden RI terpilih nanti bisa lebih serius untuk melihat persoalan ini. Kalau ingin perhutanan sosial dijalankan dengan baik dan memberikan dampak yang besar bagi pencapaian NDC 2030, mari seriusi, jangan cuma jadikan perhutanan sosial sebagai aksesoris.*)
Ditulis oleh : Ab Yomo untuk bentarapapua.org

Hutan dan laut Papua adalah satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Hutan dan Laut Papua adalah asset bagi masyarakat Papua. Ketika hutan hancur, maka sumber mata pencaharian masyarakat papua akan hilang/punah, sebaliknya juga, sumber daya laut hancur, maka mata pencarian masyarakat pesisir papua akan hilang sehingga sangat penting untuk menjaga dan melindungi Hutan Hujan Papua sebagai sumber penghidupan dan laut sebagai sumber penopang hidup bagi Orang Asli di Tanah Papua.
Melalui Bentara Festival Rainforest Papua yang diselenggarakan pada tanggal 22-28 Oktober 2019 di Kampung Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat ini, maka kami  Generasi Milenial Cinta Hutan (GEN-MCH) Papua mengajak semua pihak,baik  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Pihak Keamanan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Masyarakat Kampung Solol serta Masyarakat Papua pada umumnya, Kita bersama-sama menjaga dan menyelamatkan Hutan dan laut bagi Masa Depan Penopang kehidupan kita untuk dikelola secara lestari, adil, dan berkearifan lokal.
Kami Generasi Milenial Cinta Hutan (GEN-MCH) Papua, mengajak semua pihak untuk berkomitmen menjaga Hutan Papua dan Laut Papua sebagai sumber hidup dan sumber ekonomi bagi masyarakat papua. Untuk itu, kami menyerukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Tanah Papua adalah Ibu bagi Orang Papua, maka kami berkomitmen untuk menjaga dan melindungi Tanah Papua. 
2. Tanah Papua Tanah yang kaya. Tanah Papua adalah surga yang jatuh ke bumi. Orang Papua adalah Pewaris untuk menjaga dan menyelamatkan tanah Papua dari para konglomerat perusak hutan dan laut yang ingin menguasai SDA Papua. 
3. Hutan Papua sebagai sumber penopang dan sumber penghidupan orang Papua, maka kami menyerukan kepada semua pemimpin di atas Tanah Papua untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan dan laut yang dimiliki orang papua sebagai bagian dari ekosistem hidup dan masa depan anak cucu.
4. Sumber Daya Alam Hutan dan Laut merupakan Bank, Asset ekonomi bagi orang Papua, tanpa hutan dan laut, Masyarakat Papua tidak dapat hidup membiayai biaya pendidikan anak-anak dan tidak mungkin menjadi sarjana.  Maka kami menyerukan, bahwa segala bentuk eksploitasi Sumber Daya Alam Papua harus dihentikan oleh seluruh pemimpin di atas Tanah Papua.
5. Kami menyerukan seluruh Pemuda Papua,seluruh Perempuan Papua dan seluruh Pemimpin Papua harus mengkampanyekan penyelamatan hutan dan laut Papua dan mempertahankan adat-istiadat dan kearifan lokal masyarakat adat di tanah Papua.
6. Kami  menyerukan kepada pemimpin negeri ini untuk mencabut pemberian ijin terhadap perusahaan skala besar seperti Perusahaan Sawit, Perusahaan Kayu, Perusahaan Tambang Darat dan Tambang Laut yang menggerus kekayaan alam di tanah Papua.
7. Kami  menyerukan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk memegang janji dan berkomitmen untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam Deklarasi Manokwari 2018 untuk perlindungan kawasan hutan di Tanah Papua.
8. Kami  menyerukan kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia agar menghentikan segala bentuk eksploitasi tambang di atas Tanah Papua.
9. Kami menyerukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar menindas tegas para pelaku pengrusakan lingkungan.
10. Kami menyerukan kepada seluruh orang Papua untuk mendukung upaya pelestarian alam dan perlindungan hutan di Tanah Papua, demi masa depan Papua yang beradat, adil, lestari dan berkelanjutan.
Inilah seruan kami Pemuda Papua yang tergabung dalam Generasi Milenial Cinta Hutan (GEN-MCH), peserta Bentara RainForest Festival 2019 di Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.
Yang bertanda tangan dalam seruan bersama Generasi Milenial Cinta Hutan (GEN-MCH) Papua (Terlampir)

Manokwari(11/2/2020),- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Diseminasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah di Manokwari, Selasa(11/2/2020).

Ada 8 hasil penelitian yang dipaparkan dalam kegiatan desiminasi ini. Materi sesi pertama yaitu Dampak Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Orang Asli Papua, Kajian Kebijakan Bidang Ekonomi di Provinsi Papua Barat dan Analisis Kebutuhan Sumber Energi Alternatif Terbarukan di Provinsi Papua Barat.

Dilanjutkan materi sesi 2, yakni Kajian Akademik Sistem Pendidikan Orang Asli Papua Berpola Asrama, Kajian Kebijakan dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Papua Barat, Inventarisasi Hasil-hasil Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat, Ekspedisi Mangrove Papua Barat dan Survey High Carbon Stock (HCS)/Stock Carbon Tinggi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan.

Selain itu, ada tambahan materi lain, yakni Urgensi Diseminasi Kelitbangan, yang disampaikan oleh Moh. Ilham Hamudy,S.IP.,M.Soc.Sc dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (BPP Kemendagri), serta Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, yang disampaikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Drs. Theo Ayorbaba,M.H.

Panel diskusi pertama dipandu oleh moderator Hendra Fatubun,S.Hut dari Balitbangda Papua Barat. Hendra kemudian memberikan kesempatan pertama kepada Moh. Ilham Hamudy untuk menyampaikan materinya. 

“Saya tidak akan menjelaskan tentang desiminasi,publikasi dan sejenisnya, tapi saya akan fokus kepada Igya ser hanjop (Jurnal  Ilmiah yang diterbitkan Balitbangda Papua Barat). Saya sangat senang ketika Papua Barat bisa meluncurkan itu. Karena meskipun baru berumur 3 tahun, Badan Litbang Papua Barat sudah mempunyai Jurnal Ilmiah,” ujar Ilham Hamudy mengawali presentasenya.

Kalau di perguruan tinggi, lanjutnya, itu hal yang biasa. Tapi ini diterbitkan oleh Balitbangda yang baru seumur jagung, itu hal yang luar biasa. “Tapi masih banyak kekurangan dari Igya ser hanjop (Jurnal ilmiah) ini. Kita ketahui ada Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Semua publikasi ilmiah tidak bisa lagi versi cetak, yang benar itu yang versi elektronik. Karena versi elektronik yang didaftarkan di ristekdikti,” jelasnya.

Balitbangda ini, kata Ilham Hamudy, ada di bawah pembinaan Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri. Jadi harus tunduk pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 itu mewajibkan semua hasil penelitian dan pengembangan itu dipublikasikan di jurnal ilmiah. 

“Meskipun Permendagri itu tidak mengharuskan Bapak/Ibu membuat jurnal ilmiah tetapi hasil kelitbangan yang dilakukan selama satu tahun anggaran, itu wajib dipublikasikan. Tapi kita tidak tergantung saja pada Permendagri 17, tapi ada Ristekdikti juga,” tandasnya.

Di Unipa ( Universitas Papua ), lanjut Ilham lagi, ia menemukan ada beberapa jurnal yang dipublikasikan, tapi yang sudah terakreditasi hanya jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik(http://ejournalfpikunipa.ac.id),jurnalnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa.Jurnal itu termasuk kategori  sinta 3. (Berdasarkan pengertian yang terdapat di laman Ristekdikti, SINTA (Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi iptek. 

Keunggulan utama SINTA dibandingkan dengan portal peng-indeks yang lain yaitu dapat secara otomatis meng-indeks hasil karya yang telah ter-indeks di Google Scholar, Scopus, InaSTI dan Indonesian Publication Index (IPI)).

“Nah ini yang harus digalakkan. Jika Balitbangda Papua Barat mengambil peluang itu, ini akan sangat membantu. Sebab jurnal ini sangat penting bagi rekan-rekan yang punya predikat fungsional ( Dosen, guru, peneliti) itu angka kreditnya dari situ. FKIP Unipa saya lihat ada 5 jurnal, tapi belum ada yang terakreditasi,” bebernya.

Satu jurnal itu, kata Ilham, paling banyak memuat 10 artikel. Karena itu, mengingat banyak guru, dosen dan peneliti yang ada di Papua Barat, maka  Igya Ser anjop ini bisa jadi wadah bagi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya agar bisa minimal naik pangkat atau mengumpulkan angka kredit.

“Jurnal Igya ser anjop ini tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau bapak ibu punya karya ilmiah terkait pembangunan berkelanjutan, itu bisa submit ke  Igya ser anjop. Ini terbitnya 2 kali setahun ( Juni dan Desember). Setiap terbit memuat enam artikel. Panjangnya 38 -40 ribu karakter tanpa spasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa elektronik, sehingga perjalanannya bisa sampai terakreditasi. Kalau hanya berhenti di tataran cetak, itu tidak akan terakreditasi,” tegasnya.

Ilham Hamudy  yang juga pemimpin editor jurnal ilmiah Bina Praja milik BPP Kemendagri inipun memberikan masukan terhadap  artikel-artikel yang sudah dimuat di Jurnal Igya ser hanjop. “ Sistematika penulisannya harus diperbaiki lagi, kemudian daftar pustaka yang digunakan juga tidak bisa ditelusuri, jadi harus merujuk pada artikel ilmiah yang sifatnya elektronik, sehingga mudah ditelusuri. Selain itu, ada beberapa orang yang terlibat dalam beberapa tulisan, itu juga tidak bisa terbit dalam satu nomor penerbitan. Satu nama, hanya bisa ada dalam satu nomor penerbitan. “ Nah, itu beberapa kelemahan dari artikel-artikel yang sempat saya baca di jurnal Igya ser anjop,” tandasnya. ( Bersambung)

Ditulis oleh : Ab Yomo

Gubernur : Tugas utama kita adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka.
Manokwari(23/01/2020),- Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan mengatakan pada 19 Oktober 2015 Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota telah mendeklarasikan dirinya sebagai Provinsi Konservasi.
“Gagasan ini lahir untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan yang menjadi modal dasar pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,”kata Gubernur Papua Barat sebelum membuka kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, Kamis(23/01/2020).
Berikut lanjutan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat:
Gagasan ini (Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan) merupakan penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pasal 36 yang mengatakan bahwa pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan,manfaat dan berkeadilan, serta pasal 38 ayat 2 bahwa usaha-usaha perekonomian dan pemanfaatan sumber daya alam harus menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Telah banyak kemajuan yang kita capai dalam 4 tahun sejak gagasan ini dideklarasikan seperti penegasan Perdasus  Provinsi Papua Barat, pengesahan Perdasus Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaksanaan Konfrensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif  2018, Deklarasi Manokwari dan Aspirasi Teminabuan 2019.
Juga komitmen pembangunan rendah karbon dan usulan penetapan kawasan konservasi baru. Dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan ini, banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya bagaimana menterjemahkan dalam program-program pembangunan dan kegiatan operasional di lapangan. Terutama pada sektor penting seperti kehutanan, kelautan, pertanian, ketahanan pangan, tata ruang dan lainnya.
Untuk hal-hal ini membutuhkan banyak pihak dan koordinasi lintas sektor baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dukungan para pihak. Stakeholder, Tokoh Adat, Tokoh Agama, pimpinan adat suku masing-masing sehingga kita bisa mampu untuk mewujudkan tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
Sasaran akhir yaitu bisa menjaga alam ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Karena kita yang ada ini pasti diwariskan alam ini oleh orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak bisa melihat hal-hal seperti yang kita lihat hari ini.
Pemerintah Papua Barat sedang menyiapkan rencana strategis percepatan pelaksanaan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan melalui arahan sesuai mandat Perdasus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Kami sangat mengharapkan agar deklarasi Manokwari dapat diadopsi ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJM Kementerian dan lembaga dalam mendukung percepatan Pembangunan provinsi berkelanjutan di Papua Barat.
Terkait hal  ini sudah beberapa kali kita melakukan dialog ke pusat dan kita menyampaikan secara terbuka lewat diskusi-diskusi agar di pusat juga bisa mengakomodir apa yang kita perjuangkan dalam rangka melindungi lingkungan hidup di Papua Barat.
Pemda Papua Barat melalui Balitbangda telah memulai dengan upaya koordinasi dari tingkat pusat untuk melaksanakan gagasan-gagasan ini. Namun tentu saja masih membutuhkan diskusi mendalam dan koordinasi lebih lanjut untuk mendapatkan saran dan masukan dari Pemerintah Pusat dan juga dari kita di daerah.
Dalam hal ini Kementerian dan Lembaga terkait yang ada di daerah yang mengetahui tentang perkembangan lingkungan hidup di daerah kita dapat menyiapkan langkah-langkah kongkrit percepatan pelaksanaaan provinsi berkelanjutan.
Saya ingin menggaris bawahi bahwa apa yang kita lakukan saat ini di Papua Barat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat dunia ini lebih baik bagi anak cucu kita di masa depan. Karena dalam kitab suci yang kita yakini Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga, mengelolah dan mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan pada akhir hidup masing-masing orang.
Oleh karena itu Pemerintah daerah memohon dukungan semua pihak dalam menjaga alam kita.
Kata kunci dari saya; kita tidak mungkin hidup sehat di planet yang sakit, untuk itu kita harus saling bekerjasama untuk membuat bumi kita lebih baik. Tugas utama kita adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka pada masanya. Papua Barat akan menjadi inspirasi dan contoh bagi dunia dan itu dimulai dari kita hari ini.*)
Ditulis oleh : Ab Yomo

“Dokumen Hasil Perumusan Akan Disampaikan Dalam Waktu Dekat”

Manokwari,30/01/2020,- Selama tiga hari, sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di Papua Barat dan beberapa LSM Nasional (NGO) melakukan pertemuan membahas langkah-langkah strategis kerjasama antar lembaga dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Pertemuan itu digelar di Manokwari, Selasa-Kamis ( 28-30/01/2020).

Pada pertemuan hari pertama, dikhususkan bagi CSO Papua Barat, yang bertujuan untuk mengakomodir dan menyatukan persepsi tentang tujuan bersama seperti apa yang diharapkan? serta bentuk komunikasi seperti apa yang diinginkan dengan NGO di tingkat nasional.

Diskusi hari pertama itu berjalan cukup alot bahkan muncul banyak pandangan tentang koalisi ini. Ada peserta yang menanyakan mengapa harus berkoalisi?kepentingannya apa? ada peserta yang  pesimis, karena kuatir koalisi ini akan seperti koalisi sebelumnya yang tidak bisa membantu CSO di Kabupaten lain atau berjalan sendiri-sendiri. Ada yang berpandangan bahwa koalisi atau aliansi bersama ini penting, karena akan menjadi kekuatan dalam gerakan bersama mendorong perubahan di Papua Barat bahkan Tanah Papua secara umum.

“Saya belum melihat kita semua diberi kesempatan untuk secara jujur menjawab persoalan-persoalan besar yang dahulu terjadi, sehingga koalisi dulu berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Solihin, salah satu peserta pertemuan. aktivis yang pernah bekerja di LSM Perdu  dan kini menjadi staf ahli di MRP Papua Barat.

Menurutnya, ada hal-hal yang sifatnya sepele tapi kemudian menjadi pengganggu utama.Ia kemudian mencontohkan, misalnya ada rekan-rekan yang masih saling mencurigai, saling sikut menyikut, saling melakukan pembusukan di belakang, saling menjatuhkan, dan lain-lain.

“Menurut hemat saya kalau hal-hal ini tidak diungkapkan secara jujur untuk kemudian mencari solusi bersama, maka koalisi atau apapun namanya yang kita bentuk di 2020 ini, akan mengalami nasib yang sama,” tandasnya.

Berikutnya,lanjut Solihin, apakah CSO di Papua Barat masih membutuhkan apa yang disebut berkoalisi? Sebab menurutnya, kekuatan koalisi bukan pada koalisi sebagai sebuah forum atau tempat bertemu kemudian menyampaikan ide, tapi kekuatan koalisi itu berada pada anggota masing-masing. Dimana jika anggota masing-masing itu mampu mengelola lembaganya dengan baik, maka itulah sebenarnya kekuatan koalisi. Hal-hal inilah yang menurutnya belum terjawab dan harus dituntaskan pada pertemuan ini.

“Kalau koalisi berjalan dengan 50 anggota, kemudian 40 anggota sakit-sakitan, ada 5 anggota sudah mau meninggal, atau 5 anggota ada kantor, tapi tidak ada aktivitas, tetap sama saja. Itu yang belum tampak dalam isu utama kita,” jelasnya. 

Hal lainnya, sambung Solihin, harus diluruskan posisi CSO yang bekerjasama dengan Pemerintah dan CSO yang oposisi dengan pemerintah, dan harus membicarakan perubahan apa yang diharapkan dari berkoalisi? atau perubahan sosial seperti apa yang diharapkan?. “Kalau ini belum clear, saya yakin koalisi yang dibentuk ini akan seperti koalisi kemarin (2013/2014),” tegasnya.

Selain Solihin,ada peserta lainnya juga memberikan pendapat yang berbeda namun pada substansi yang sama, kemudian masukan-masukan itu diakomodir menjadi  beberapa isu yang dibahas dalam empat kelompok. Hasil pembahasan 4 kelompok ini yang selanjutnya dielaborasi oleh tim perumus untuk disusun menjadi sebuah dokumen kesepakatan bersama.

Pada hari pertama juga dilanjutkan dengan pemilihan koordinator koalisi. Dari dua kandidat, yakni Direktur Papuana Conservasi, Esau Yaung dan Direktur Panah Papua, Sulfianto, akhirnya Esau Yaung, yang dominan mendapat dukungan peserta.

Kemudian hari kedua dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah NGO Nasional, mulai dari TAF, WRI, GGGI, Clua, Econusa, Samdhana,dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Intinya, semua NGO nasional sangat menghargai CSO Lokal yang ada di Papua Barat dan terbuka untuk bekerjasama. Hanya saja, diperlukan pemahaman bersama dalam hal tanggung jawab dan komunikasi yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan atau menjadi korban lalu buntutnya akan saling menyalahkan.

Selanjutnya pada hari ketiga, dilanjutkan dengan pembahasan road map. Hasil pembahasan road map itu kemudian diserahkan kepada tim perumus untuk dirumuskan dengan baik, dan akan disampaikan kepada anggota koalisi setelah rumusan itu tuntas dikerjakan. ( Ditargetkan April atau Juni ).

Penggagas atau Dinamisator kegiatan Workshop, Andi Saragih merasa senang dan bangga, karena keinginannya untuk menyatukan kembali rekan-rekan CSO Lokal se-Papua Barat dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

“Saya berharap ada ruang bagi teman-teman CSO di wilayah kepala burung (Provinsi Papua Barat) untuk duduk bersama menyatukan pikiran terkait dengan kondisi sosial, budaya,ekonomi dan lingkungan termasuk Sumberdaya Alam di Papua Barat,” jelasnya.

Kata Andi, selama ini teman-teman CSO ada dalam koalisi, tapi tidak berjalan baik, jadi pertemuan ini sebenarnya dalam rangka merapikan saja, dan membuat CSO Papua Barat lebih terorganisir dengan baik, sehingga lebih kuat dan solid memperjuangkan visi dan misi bersama, selain visi dan misi organisasi masing-masing.

“Kami juga mengundang teman-teman nasional (NGO) Nasional yang bekerja di Papua Barat. Harapannya bisa terjalin komunikasi lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi saling curiga, tapi sebaliknya berkolaborasi untuk mendorong perubahan di Papua Barat,” tutur mantan Direktur Mnukwar Papua ini.

Sementara itu, Koordinator Koalisi CSO Papua Barat, Esau Yaung mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan konsulidasi dengan sejumlah CSO di Kabupaten/Kota se-Papua Barat. “Untuk melihat hal-hal penting apa yang harus dan segera didorong bersama. Saya kira ini pertemuan dasar yang penting, untuk menyusun agenda-agenda bersama ke depannya, sesuai dengan apa yang dibahas selama tiga hari ini,” jelasnya.*)

Ditulis oleh Ab Yomo

Manokwari(23/01/2020),- Konservasi Papua Barat bukan soal ikannya, tapi untuk masa depan anak-anak Papua. Demikian kata Mark Erdmann, Peneliti dari Conservation International Indonesia ketika mempresentasekan materinya pada kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, Kamis(23/01/2020).

Berikut ini adalah pernyataannya...

Kalau kita bicara tentang Provinsi Konservasi menurut saya hal yang paling pokok untuk kita tayangkan adalah justru anak papua, bukan ikannya. Karena yang mau kita buat dengan Provinsi Konservasi, dengan Perdasus, dengan Deklarasi Manokwari adalah untuk menjamin masa depan anak Papua.

Karena itu mengapa kita begitu banyak memberikan waktu dan investasi untuk merealisasikan satu Provinsi Konservasi. Jadi saya harap kita untuk selalu mengingat anak Papua. Saya meminjam satu dua kata dari Fredi Numberi dalam bukunya Quo Vadis Papua, yang dalam bahasa latin maksudnya Papua mau d bawa ke mana? Atau Papua Barat mau dibawa kemana?

Saya pikir foto ini ( Menunjukkan slide foto anak papua yang hendak melompat dari tebing air terjun ke laut) cukup tepat untuk kita melihat hal itu, juga pada saat kita mau membahas Provinsi Konservasi. Di foto ini kita bisa melihat ada alam Papua yang begitu indah, ada air terjun, ada hutan, ada laut yang bagus, dan di tengah-tengah itu ada masyarakat Papua.

Nah, kita bisa mempertanyakan, masyarakat Papua itu mau ke mana? Apakah dia mau jatuh dan tenggelam di dalam globalisasi ini? Atau dia justru mau menikmati dia punya alam ini. Dia mau memanfaatkan itu sebagaimana mestinya. Saya pikir itu yang membuat kenapa kita bergabung hari ini untuk membahas itu. Kalau membahas Quo Vadis Papua, saya mengharapkan kita akan menuju kepada Provinsi Konservasi.

Kenapa presentase saya akan membahas tentang Papua Barat?atau Tanah Papua seluruhnya layak dijadikan sebagai Provinsi Konservasi Pertama di dunia? Saya sebagai orang laut, akan membicarakan sedikit tentang keunikan sumber daya alam laut yang ada di Papua Barat.

Menurut saya sudah ada beberapa langkah kongkrit yang dilakukan terhadap laut di Papua Barat. Ketika kita menanyakan kenapa Papua Barat layak dijadikan Provinsi Konservasi?Saya pikir kita lihat dari tiga sisi; Pertama dari masyarakat adat atau orang asli Papua yang sangat tergantung pada kekayaan alam Papua dan sangat rentan terhadap globalisasi, dimana kita lihat haknya sering disingkirkan oleh perusahaan, dan itu sudah lama sering terjadi dan sekarang kita mau merubah itu.

Dari sisi alam daratannya, 90 persen dari hutannya yang ada di sini masih cukup utuh, dan ini salah satu hutan tropis terbesar yang ada di dunia, dan itu penting sekali. Bakau dan Gambut di sini juga sangat luas dan ini penting sebagai pengelola karbon. Mudah-mudahan transfer fiskal ekologis yang sedang digarap itu bisa terwujud. Keanekaragaman hayati di darat ini juga sangat khas, sangat endemik namun terancam, mulai dari burung cenderawasih sampai kangguru pohon.

Dari sisi alam lautnya jelas-jelas, karena ini mungkin keahlian saya, kita bisa bilang bahwa keanekaragaman hayati di laut Papua Barat ini tertinggi di dunia, dengan ekosistem laut yang sangat terbaik. Tidak ada tempat lain di dunia yang seperti punya kita di sini( Papua Barat). Ini sangat-sangat penting bagi ketahanan pangan dan sumber ekonomi bagi masyarakat asli Papua di pesisir.

Papua Barat merupakan pusat keanekaragaman hayati laut di dunia ini. Ada lebih dari 600 spesies karang, itu 75 persen dari seluruh dunia punya karang, ada di Papua Barat. Angka terakhir 1859 spesies ikan karang yang ada di Papua Barat. Itu 300 spesies lebih banyak daripada yang ada di Australia, yang orang mengaku sebagai terumbuh karang yang sangat hebat. Kita punya hampir 25 persen lebih banyak spesies di sini dibandingkan Australia, padahal kita 80 persen lebih kecil dari Australia.

Kita juga punya Jamursba Medi di Tambrauw, yang merupakan kawasan bertelur Penyu Belimbing terbesar di Dunia. Selain itu ada masih banyak lagi yang lain, ada Paus, Hiu dan sebagainya. Tempat ini memang tidak kalah dengan tempat lainnya di dunia. Anda perna dengar segitiga karang, tempatnya dimiliki oleh Indonesia, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea dan Salomon Island. 

Justru Papua adalah jantung dari segitiga karang itu. Yang lain-lain punya 500 lebih spesies karang, Papua Barat punya 600 lebih spesies karang.Kita juga punya terumbu karang yang berbeda. Ketika terjadi perubahan iklim, kita lihat tempat-tempat lain mau mengalami pemutihannya. Kalau ada pemanasan di laut, terumbuh karang di tempat lain menjadi putih. Tapi di Papua Barat sangat berbeda. Kadang kita lihat dia putih, tapi kalaupun putih, dalam satu dua bulan dia akan kembali normal. Berarti ini tempat yang sangat penting masa depannya terumbu karang di seluruh dunia.

Nah dari perspektifnya ikan karang, saya juga mau bilang bahwa ikan di Papua Barat juga paling banyak di seluruh dunia. Justru dalam dua puluh tahun terakhir ini kita sudah menemukan 100 spesies baru yang hanya ada di Papua Barat. Sejumlah ikan yang baru ditemukan itu kemudian diberi nama beberapa tokoh putra papua, seperti Mantan Menteri Perhubungan Fredy Numberi,mantan Gubernur Papua Barat, Mantan Bupati Raja Ampat, juga ada jenis ikan baru yang dilabeli nama Unipa. 

Dari perspektif konservasi, raja ampat perkembangannya sangat luar biasa. Itu karena Pemerintah bekerjasama sangat dekat dengan masyarakat lokal bahkan LSM Lokal.

Jadi begitu banyak spesies baru yang hanya bisa didapat di papua Barat. Walaupun ikan kecil, itu adalah aset penting bagi Papua Barat. Orang dari luar datang ke sini untuk melihat ini, karena tidak ada di tempat lain di dunia.

Papua Barat juga punya megafone yang luar biasa. Penyu Belimbing terbanyak di dunia, justru bertelur di sini. Ada empat tempat pembesaran Manta ( Pari Raksasa) di raja ampat, di tempat lain di seluruh dunia sulit ditemukan.

Dari perspektif duyun, di tempat lain di Indonesia sudah mau punah, tapi di Papua masih banyak.Yang menarik sekali Penyu Belimbing ketika dia sudah bertelur di Tambauw, dia akan menyebrang lautan pasific hingga sampai di California Amerika Serikat, lalu dia balik lagi ke Papua Barat (Tambrauw) untuk bertelur. Ini menunjukkan bahwa Papua Barat menjadi penting sekali bagi biota laut di seluruh dunia.

Papua Barat juga memiliki populasi Hiu Paus terbesar di dunia.Paling gampang untuk dilihat turis. Kita memberi tanda pada ikan paus di Teluk Cenderawasih dan kaimana, kita lihat dia bisa pergi ke Sulawesi sampai ke Australia. Ada beberapa yang hanya tinggal di Teluk Cenderawasih, tapi ada beberapa yang bisa pergi ke Sulawesi, Australia, Papua New Guinea.

Kita juga punya hiu yang berjalan sirip. Bagi orang Papua mungkin ini adalah hal yang biasa, tapi hiu jalan sirip ini tidak ada di tempat lain di seluruh dunia, hanya ada di Papua Barat. Ada lima spesies hiu jalan sirip di Papua Barat. Itu sudah menjadi objek wisata yang sangat luar biasa. Pari Raksasa di Raja Ampat, panjangnya 6,4 meter itu adalah yang terbesar di dunia. Ada juga 16 spesies lumba-lumba yang bisa didapatkan di Papua Barat.

Satu hal lagi yang menarik adalah ikan puri, ikan kecil ini adalah dasar dari rantai makanan yang ada di laut Papua Barat ini, dan itu masih banyak sekali. Tapi sayangnya, ada begitu banyak sekali nelayan yang datang dari luar untuk menghabiskan ini. Barangkali ini satu hal yang perlu sekali dipikirkan dalam membuat regulasi di Papua Barat untuk menjamin keberadaan ikan puri ini. Kalau ikan puri tidak ada, maka Tenggiri juga akan tidak ada, Paus dan lain-lain akan tidak ada di Papua barat. Kita juga punya danau ubur-ubur yang luar biasa, tidak ada di tempat lain kecuali di Palau. 

Berdasarkan input dari 25 ahli international dan Indonesia, Papua ditunjuk sebagai prioritas nomor 1 untuk mengembangkan konservasi, karena Papua Barat memiliki habitat yang sangat luar biasa bagi biota laut, dan alasan lainnya adalah karena evolusi masih berjalan di kawasan ini. Evolusi kita berpikir terjadi jutaan tahun lalu, tapi di Papua Barat itu kita bisa temukan evolusi masih terjadi, dan bisa muncul spesies baru.

Kalau kita berpikir tentang nilai sumber daya alam Papua, maka ada tiga hal yang paling penting sekali, pertama itu ketahanan pangan masyarakat lokal, itu penting yang luar biasa. Dia juga punya nilai budaya dan sekarang nilai wisata bahari sangat luar biasa.

Nah untuk merealisasikan PK dari sisi laut, Papua Barat punya 20 kawasan konservasi laut (Perairan) yang luasnya 4,6 juta hektar dan itu sudah dibangun dalam 20 tahun terakhir. Patroli masyarakat dan aparat sudah berhasil menekan praktek pemboman ikan di hampir seluruh KKP. Jadi bisa dibilang ada kesuksesan.

Jadi kalau ada kolaborasi Pemerintah dan masyarakat, itu bisa sukses. Hasil perikanan juga sudah meningkat. Kita lihat biomassa ikan di perairan raja ampat sudah meningkat dalam 20 tahun terakhir. Jadi masyarakat lokal sudah bisa tangkap ikan lebih daripada sebelumnya.Jadi orang berpikir konservasi adalah untuk melarang-melarang-melarang, sebenarnya tidak juga.Konservasi justru bisa sangat bermanfaat kepada masyarakat lokal.

Jadi bicara soal Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, itu untuk masyarakat lokal di Papua Barat, bukan untuk orang yang datang dari jauh. Dari perspketif pariwisata, konservasi sangat membantu. Jika sebelumnya Raja Ampat, sekarang sudah berkembang ke Teluk Cenderawasih, Kaimana dan beberapa tempat yang menarik para Divers untuk menikmati, baik Internasional maupun Indonesia.

Di Tahun 2001 baru ada 1 resort milik Max Hammers dan1 liveaboard yang datang, ada 300 tamu yang tiba. Pada 2018 ada 12 resort,59 liveabroard,130 homestay dan hampir 30 ribu tamu yang datang dari 95 negara.Dan kita belum hitung nilai ekonominya secara keseluruhan. Tapi kalau lihat dari karcis jasa lingkungannya kepada tamu, itu lebih dari 2 juta dollar hingga 2018, sedangkan 2019 lebih tinggi lagi, walaupun saya belum punya angka yang terakhir itu.

Prinsip dari PK adalah untuk mengakui dan memastikan hak masyarakat adat Papua untuk mengelola, menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam Papua yang kaya demi masa depannya anak cucu Papua secara berkelanjutan sesuai dengan budaya lokal. 

Saya berpikir, kita harus mengerti dan mengakui bahwa ini satu konsep dan regulasi yang sangat maju, kalau kita bandingkan dengan tempat lainnya di dunia.Papua Barat bisa bangga dengan keberadaan Perdasus ini, dan saya harap itu bisa diselesaikan dengan cepat. 

Saya tinggal di New Zealand, itu negara yang tidak semaju seperti yang ada di Papua Barat, tapi cukup maju dalam hal regulasi. Mereka punya begitu banyak regulasi untuk menjamin hak masyarakat asli, yaitu orang Mauri. Di tahun terakhir ada satu peraturan atau produk hukum yang keluar yang menurut saya sangat menarik yaitu berdasarkan kepercayaan orang Mauri, bahwa sungai-sungai dan gunung justru punya hak yang sama seperti manusianya. Dia (Gunung dan sungai) sakral dan dia penting sekali. Dalam regulasinya itu masuk, jadi kalau ada yang merusak sungai dan gunung, akan digugat. Nah ini menarik sekali konsepnya.Itu sesuatu yang sudah diterapkan di New Zealand, dan ini mungkin yang bisa dipikirkan.

Sekarang kita fokus pada Perdasus yang sudah hampir selesai, semoga kita sukses merealisasikan impian yang besar ini. Terima kasih!

Ditulis oleh : Ab Yomo

Manokwari(23/01/2020),- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof.Dr. Charlie Heatubun,S.Hut.,M.Si mewakili Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat menyampaikan progress inisiatif Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat dalam kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, Kamis(23/01/2020).

“Sudah teridentifikasi mitra yang membantu Pemerintah mengawal 14 butir termasuk juga LSM lokal yang secara detail dalam laporan lengkap ini, termasuk juga OPD di Papua Barat. Dari 14 butir itu, ada butir tentang tata ruang, dimana hampir sebagian besar mitra mendukung kami,” ucap Prof.Charlie.

Sedangkan butir kesembilan dan keduabelas hanya satu atau dua mitra yang mendukung. Sehingga Prof.Charlie berharap perlu diatur secara baik lagi agar tidak terjadi tumpang tindih oleh mitra pembangunan dan pemerintah daerah, sehingga sumber daya bisa digunakan secara efektif dan efisien.

(Butir kesembilan dari Deklarasi ICBE 2018 : Mendorong pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan sesuai amanat pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses manfaat oleh masyarakat adat yang juga menjadi amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua Provinsi juga berkomitment mendorong adanya singkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi  sebagaimana diamanatkan oleh Inpres 9/2017.

Sedangkan butir keduabelas, yaitu berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan peraturan gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah,DPR,MRP dan masyarakat adat.)

Dari data informasi yang ada, kata Prof.Charlie, untuk 2019 dukungan pembangunan dari mitra cukup besar, detailnya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.  Dari mitra juga teridentifikasi ada beberapa hal yang saat ini akan menjadi prioritas, terutama dalam penyelesaian dokumen revisi tata ruang yang harus bisa segera diselesaikan. “Menurut logika, jika RTRW diselesaikan, maka aktivitas pembangunan akan menjadi lebih terkendali, lebih tepat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tandasnya.

Profesor di Bidang Ilmu Botani Hutan ini  berharap agar bencana di Wasior, Jayapura bahkan terakhir dengan banjir di Jakarta bisa jadi pelajaran. “Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu ( di Papua Barat). Kalau terjadi banjir, longsor, nanti pemimpin daerah akan saling menyalahkan antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain. Ini menyangkut penataan ruang secara keseluruhan tidak bisa terpisah-pisahkan,” jelasnya.

Kata Prof. Charlie, investasi hijau di Papua Barat juga menjadi prioritas. Karena dengan menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan, tentunya dengan membatasi ekstraksi sumber daya alam. Mau tidak mau peningkatan ekonomi di papua Barat harus dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. 

“Tentunya peta jalan dan satu grand desain untuk investasi hijau sudah disiapkan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bulan depan itu ada pertemuan tingkat tinggi di Sorong, kita mengharapkan itu akan membawa angin segar terutama untuk investasi hijau di Papua Barat. Gubernur telah memerintahkan untuk kita mempersiapkan itu semua.Sehingga dukungan mitra pembangunan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan pertemuan di Sorong nanti,” tutur Prof.Charlie.

Prof.Charlie juga mempresentasekan puluhan aksi dan rencana tindaklanjut yang akan difokuskan pada 2020. “Banyak hal yang akan dilakukan, bagaimana dukungan KLHS terhadap RTRW dan RPJM Papua Barat, demikian juga dengan regulasi turunan dari Perdasus pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas individu baik di pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada termasuk lembaga adat menjadi prioritas untuk segera dilakukan,” ujarnya.

Lanjutnya, demikian juga dengan pengembangan komoditas unggulan daerah non deforestasi yang bisa membawa peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi masyarakat itu akan jadi perhatian bersama.

 Juga mereview ijin-ijin yang ada sehingga dari konsesi atau penggunaan lahan hutan yang tidak aktif lagi, itu bisa diserahkan kepada masyarakat adat dan dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan konservasi sumber daya alam. 

Juga terkait transfer fiskal untuk penguatan fiskal di Papua Barat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan akan menjadi prioritas ke depan.

“Tentunya sudah menjadi komitmen kita bahwa pengembangan komoditas kalau boleh jangan lagi ada pengembangan komoditas kelapa sawit.Tapi hendaknya komuditas-komoditas yang kita kategorikan komoditas non deforestasi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” tegasnya.*)

Ditulis oleh : Ab Yomo

MANOKWARI(16/12/2019)- Pada Juni 2019, Bentara Papua  membuka lowongan relawan kampung dan relawan petani muda. Relawan petani muda dibuka  untuk pemuda se-Nusantara yang telah cukup mahir dalam pertanian organik, sedangkan relawan kampung ditujukan untuk pemuda-pemudi di wilayah Manokwari dan sekitarnya yang mau belajar di kampung terkait pertanian organik, pemetaan dan ekonomi skala kecil.

Lowongan itu diumumkan melalui akun Facebook dan Instagram. Prosedur lamarannya dikirim lewat email atau diantar langsung ke kantor Pondok Bentara Papua. Lowongan untuk petani muda dominan pelamarnya dari luar Papua, sedangkan untuk relawan kampung didominasi oleh pelamar di wilayah Papua dan Papua Barat. Khusus relawan kampung, sebenarnya dikhususkan bagi para pemuda yang berdomisili di Manokwari, namun karena diposting di media sosial, rupanya pendaftar dari luar Manokwari juga cukup banyak yang mendaftar.

Tercatat ada 54 pelamar relawan kampung, namun hanya 12 orang yang berdomisili di Manokwari, dan keduabelas pemuda ini yang kemudian dipanggil untuk diwawancarai dan dibekali beberapa pengetahuan sebelum diikutkan bersama staf Bentara ke lokasi pendampingan. Sedangkan untuk petani muda, sebenarnya sudah ada beberapa kandidat, namun terkendala pada hal non teknis untuk ke Manokwari. Sehingga yang bisa diproses hanya pelamar relawan kampung. Nah, menariknya dari 12 nama itu, tidak ada nama Demius Aud. Waktu pemanggilan kandidat relawan kampung untuk wawancara, Demi justru datang sendiri ke Pondok Bentara, tanpa dipanggil. Kami cek lagi di email maupun lamaran yang diantar langsung, nama Demius Aud memang tidak ada di daftar penerimaan relawan kampung. Rupanya lamaran Demi itu ditujukan ke lowongan petani muda.

Awalnya ditolak karena tak memenuhi kriteria dalam lowongan relawan petani muda. Namun, Demi tak menyerah, ia sangat ingin bergabung. Nah, karena keinginannya yang kuat, kemudian Demius diminta untuk membuat surat lamaran dengan tulis tangan untuk lowongan relawan kampung, lalu diserahkan, meskipun pendaftaran sudah ditutup.

 Selanjutnya 12 pelamar ini ditambah Demius Aud mengikuti pembekalan selama seminggu di Pondok Bentara. Pembekalan yang diberikan berupa pengetahuan pertanian organik, alat-alat ukur tanah, tentang pemetaan, dan praktek ekonomi skala kecil dengan memanfaatkan pangan lokal Papua.

Dalam proses pembekalan itu, beberapa calon relawan kemudian mengundurkan diri dengan alasan yang beragam. Mereka yang ada kemudian mengikuti pembekalan itu,lalu selanjutnya diikutkan bersama staf Bentara untuk menjalani program relawan selama 6 bulan. Beberapa relawan diikutkan ke Kampung Bamaha Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak ( Salah satu Pondok Belajar Bentara Papua di wilayah Pegunungan Arfak), dan lainnya ke Solol Raja Ampat dan Teminabuan Sorong Selatan.

Seiring berjalannya waktu, satu per satu relawan kampung mengundurkan diri, dan hingga Desember 2019, yang bertahan hanya 4 orang relawan, yakni Tasya, Oki, Cesar dan Demius.Menariknya lagi, ke-4 relawan ini,termasuk Demi, masih ingin melanjutkan program pendampingan bersama Bentara Papua pada 2020 ini.

Lalu apa yang membuat Demi ingin melanjutkan program pendampingan masyarakat bersama Bentara Papua?
“Waktu itu saya lagi menyimpan pakaian untuk persiapan berangkat pulang kampung, tapi kemudian ada teman yang datang kase tau, kalau Bentara Papua ada buka lowongan relawan kampung,jadi saya tertarik untuk bergabung,” tutur Demius Aud.

Tapi karena lupa pasword emailnya, ia minta saudaranya untuk mengirim berkas lamarannya. “Teman bilang sudah kirim,tapi ternyata tidak. Untung waktu itu saya datang sendiri langsung ke kantor Bentara, jadi bisa diterima,” ujar Demius dengan senyum khasnya.

Demius yang merupakan lulusan Diploma III Jurusan Budidaya Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Manokwari kemudian berbagai cerita. “ Memang saya lihat foto spanduk penerimaan relawan itu terkait dengan Pertanian, tapi saya beranikan diri untuk mencoba daftar, karena saya dulu sekolah pertanian di Wamena,” tandasnya.

Waktu dipanggil untuk wawancara, Demi juga sudah mengutarakan, kalau basisnya sebenarnya adalah pertanian. Ia bahkan lebih sering mempraktekan itu dalam kehidupan sehari-hari, dengan membuka kebun di sekitar asrama atau pondok tempat tinggalnya ketika kuliah.

“Waktu daftar di Unipa, saya daftar untuk pertanian dan kehutanan, tapi nama saya keluar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jadi saya ikut saja,” tutur Demi berbagi kisahnya.

Demi sebenarnya datang ke Manokwari untuk kuliah itu Tahun 2011, namun, karena datangnya terlambat, akhirnya ia harus menunda setahun untuk memenuhi keinginannya melanjutkan kuliah di Unipa. “ Waktu tiba di Bandara, saya langsung ke Unipa, tapi dong bilang sudah terlambat, karena tes masuk sudah lewat. Untungnya ada saudara-saudara sini yang membantu, jadi saya tidak putus asa, tapi saya langsung mengambil keputusan untuk cari kerja. Saya kerja di pelabuhan sebagai buruh angkat-angkat barang, selama setahun, sampai Unipa buka pendaftaran lagi, baru saya ikut, akhirnya diterima kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,” jelasnya.

Pemuda asal Iluga Kabupaten Mamberamo Tengah Papua ini mengatakan bahwa dalam proses perkuliahannya ternyata tidak berjalan dengan mulus. Selain sibuk dengan organisasi Ikatan Mahasiswa Asal Mamberamo Tengah dan beberapa kali jatuh sakit, ia akhirnya terlambat setahun. “ Waktu Praktek Kerja Lapangan juga begitu, saya hampir gagal karena sakit, tapi akhirnya bisa melewati itu dan bisa selesai di Unipa,” tandasnya.

Bagi Demi, semua proses yang dilalui adalah pelajaran baginya, dan ia berusaha untuk menghadapi semua rintangan dengan tenang dan percaya diri. “ Waktu saya praktek di laboratorium untuk tugas akhir karya ilmiah berjudul Pembenihan Ikan Mas Secara Alamiah, itu ada 4 ikan mas yang saya pakai untuk penelitian, yaitu 2 ekor ikan mas jantan dan 2 ekor ikan mas betina. Saya tidak tahu, ada kebiasaan ikan mas jantan kalau malam akan lompat tinggi, jadi saya tidak tutup wadahnya. Besok saya masuk lab ( Laboratorium), saya dapati satu ekor ikan mas tergeletak mati dilantai lab. Jadi saya ulangi lagi, cari satu ekor ikan mas jantan untuk penelitian,” jelasnya.

Meski tidak tidur 24 jam hingga jatuh sakit saat melakukan pengamatan pada proses perkawinan hingga menghasilkan telur-telur ikan, Demi mengaku puas, bahwa dengan melakukan praktek, ia jadi lebih tahu apa yang dipelajari.” Saya memang lemah kalau teori, tapi kalau praktek saya bisa lakukan,” tuturnya.

Pria kelahiran 14 Desember 1992 mengaku ditinggal ayah dan ibunya sejak kecil dan harus hidup berpindah tempat dengan berjalan kaki mengikuti pamannya, sehingga setiap tantangan yang ia hadapi, akan selalu dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik.

“Saya senang sekali bergabung dengan Bentara, karena banyak sekali yang saya dapati di sini. Saya juga senang akhirnya bisa tahu kehidupan masyarakat di Pegunungan Arfak. Saya lebih senang tinggal di sana, karena tenang dan bisa berkebun dengan masyarakat,” kata pria asal pegunungan tengah Papua ini.

Demi yang memiliki 3 bersaudara ini sudah berkomitmen dalam dirinya untuk menimbah ilmu sebanyak mungkin untuk dijadikan bekal saat kembali ke kampungnya. Bentara Papua menurutnya adalah salah satu yang bisa memberikan dia ilmu, jadi dirinya akan memanfaatkan momentum itu untuk belajar dan terus belajar.

“Keluarga ada telepon bilang pulang, karena ada orang yang mau masuk ke daerahnya, tapi saya bilang, nanti dulu, karena saya masih harus belajar. Kita harus banyak tahu, supaya mampu bekerja dengan baik. Bukan hanya asal bicara saja, tapi tidak tahu prakteknya,” tandas Demi yang juga lulusan SMK Pertanian Yasores Wamena.

Ditulis oleh : Ab Yomo

 
“Dari Lokakarya IV Basis data Spasial Peta-peta Partisipatif masyarakat Hukum Adat Provinsi Papua Barat”
 
Manokwari,- Guna mengecek dan mengklarifikasi hasil kompilasi data-data peta partisipatif,mengecek kesiapan protocol host atau portal data pemetaan partisipatif dan mendiskusikan peluang dan tantangan kedepan, Bentara Papua dan sejumlah LSM dan CSO se-Papua Barat berkumpul di Manokwari dalam kegiatan Lokakarya IV,yang digelar di Manokwari,Rabu(15/01/2020).
Lokakarya IV ini dimaksudkan untuk membahas protokoler data, standarisasi dan pemutakhiran data,serta akuntabilitas data.Hasil yang diharapkan adalah adanya data yang dapat digunakan dalam menunjang kerja advokasi terutama data-data yang terakomodir dalam dokumen revisi RTRW dan revisi RPJMD Papua Barat.
YunusYumthe dari Samdhana Institut,salah satu inisiator lokakarya ini menjelaskan, lokarya IV ini merupakan lanjutan dari lokakarya I-III yang sudah dilakukan tahun 2018-2019 lalu.” Mengapa lokakarya IV? Inisiatifnya dimulai Agustus 2018, beranjak dari pertanyaan, bagaimana kita menunjukkan kekuatan data untuk melakukan advokasi terkait dengan kebijakan ruang. Lalu dari hasil diskusi dengan beberapa teman, disepakati untuk mengumpulkan beberapa data dari teman-teman yang ada,” kata Yunus mengawali diskusi dalam lokakarya IV ini.
Sambungnya, dilakukan lokakarya pertama pada 9-11 Agustus 2018. Hasilnya waktu itua dalah data yang terkompilasi sebanyak 43 peta dalam berbagai format (JPEG,PDF,SHP) baik yang digital maupun analog, yang dititipkan di server WRI. Namun data itu belum bisa diapa-apakan dan untuk memastikan data itu bergerak, maka dibuatlah lokakarya-lokakarya lanjutan.
Lanjutnya, lokakarya kedua dilaksanakan pada 14-15 Februari 2019 di UPT Geo Spasial Unipa. Pada pertemuan tersebut, dibahas SOP dan Draft MoU, lalu dibentuk tim teknis yang terdiri dari 6 orang perwakilan dari beberapa lembaga. Outputnya adalah dihasilkannya draft SOP, draft MoU, dan tim 6 dengan dibantu tiga orang advisor. Kemudian kedua Draft itu dilokakaryakan pada 30 April 2019 di tempat yang sama. Outputnya adalah final SOP dan penandatangan MoU bersama sejumlah lembaga untuk membangun basis data spasial.
“Tim 6 ini lalu bekerja dari April sampai September 2019, menyiapkan semua data. Waktu itu terkumpul 53 peta. Kemudian dilakukan Lokakarya penyerahan data itu kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi kemudian acaranya diubah tanpa alasan yang jelas. Jadi kerja-kerja tahun 2019 lalu, masih sebatas pada kompilasi data peta,” tandasnya.
Yunus juga membacakan kembali pasal 1 dan 2 yang tertuang dalam MoU;  bahwa dasar kesepakatan bersama untuk mendukung dan mengumpulkan peta partisipatif, kemudian melihat peluang kebijakan di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten yang memberikan tantangan dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan perlindungan sumber daya alam. Ketiga, menjaga dan menumbuhkan semangat dan tujuan bersama dalam advokasi dan perlindungan hak masyarakat adat. Terakhir,kebutuhan untuk mengkomunikasikan data spasial dan non spasial dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan perlindungan sumberdaya alam.
Setelah pengantar pembuka, dilanjut dengan pemaparan hasil kerja tim enam oleh Yan Piet Wamaer dari Mnukwar Papua. Yan mengatakan, update terakhir ( Januari 2020) telah terkumpul 69 peta dalam berbagai format, baik SHP,JPEG dan Pdf yang berasal dari 15 lembaga. Dari data yang terkumpul itu, kata Yan,  tim 6 hanya sebatas kompilasi,tanpa  edit atau mengutak atik apa yang sudah diberikan oleh 15 lembaga itu.Tapi sayangnya, kata Yan, data yang terkumpul  dari 15 lembaga ini tidak semuanya lengkap. Ada sejumlah informasi penting yang tidak muncul dalam peta yang dikumpulkan, baik data sosial,atribut peta,dan lain-lain unsur  penting dari sebuah peta. “ Masih banyak bolong-bolongnya.Hal ini yang saya piker perlu kita diskusikan juga,” ujarnya.
Lalu diskusi bersama saling memberikan masukan dari semua peserta, dalam kaitannya dengan basis data spasial peta-peta partisipatif masyarakat hokum adat di Papua Barat. Diskusi dan hasil lokakarya IV dilanjutkan pada hari kedua,Kamis(16/01/2020).*)
Ditulis oleh Ab Yomo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries id

d

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

a

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text

Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text Lorem ipsum dolor sit amet is a simply dummy text id

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Menjadijembatan komunikasi antar pemangku kepentingan di Indonesia Timur dalam mewujudkan amanah

Perkumpulan Bentang Nusantara ( Bentara ) Papua telah menyelenggarakan Kemah Hutan Papua atau Bentara Rainforest Festival (BRF) 2019 yang dipusatkan di Kampung Solol, Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat, 21-29 Oktober 2019. Kegiatan yang mengusung tema : “Hutan Nafas Hidup Kami”  merupakan suatu inisiatif Perkumpulan Bentara Papua dalam membangun kesadaran kritis di kampung-kampung dampingan Bentara dalam pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan.
Tujuan kegiatan ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu tujuan umum; Mendukung komitmen pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan dan Melakukan kampanye penyelamatan hutan berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat adat di tanah Papua.
Sedangkan Tujuan Khususnya; Membangun kesadaran generasi muda terhadap manfaat pengelolaan hutan berkelanjutan di Tanah Papua. Mempromosikan nilai-nilai budaya masyarakat adat terkait pengelolaan hutan yang bijaksana. Membuka pandangan pemuda milenial tentang manfaat pengelolaan lahan sebagai alternatifsumber penghidupan. Membangun komunitas muda pemerhati/penjaga hutan dan Menyebarkan informasi positif, dan mensosialisasikan kepada publik melalui audiovisual (kampanye media).
Peserta  yang dilibatkan dalam Kemah Hutan ini kurang lebih berjumlah 60 orang, yang terdiri dari Pemuda-pemudi dari sekitar Salawati Barat dan Batanta (Kab. Raja Ampat),  Manokwari,Pegunungan Arfak, Sorong, dan Sorong Selatan, yang peduli pada tema lingkungan.
Bentuk kegiatan dan materi Kemah Hutan ini antara lain; Diskusi tentang peran Generasi Millenial dalam perlindungan Hutan, lalu berbagi pengalaman tentang pendokumentasian dan pemetaan potensi hutan. Ada juga sesi diskusi masalah sosial budaya di Tanah Papua tentang sistem mata pencaharian hidup dari bertani, berburu, meramu, menangkap ikan, jasa, serta penjualan tanah dan hutan.
Selain itu, ada sesi berbagi pengalaman tentang pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pameran produk (HHBK) yang diinisiasi oleh pemuda dan kelompok perempuan, serta materi terkait Kampanye pengelolaan hutan berbasis nilai-nilai kearifan lokal secara lestari dan berkelanjutan.
 
Sekadar diketahui, BENTARA Papua adalah Organisasi Non Pemerintah yang bergerak dalam isu pemuda dan perempuan adat, ketahanan pangan dan kewirausahaan komoditi lokal, serta konservasi sumber daya alam.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk melibatkan pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah melaksanakan kegiatan Kemah Hutan Papua. Kemah ini melibatkan pemuda dari berbagai daerah di Papua Barat dan telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2014, yang selalu mengusung berbagai tema tentang perlindungan hutan dengan taglinenya : #beradat #jagahutanpapua #jagaalampapua.*)
 
 

Bentara Rainforest Festival
"HUTAN NAFAS HIDUP KAMI"

Merupakan suatu inisiatif Perkumpulan Bentara Papua dalam membangun kesadaran kritis di kampung-kampung dampingan Bentara dalam pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan. 
Secara umum kegiatan ini dimasksudkan untuk berbagi dan belajar bersama terkait pengorganisasian rakyat dan pemuda/i, menarik pembelajaran bersama-sama, membuka peluang adopsi pengalaman yang dilakukan dari kampung lain dan mulai membiasakan untuk berkumpul dan saling berbagi bagaimana mengelola sumberdaya alam yang dimiliki secara adil dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan ini pula setiap perwakilan kampung akan membawa produk-produk yang telah mereka hasilkan.

#beradat #jagahutanpapua #jagaalampapua #bentararainforestfestival #hutannafashidupkami

26 Juni 2019
Update Informasi Relawan Petani Muda dan Relawan Kampung.
Buat Saudara/i yang telah mendaftar melalui email untuk menjadi relawan bisa melihat hasil seleksi di email masing-masing dan yang dinyatakan lolos tahapan wawancara akan dihubungi melalui telephone.

Terima kasih
Panitia Penerimaan Relawan Bentara Papua




VOLUNTEER PETANI MUDA
Bentara Papua membuka kesempatan bagi anak muda yang ingin menjadi relawan (volunteer) untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat dan dan penelitian di beberapa kampung di Papua Barat.
 
Alur Program
Penerimaan berkas pendaftaran (CV) & narasi alasan keikutsertaan, 10-24 Juni 2019.
Penutupan pendaftaran 24 Juni 2019 Pukul 24:00 WIT
Wawancara calon relawan 26 Juni 2019
Pengumuman relawan 28 Juni 2019
 
Syarat Pendaftaran

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang:

1. Pertanian organik
2. Penanganan penyakit pada tanaman secara organic
3. Agroforestry
4. Riset berbasis lingkungan

2. Bersedia tinggal di lokasi kegiatan minimal selama 6 bulan
3. Mengirim CV dan narasi alas an keikutsertaan minimal 500 kata ke email recruitment.bentara@gmail.com dengan subyek “Daftar Volunteer Petani Muda”.
4. Berusia 17 - 30 tahun

 
Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang saku selama di lokasi kegiatan akan ditanggung oleh Bentara Papua.
 
Tahapan dan Jadwal Kegiatan
Orientasi dan pembekalan : 30 Juni – 5 Juli 2019
Menuju lapangan : 8 Juli – 20 Desember 2019
 
 
Untuk informasi yang ingin ditanyakan, silahkan melalui surat elektronik (e-mail) ke recruitment.bentara@gmail.com dengan judul (e-mail subject) “Tanya Relawan Petani Muda” atau kontak langsung 08113945080/08114864692 atau datang langsung ke Rumah Bentara: Jl. Manggoapi Dalam Samping Pondok Kopi Matoa (100 meter dari Asrama Jayapura) Amban, Manokwari - Papua Barat.
 
 
 
   
RELAWAN KAMPUNG
Bentara Papua membuka kesempatan bagi anak muda yang ingin menjadi relawan (volunteer) untuk berbagi pengetahuan dan memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di Tanah Papua melalui pertanian organik.
 
Tujuan Kegiatan
1. Menyelenggarakan model pendidikan alternatif bagi pemuda/i.
2. Regenerasi pengorganisir rakyat.
3. Mengajak pemuda/i bekerja di kampung
4. Memperkenalkan kerja-kerja pengorganisasian rakyat dan penelitian bagi pemuda/i.
5. Menjaga keberlanjutan kerja-kerja pengorganisasian rakyat.
 
Manfaat yang akan diperoleh sebagai relawan adalah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan:
1. Pengetahuan pemetaan desa menggunakan metode GIS (Geographic Information System).
2. Praktik pengembangan Sistem Informasi Desa.
3. Praktik pertanian organik
 
Alur Program
Penerimaan berkas pendaftaran (CV) & narasi alasan keikutsertaan, 10-24 Juni 2019.
Penutupan pendaftaran 24 Juni 2019 Pukul 24:00 WIT
Wawancara calon relawan 26 Juni 2019
Pengumuman relawan 28 Juni 2019
 
Syarat Pendaftaran
Berusia 17 - 30 tahun
Bersedia menetap di Kampung selama 6 bulan
Mau belajar dan pantang menyerah
Pendidikan formal tidak diperlukan
Bisa & mau belajar mencangkul
Diutamakan berdomisili di Manokwari
Menuliskan narasi tentang alasan keikutsertaan dalam kegiatan ini minimal 150 kata (bisa diketik ataupun di tulis tangan)
 
Kirimkan CV dan narasi alasan keikutsertaan anda ke recruitment.bentara@gmail.com dengan subyek “Daftar Relawan Kampung” paling lambat 24 Juni 2019 pukul 24:00 WIT
 
Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama di lokasi kegiatan akan ditanggung oleh Bentara Papua.
 
Tahapan dan Jadwal Kegiatan
Orientasi dan pembekalan : 30 Juni – 5 Juli 2019
Praktek Lapang : 8 Juli – 20 Desember 2019
 
Untuk informasi yang ingin ditanyakan, silahkan melalui surat elektronik (e-mail) ke recruitment.bentara@gmail.com dengan judul (e-mail subject) “Tanya Relawan Kampung” atau kontak langsung 08113945080 / 08114864692 atau datang langsung ke Rumah Bentara: Jl. Manggoapi Dalam Samping Pondok Kopi Matoa (100 meter dari Asrama Jayapura) Amban, Manokwari - Papua Barat

“ Dari Workshop dan Pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging)”

Manokwari,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Provinsi Papua Barat, berpesan kepada para peserta pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar dapat memastikan program dan kegiatannya mampu mewujudkan Papua Barat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan Indonesia.

“ Semoga ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat memudahkan OPD untuk menyusun program kegiatan yang bisa mengurangi tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek,SH,MM yang diwakili Kepala Bidang Pembangunan dan Masyarakat, Nikolas Saiduy,SH,MM, pada penutupan Workshop dan Pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) di Manokwari,Kamis(16/05/2019).

Dance juga mengatakan, dengan adanya penandaan anggaran hijau diharapkan alokasi anggaran, program-program dan kegiatan yang direncanakan dapat tepat sasaran, lebih efektif dan efisien dalam upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang mendukung konteks tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dijelaskan, Lokakarya Panandaan Anggaran Hijau menuju perwujudan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi ini memiliki arti penting dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat maupun dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama sejak dicanangkannya Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan alam dalam seluruh proses pembangunannya.

Workhop dan Pelatihan Panandaan Anggaran Hijau ini dibimbing oleh Budhi Setiawan dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang difasilitasi oleh Bappeda Papua Barat, WWF Indonesia Program Papua dan The Asia Fondation.

 Perwakilan Bentara Papua bersama sejumlah CSO Lokal di Manokwari selama tiga hari (14-16 Mei 2019), mengikuti Workshop Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) mendampingi sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sekadar diketahui, bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyusun Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau. Strategi ini menggunakan kebijakan dan instrumen ekonomi paling efektif yang perlu diterapkan, melalui skenario yang menunjukkan tingkat sumber daya yang perlu disediakan untuk investasi pembangunan hijau dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan resiko-resiko kerusakan lingkungan serta meminimalkan kerugian dan kerusakan terhadap sumber daya alam akibat pembangunan pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan kerangka kebijakan nasional tersebut, WWF secara aktif mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran hijau dengan melakukan pengembangan alat analisa yang disebut dengan penandaan anggaran hijau atau “Green Budget tagging”.

 Alat ini, merupakan metode untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran publik yang direncanakan  dapat  secara efektif dan efisien digunakan ntuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

WWF Indonesia  melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di beberapa  Propinsi dan Kabupaten prioritas diantaranya: Kabupaten Merauke (Propinsi Papua), Propinsi Kalimantan Barat meliputi, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu,  Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu Kabupaten Wakatobi (Propinsi Sulawesi Tenggara) dan Kabupaten Seram Timur dengan melakukan pelatihan dan workshop Penandaan Anggaran Hijau.(ab)

Ketika kita menanyakan kepada seorang anak kecil tentang cita-citanya setelah dewasa nanti,beberapa jawaban yang dominan diucapkan anak-anak itu biasanya mengarah pada profesi dokter, pilot, polisi dan tentara. Jarang kita mendengar kata petani diucapkan anak-anak sebagai profesi yang akan menjadi cita-citanya dikemudian hari.
Hal itu yang dialami oleh seorang pemuda dari Kampung Mangguandi Kepulauan Padaido Biak Numfor, Supi Silas Rumkorem. Pemuda berusia 19 tahun ini mengatakan, dulu ketika masih kecil cita-citanya yang selalu didengungkan ketika menjawab pertanyaan guru kelasnya adalah menjadi tentara. Sementara teman-teman sekelasnya ada yang ingin menjadi dokter, polisi dan pilot.
Tanggapan guru kelasnya atas pernyataan itu; hebat, luar biasa dan bangga.Gurunya bahkan tak merespon balik untuk memberikan masukan tentang adanya profesi lain selain empat profesi tersebut di atas. Demikian halnya dengan para orang tua, yang biasanya menambahkan profesi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi cita-cita anaknya.
Seorang Supi bahkan baru mengetahui ada profesi petani dan profesi-profesi lainnya setelah mengikuti pendidikan Pace Involvement angkatan I Tahun 2018, yang diselenggarakan Perkumpulan Bentara Papua bekerjasama dengan Insist Yokyakarta.
“Pertama Kaka Hengki (Hengki Simbiak yang pernah bekerja di Greenpeace Indonesia)yang kase tau saya, lalu kaka Hengki minta saya ikut kegiatan Pace Involvement. Awalnya saya ragu, karena saya pikir; ini pasti orang-orang hebat yang ikut kegiatan ini. Pasti mereka orang kuliah atau orang yang kerja. Saya jadi minder, tapi kaka hengki bilang harus berani dan percaya diri,” tutur Supi.
Anak pertama dari 9 bersaudara ini kemudian dengan sedikit percaya diri memutuskan untuk mengikuti kegiatan yang disarankan Hengki Simbiak. Bersama Hein teman sekampungnya dari Aipiri Manokwari itu selanjutnya bergabung dengan peserta lainnya dari Maluku Utara, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Jayapura memulai pendidikannya di Sekolah Aipiri Pace Involvement.
Seminggu diberikan teori ilmu pengetahuan yang tak pernah Supi dapatkan di bangku sekolah dan tiga minggu melakukan praktek di Kampung Aipiri itu, kepercayaan diri dan cara pandang Supi mulai berubah.
“Satu minggu dalam kegiatan itu saya masih minder dan malu-malu, tapi setelah itu jadi akrab. Kaka Maikel ( Maikel Kladit, local champion Bentara Papua dari Kampung Manggroholo di Sorong Selatan) yang pancing untuk bisa bicara. Setelah ikut kegiatan itu satu bulan. Saya semakin percaya diri dan tahu banyak hal,” ujar lulusan SMA YPK Oikumene Manokwari angkatan 2015 ini.
Bahkan dalam hal pengetahuan dan penguasaan alat-alat teknologi seperti Laptop, GPS dan drone baru didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. “Selama ini saya belum tahu mengetik di laptop, apalagi Alat GPS. Tapi saya bisa dapatkan itu di sini, dan akhirnya dari tidak tahu sekarang menjadi tahu. Bikin sampai saya penasaran dengan alat-alat ini,hahaha,”katanya sambil ketawa.
Dalam kegiatan Pace Involvement itu, Supi mengaku banyak dapat inspirasi juga dari Rudi (pemuda asal Cilacap yang membantu Bentara Papua dalam mengembangkan pertanian di Pegunungan Arfak dan Manokwari), untuk dapat dipraktekan di kampungnya.
“ Dari kaka Rudi itulah yang bikin saya punya cita-cita yang awalnya menjadi tentara berubah, dan saya memutuskan untuk menjadi petani. Karena ada kebun di Kampung Aipiri yang bisa saya olah dan juga di kampung Mangguandi,” kata lulusan angkatan 2013 SMP Negeri 15 Anggori Manokwari.
 
Namun setelah kegiatan Pace Involvement berakhir, Supi merasa seperti kembali ke Titik Nol. Laptop dan Alat GPS yang sebulan dipelajarinya sudah tak bersamanya lagi. Tapi kepercayaan dirinya dan pengetahuannya tentang ilmu yang didapatkan dari Pak Roem Topatimasang, Tan Johan, bang Anto, bang Radjawali,dan sejumlah aktivis lingkungan di Bentara Papua, masih membekas di hati dan kepalanya.
“Setelah kegiatan selesai, saya berangkat ke Biak, untuk lihat bapa yang lagi sakit. Bulan Desember, bapa minta saya untuk kembali ke Manokwari bawa adik perempuan liburan ke Biak.Tapi bapatua di Aipiri minta saya dan adik saya untuk tidak kembali ke Biak. Bapatua kuatir nanti tidak kembali sekolah,” tandas Supi.
Ketika berada di Kampung Aipiri, Supi membantu bapatua dan mamatuanya bersihkan kebun dan aktivitas lainnya yang bisa ia kerjakan. Termasuk menjadi pengasuh sekolah minggu. Tiba-tiba handphone berbunyi, ada pesan masuk dari Direktur Bentara Papua; Supi siap tidak ikut kaka Rudi ke Anggi?
“Saya siap Bu Cipenk. Saya balas pesan Ibu Cipenk. Pokoknya saya senang skali begitu baca pesan dari Ibu Cipenk. Apalagi dari dulu, saya punya keinginan untuk lihat Anggi tidak sampai-sampai. Jadi ini kesempatan,” cerita Supi.
Dalam perjalanan ke anggi itu, lanjutnya, mereka membawa sekitar 1000 bibit kopi Arabica untuk dibagikan kepada warga di Kampung Testega, Bamaha dan Kostera. Supi mengaku, selama 4 jam perjalanan dari manokwari ke anggi, dirinya merenung sungguh beruntung nasibnya mendapat kesempatan ini. karena impian untuk melihat anggi yang indah ini akhirnya bisa terwujud.
Bahkan tidak sampai disitu. Ada hal lain yang lebih penting baginya adalah dia menerima banyak pengetahuan selama mendampingi Rudi di Anggi dan Pondok Bentara Manokwari. Bukan saja pengetahuannya tentang pertanian bertambah, justru ada tambahan pengetahuan lainnya yang ia dapat.
“Selain itu, saya juga belajar bersama mas ade( Peserta magang ke Jepang), bagaimana cara menganalisis tanah dan mengukur ph tanah dan menggunakan alat-alat itu. Setelah kembali ke manokwari, kami membuka kebun belajar lagi di samping pondok bentara papua dan saya belajar lagi menggunakan laptop dan mengetik. Sekarang saya sudah lincah pakai laptop,hahaha...,”cerita Supi sambil tersenyum lebar.
Anak dari Zakarias Rumkorem dan Merlina Kmur ini bahkan mengakui, bahwa apa yang dialaminya sekarang tidak terlepas dari peran Hengki Simbiak dan Perkumpulan Bentara Papua. Mungkin ini baru awal, jadi saya tidak boleh sombong. “Tapi saya akui, sampai sejauh ini, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena bertemu orang-orang yang luar biasa,”ucapnya.
Perjalanan Supi Rumkorem ini kalau terus konsisten dijalurnya, akan seperti pepatah kuno yang mengatakan; Seperti apa anda lima tahun mendatang, sangat ditentukan oleh orang-orang yang anda temui dan buku-buku yang anda baca hari ini.*)

 Catatan: Saat tulisan ini dipublish di website bentarapapua.org, Supi bersama Rudi sedang belajar pertanian di Solo Jawa Tengah selama satu bulan. Anda juga bisa melihat visual dari cerita di atas pada youtube bentara papua : https://www.youtube.com/watch?v=1hs3SW4K5Ko&t=242s
 

Dahniar : Presiden harus jelaskan posisi PS dalam pembangunan Indonesia

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Presiden dan Kementerian terkait harus menjelaskan posisi Perhutanan Sosial(PS) dalam pembangunan Indonesia. Apakah PS hanya sebatas aksesoris dalam pembangunan Indonesia atau juga hanya sebagai penyedap rasa dalam target NDC ( Nationally Determined Contribution), untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

“Kalau PS diletakkan diposisi sebenarnya, jawabannya bukan di KLHK, tapi ada di Presiden RI,” ucap Dahniar Andriani dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis ( Huma ), pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019) lalu.

Kata Dahniar, kalau hanya sebatas asesoris supaya terlihat Negara memperhatikan rakyat di sekitar hutan, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Model banyak dibuat, tapi hanya sebatas model, sementara implementasi di lapangan tidak serius dikerjakan?Banyak PR(Pekerjaan Rumah) berat harus dijawab Pemerintah, dan tidak bisa diletakkan hanya pada KLHK.

Dahniar menjelaskan, banyak persoalan tenurial yang tidak selesai-selesai, karena aturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bahkan Pemerintah masih membuka keran para perusak lingkungan. TORA(Tanah Objek Reforma Agraria) juga tidak menjawab, karena yang diusulkan dalam TORA bukan yang berkonflik, karena sudah clear dan clean.

“Kita jungkir balik juga tidak akan menyelesaikan persoalan di tingkat tapak, kalau tumpang tindih aturan belum dibereskan Pemerintah. Contoh bicara tentang hukum masyarakat adat,lihat ada berapa instrument perundangan yang ada di Negara ini?,” Tanya Dahniar.

Sehingga Dahniar berharap Presiden RI terpilih nanti bisa lebih serius untuk melihat persoalan ini. Kalau ingin PS dijalankan dengan baik dan memberikan dampak yang besar bagi pencapaian NDC 2030, mari seriusi. Jangan Cuma jadikan PS sebagai aksesoris.(ab)

Wahyu : Ini masalah besar bagi negeri ini. Sayangnya orang Bappenas sudah pergi, padahal salah satu kuncinya ada di situ.

Jakarta- Pendanaan untuk perubahan iklim dari sector kehutanan dinilai memiliki gap yang sangat besar dengan target yang diusung. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia terpilih dan Kementerian terkait.

Demikian terungkap dalam pemaparan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Drs. Wahyu Marjaka, M.Eng, dalam pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019).

“ Dana yang dibutuhkan untuk memenuhi target NDC 2030 dari sector kehutanan adalah 5,557 Billion USD. Sementara realisasi dana per tahun tidak sesuai.Lihat saja dana yang diterima pada 2015-2016 besarnya 16,63 Million USD. Kalau rata-rata per tahunnya 16 Million USD?luar biasa gapnya,bayangkan saja Billion dan Million,” ucap Wahyu.

Demikian halnya dengan support pendanaan untuk Perhutanan Sosial dari 2010 -2017. Trennya bukan naik, malah turun. Ini sangat menyedihkan. Bagaimana kita ingin capai target, kalau suportnya tidak ada?” Ini masalah besar bagi negeri ini. Sayangnya orang Bappenas sudah pergi, padahal salah satu kuncinya ada di situ ( Bappenas),” kata doctor lulusan Tokyo Institute of Technology ini.

Lanjutnya, gap pendanaan ini harus dikeroyok bareng-bareng. “Tidak hanya kami, yang hanya merupakan unit kecil dari KLHK yang berpikir mencari sumber dana. Tapi harus dipikir secara nasional. Kalau suportnya tidak ada, akan muncul pesimisme; udahlah tidak usah berpikir soal carbon stock, mikir beyond carbon aja untuk urusan perut,” ujarnya.

Demikian halnya dengan sumber pendanaan yang berasal dari Hibah dan CSR. Dana Hibah banyak yang salah sasaran, sementara dana CSR sifatnya seperti pemadam kebakaran. Ada masalah dulu baru dana itu cair. “ Harusnya kedua sumber dana ini (Hibah dan CSR) bisa lebih kuat dan terstruktur untuk menopang pendanaan di sector kehutanan,” tutur Wahyu.(ab)

Jakarta- Program Perhutanan Sosial dinilai sebagai salah satu  program kongkrit Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target NDC ( Nationally Determined Contribution), untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dr.Ir. Bambang Supriyanto,M.Sc, saat tampil sebagai pembicara pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019).

“ Ada lima sector yang menentukan untuk mencapai target NDC itu, yakni Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF), Energy (Include transportation), Waste, Industrian Processes and Product Use(IPPU) and Agriculture,” ujarnya dalam pertemuan yang juga diikuti perwakilan Bentara Papua.

Dari lima sector itu, LULUCF menjadi sector yang paling besar kontribusinya, yaitu sebesar 17,2 % dari total 29% target yang ditentukan. Nah, berbicara tentang LULUCF, instrumennya sudah pasti REDD+.”Kenapa ada plusnya? Karena di situ ada social dan ekonominya, sehingga cocok dengan Perhutanan Sosial,” tandasnya.

Berbicara tentang REDD Plus,lanjutnya, itu meliputi Pengurangan emisi dari deforestasi,  pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, managemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.

“Nah semua itu(unsur-unsur yang masuk dalam REDD Plus), dapat diimplementasikan dalam 5 Skema Perhutanan Sosial ( Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan) yang memberikan hak kelola masyarakat,” ujar Bambang.

Namun Bambang menyadari, semua skema itu tidak bisa berjalan dan dilakukan sendiri oleh KLHK, tapi diperlukan kerjasama lintas sector, terutama dalam mewujudkan implementasi Perhutanan Sosial yang diharapkan pada tingkat tapak.

Bambang kemudian mencontohkan praktek Perhutanan Sosial yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Yang mana Desa yang terletak di daerah pegunungan di lereng gunung Semeru ini berhasil mengkolaborasikan usaha kayu sengon, peternakan sapi, pisang kirana, rumput gajah, talas dan lain-lain dalam satu siklus ekonomi, yang memberikan kesejahteraan bagi 367 anggotanya dalam kawasan hutan seluas 940 hektar itu.

Menurut Bambang, disinilah pentingnya peran pendamping untuk memfasilitasi menghubungkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan berbagai pihak. Sehingga potensi yang dimiliki rakyat itu dapat dikelolah dari hulu hingga hilirnya dengan baik dan lancer, serta yang terpenting bisa membuat warganya mandiri dan sejahtera.

 “ Rakyat pusing kalo diomongin soal karbon trade. Mending omongin soal beyond carbon, seperti yang dilakukan oleh warga Burno. Bisa lihat juga linknya di Youtube https://youtu.be/_Jlb6UWwVdU,” tandas Bambang dengan riang.(ab)

Jakarta- Dalam rangka mengkatalisasi kolaborasi para pihak untuk mencapai target NDC Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan menyelenggarakan Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019).
 
Tujuan dari pertemuan sehari ini antara lain,pertama untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran para pihak mengenai kegiatan perhutanan sosial berbasis pengelolaan lingkungan yang dapat berkontribusi pada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 
Kedua, mendapatkan pandangan para pihak untuk memperkuat perhutanan sosial berbasis pengelolaan lingkungan dan pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di areal perhutanan sosial untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
 
 
Ketiga, membangun kanal komunikasi para pihak untuk memperkuat perhutanan sosial dalam kerangka pencapaian target NDC Indonesia, dan ke-empat adalah untuk memetakan potensi reduksi emisi dari perhutanan social.
 
Perlu diketahui pula, Perhutanan sosial adalah program strategis pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perhutanan sosial dicantumkan secara eksplisit dalam Dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia, sebagai salah satu langkah mitigasi untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan (melalui pengelolaan hutan secara lestari).
 
Sekaligus juga sebagai langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim (melalui peningkatan ketahanan ekosistem dan lansekap). Sesuai dengan Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, perhutanan sosial merupakan upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya masyarakat.
 
Keynote Speecher dalam pertemuan ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK. Pertemuan para pihak ini juga  dilakukan dalam bentuk diskusi panel dua sesi, dengan menghadirkan sejumlah moderator dari Kementerian LHK dan lembaga-lembaga kompeten lainnya.
 
Para peserta dalam pertemuan strategis ini, selain dari Kementerian LHK dan beberapa NGO di pusat, juga diundang perwakilan lembaga CSO dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melakukan pendampingan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial, salah satunya adalah Perkumpulan Bentara Papua, bersama Greenpeace yang mendampingi Lembaga Pengelolah Hutan Desa di Kampung Sira dan Manggroholo Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.(ab)
 

SEKOLAH AIPIRI adalah sebutan singkat dan populer dari satu program pendidikan khusus untuk para pegiat (aktivis) muda, terutama  yang bekerja di aras akar-rumput di beberapa komunitas-komunitas basis di wilayah perdesaan dan pedalaman Papua. Disebut ‘Sekolah Aipiri’ karena sebagian besar kegiatan belajarnya selama sebulan pertama (24 September -  21 Oktober 2018) dilaksanakan di Kampung Aipiri, Distrik Manokwari Timur, satu kampung kecil di pesisir utara Kepala Burung, di tepian Samudera Teduh (Pasifik), sekitar 20 km dari Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat. 
Program ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Bentang Nusantara (BENTARA) yang selama ini mengusung cita-cita untuk menjadi salah satu ‘pusat belajar terbaik’ di Papua (a Papua’s Centre of Excellence, disingkat PaCE). 
BENTARA menyelenggarakan pendidikan khusus ini bekerjasama dengan program Indonesian Volunteers for Social Movement (INVOLVEMENT) sebagai bagian dari jaringan Sekolah Transformasi Sosial (STS) nya Indonesia Society for Social Transformation (INSIST). Karena itu, nama resmi dan lengkap program ini adalah INVOLVEMENT- PaCE.  Sekolah Aipiri’ adalah Angkatan I dari INVOLVEMENT-Pace, karena program yang seluruhnya akan berlangsung selama 8-9 bulan penuh ini direncanakan akan diselenggarakan secara berkala tetap (reguler) setiap dua atau tiga tahun sekali

Ini sambutan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Erik Teguh Primiantoro,S.Hut,MES pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Papua di Ekoregion Papua Dalam Rangka Kebijakan Pengaman Pembangunan Papua…

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Bappenas dalam berbagai kesempatan sudah berkomitmen untuk menempatkan atau mengintegrasikan rencana pembangunan rendah karbon dalam berbagai konsep RPJM ke depan. Jadi RPJM 2020 dan 2024, salah satu komitmennya adalah  bagaimana mengintegrasikan pembangunan rendah karbon.
Dengan integrasi ini maka seluruh proses pembangunan nasional maupun di daerah khususnya di tanah Papua itu harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga seluruh asset sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menghasilkan nilai tambah bersama-sama dengan terjadinya peluang-peluang pembangunan maupun transformasi ekonomi di Papua.
Dalam berbagai kesempatan disebutkan pula bahwa salah satu pilar dasar dari Law Carbon Development adalah menempatkan daya dukung sebagai prioritas yang harus diperhatikan. Bappenas pada setiap kesempatan dan di segala tempat selalu mengatakan hal ini.
Karena daya dukung menjadi basis untuk pembangunan rendah, maka kolaborasi antar berbagai perencana pembangunan para praktisi lingkungan menjadi sesuatu yang penting dan harus segera dibangun.
Dalam kaitan dengan itu semua, maka Pemerintah Kerajaan Norwegia, bekerjasama dengan KLHK lewat program Infrastruktur REDD Plus itu membuat kajian ini.
Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Papua itu sendiri, beserta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup harus didayagunakan dalam rangka memberikan informasi yang penting bagi proses pembangunan rendah karbon di Papua.
Dari hasil kajian itu, ada beberapa informasi yang dapat digunakan, terkait dengan masalah daya dukung air, daya dukung pangan dan juga bagaimana tekanan penduduk pada lahan untuk menghasilkan pangan serta berbagai kecenderungan perubahan jasa lingkungan yang akan terjadi di Papua ke depan.
Karena itu, semua informasi dari hasil kajian diharapkan tidak hanya berhenti saja pada kajian, tapi harus diintegrasikan, didayagunakan untuk bisa mempengaruhi segala macam proses pembangunan yang ada di Papua, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Sehingga semua proses pembangunan rendah karbon dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan ke depan, bagaimana kita bisa mengintegrasikan hasil kajian ini untuk bisa mewarnai, memperkuat safe guard di masing-masing KRP (Kebijakan, Rencana atau Program) di Papua. Mulai dari RPJMD, Tata ruang maupun rencana detailnya.
Tantangan lain, kajian ini idealnya dapat didukung dengan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang tidak hanya berisi data terkait dengan asset secara fisik, tapi juga secara moneter.
World Economic Forum (WEF) telah membantu Bappenas menghitung neraca sumber daya alam untuk Sumatera dan Papua. Terkait dengan gambut, lahan dan air. Informasi itu bisa digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Kalau kita bicara lingkungan, kita tidak buru-buru bicara tentang romantisme, tapi kita bicara tentang nilai tambah, nilai rupiah dari hitungan tadi.
Untuk bisa mengintegrasikan hasil kajian daya dukung daya tampung dan neraca, maka ke depan ada beberapa infrastruktur yang perlu dibangun.  Salah satunya berdasarkan hasil kajian ini, apakah kajian ini sudah memiliki terkait dengan kerangka regulasi. Apakah kerangka regulasi yang ada itu memungkinkan ada ruang untuk melakukan integrasi hasil kajian ke dalam berbagai KRP. Kalau tidak ada, kita mesti memberikan penguatan dari aspek legal.
Dari aspek teknis bagaimana kita bisa mengintegrasikan hasil kajian ini ke dalam berbagai macam metode pembangunan.
Tidak kalah penting, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah menjadi sangat penting. Sehingga teman-teman di daerah bisa memahami hasil kajian.Setelah memahami, diharapkan bisa memainstreaming hasil kajian itu ke dalam proses pembangunan yang ada di daerah.
Jangan sampai hasil kajian berhenti di meja saja, tapi bisa ditransformasikan ke dalam praktek-praktek local yang ada di daerah.
Koordinasi, Networking juga menjadi sangat penting.  Hasil kajian ini juga bisa menumbuhkan peran serta masyarakat bahwa memang penting bagi perlindungan orang asli Papua dari orang Papua ke depan.
Tidak hanya aspek spasial dan data atribut, tapi bagaimana data ini juga bisa diakses, dan didayagunakan oleh teman-teman di daerah. Penguatan system informasi menjadi sangat penting sekali. Updating juga menjadi sangat penting, jangan sampai kajian selesai, lalu dibiarkan, tidak diupdate lagi. Ini bisa menjadi masalah.
Data dari kajian ini memberikan informasi yang cukup bagus. Mekanisme pendanaan ke depan juga harus diperhatikan. Kita harus memberikan ruang bagi pendanaan agar hasil kajian bisa dipraktekan di tingkat local.
Kami berharap semua pihak, pemerintah dan masyarakat, para pakar dan praktisi dapat berkolaborasi untuk memperkuat infrastruktur yang kami sebutkan tadi. Sehingga hasil kajian ini bisa didayagunakan dalam mewujudkan kedaulatan rendah karbon di tanah Papua dan mewujudkan kedaulatan lingkungan.
Bagaimana kita bisa mewujudkan Kedaulatan Lingkungan di Tanah Papua, artinya kondisi yang baik dan sehat bisa tercipta, masyarakat Papua dan Orang Asli Papua bisa maju dan sejahtera.
Sebagai katub pengaman proses pembangunan di Papua untuk kesejahteraan orang Papua dan Orang Asli Papua dengan tetap menjaga dan menjamin fungsi kelestarian lingkungan hidup di Tanah Papua.
Jangan sampai lagu Tanah Papua hanya sebatas lagu, tapi tidak ada bentuknya di lapangan. Kajian ini diharapkan jadi model untuk kajian sejenis dibeberapa tempat. Dan model bagi pengintegrasian hasil kajian tadi dengan berbagai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Tata ruang, RPJMD. Toolsnya ke depan bisa menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bisa jadi referensi untuk mewarnai untuk proses perencanaan di tingkat tapak.*)

Sambutan ini direkam lalu ditulis kembali oleh Alberth Yomo peserta FGD dari Perkumpulan Bentara Papua, Manokwari.

Pada awal tahun 2019, kita di Papua Barat dikejutkan dengan pengumuman KLHK bahwa Kota Sorong masuk dalam daftar kota terkotor untuk kategori kota sedang dan Waisai masuk dalam kota terkotor untuk kategori kota kecil. Sungguh ironis mengingat pada Oktober 2018 Provinsi Papua Barat baru saja mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Berkelanjutan, yang tentu saja bukan semata-mata soal menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati di Tanah Papua. Bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat sendiri, gelar tersebut seolah mencederai nama baik kabupaten yang telah dikenal sebagai destinasi wisata International karena keindahan alam dan wisata baharinya. 

Empat belas tahun setelah pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional pada 2005, banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, berbagai kegiatan bersih-bersih sampah terus digalakkan, namun fakta tentang produksi sampah kita dari tahun ke tahun tak juga menunjukkan adanya penurunan angka. Pada tahun 2018, KLHK menyebutkan bahwa produksi sampah nasional mencapai sekitar 65,8 juta ton pertahunnya di mana 16 persennya adalah sampah plastik, yang pada tahun 2011 sampah plastik hanya menyumbang 11 persen dari total sampah. Diperkirakan bahwa produksi sampah plastik meningkat setiap tahunnya. 

Di sisi lain, data KLHK (2008) menyebutkan bahwa sampah yang dihasilkan di Indonesia masih didominasi oleh sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga memilliki presentase 44,5 % dari total sampah di Indonesia. Statistik Lingkungan Hidup (2018) memberi informasi bahwa sebagian besar sampah yang diproduksi di perkotaan adalah sampah organik yang berasal dari pemukiman. Berdasarkan data-data ini, banyak komponen kemudian bergerak memerangi sampah dari level keluarga.

Gerakan ini mengajak warga khususnya perempuan untuk mendaur ulang sampah menjadi material lain yang bernilai ekonomis serta mengembangkan bank sampah. Namun daur ulang saja tidak cukup. Tekanan konsumsi dan pemenuhan kebutuhan menyebabkan produksi sampah terus meningkat. Sekuat apapun masyarakat berusaha melakukan diet plastik, jika produk dan kemasan berbagai kebutuhan masih berupa bahan sekali pakai (non durable dan non reusable), maka berperang melawan sampah khususnya sampah plastik ibarat pungguk merindukan bulan. 

Kembali pada Provinsi Berkelanjutan, diharapkan ada kebijakan khusus terkait sampah yang dapat segera didorong dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Sustainable Development Goals yaitu responsible production and consumption. Kebijakan tersebut tentunya tidak semata-mata pada persoalan menangani sampah yang sudah diproduksi akibat konsumsi, tetapi juga tentang upaya menghasilkan produk yang ramah lingkungan, adil bagi masyarakat dan lingkungan.*) 

Penulis : Nurhani Widiastuti

Jakarta,- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Papua Dalam Rangka Kebijakan Pengaman Pembangunan Papua, di Hotel Century Park Kompleks Senayan Jakarta, Rabu(20/2/2019).
Ada 132 Kepala Badan dan Kepala Dinas instansi terkait dari Papua dan Barat yang diundang untuk kegiatan ini, termasuk Rektor Unipa dan Rektor Uncen. Sedangkan dari NGO ada 16 lembaga, termasuk Perkumpulan Bentara Papua.
Dalam schedule, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Prof. Dr. Sigit Hardwinarto, kemudian dilanjutkan pengantar dari staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan,Ir. Laksmi Wijayanti,MCP dan pengantar dari Direktur PDLKWS, Erik Teguh Primiantoro,S.Hut,MES.
Setelah rehat kopi, dilanjutkan pemaparan hasil kajian para ahli. Pertama tentang Overview Hasil Kajian Environmental Safety Belt in Papua Ecoregion, disampaikan oleh Prof.Dr.Ir. San Afri Awang,MSc. Kedua, materi  tentang Informasi Ekoregion Papua dan Fungsi Lingkungan Hidup Pulau Papua, oleh Hendaryanto,ST,MSi, materi ketiga terkait Analisis Kinerja Jasa Lingkungan Hidup dan Kecenderungan Perubahannya, oleh Sasmita Nugroho,SE. Pemaparan ketiga narasumber ini dipandu oleh moderator Nugraha Prasetyadi,SE,MSc.
Hasil kajian itu kemudian menjadi rujukan diskusi. Diskusi ini dibagi dalam dua sesi, selanjutnya hasil diskusi dirampungkan dan disederhanakan untuk memberikan tambahan informasi.(ab)

Teminabuan,- Pada malam Kamis(15/11),  Elna melakukan pertemuan dengan para pemuda di Kampung Sira dan Manggroholo. Ada sekitar 20 pemuda dan beberapa perempuan yang hadir. Ini merupakan malam terakhir Elna berada di kampung ini, setelah 4 hari berkunjung dan melihat secara lansung aktivitas tradisional masyarakat setempat.
 
Elna diberikan kesempatan pertama untuk memberikan pendapatnya setelah melihat aktivitas tradisional masyarakat dan mengunjungi Hutan Desa Sira dan Manggroholo.  
 
" Perjalanan ini sangat mengesankan buat saya pribadi. Karena sepanjang jalan dari Sorong sampai ke kampung ini, melihat hutan yang hijau dan masih sangat alami," tutur Elna Bastiansen, Koordinator Program Asia Tenggara dan Oseania dari Rainforest Foundation Norway (RFN), selaku mitra kerja Perkumpulan Bentara Papua.
 
Kemudian Elna melanjutkan cerita perjalanannya dari hari pertama hingga kunjungan terakhirnya ke Hutan Desa Kampung Sira dan Manggroholo. " Sampai kami tertahan di lumpur dan berjalan kaki yang jauh masuk ke hutan dan berjalan malam melihat Lao-Lao. Ini pengalaman pertama saya, tapi bagi saya, ini sangat menyenangkan," tandasnya.
 
Elna juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Maikel Kladit, Bapak Markus dan beberapa pemuda kampung, yang telah menjadi tour guide yang sangat baik. " Saya menanyakan ini apa, kenapa, bagaimana dan macam-macam pertanyaan, semua dijawab dan dijelaskan dengan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua," ujarnya.
 
Setelah penjelasan itu, Elna juga diminta pendapatnya tentang rencana ecowisata yang digagas pemuda kampung. Lalu Elna mengatakan, secara umum Hutan Desa yang dimiliki Kampung Sira dan Manggroholo sangat alami dan memiliki potensi untuk ecowisata. Hanya saja, perlu diidentifikasi target orang atau kelompok seperti apa yang suka dengan ecowisata ini.
 
Elna menambahkan, tidak semua orang suka jalan jauh. Jadi siapa sasarannya? Hal ini nanti dibicarakan. Kemudian, kalau tidak ada jaminan untuk melihat Lao-Lao, bisa dicari alternatif lain, seperti melihat pembuatan sagu secara tradisional, pemasangan jerat atau aktifitas tradisional lainnya.
 
Elna juga mengingatkan soal keamanan. Jika ada turis yang datang, lalu di bawah ke hutan, bagaimana jaminan keamanannya? Kalau terserang babi hutan atau digigit ular berbisa, apa tindakan yang dilakukan? Karena lokasinya berada jauh, berjalan kaki 1 jam.
 
" Kalau soal pondok, sudah sangat bagus sekali. Saya merasa nyaman berada di pondok, bisa tidur dengan sangat nyaman di dalam Hamock. Jadi soal pondok, saya pikir tidak ada masalah," jelasnya.
 
Setelah itu, Elna juga ditanyakan soal kondisi hutan di negaranya. Dijelaskan, kalau di Negaranya Norwegia, hanya ada tiga pohon, dan sangat berbeda sekali dengan di Papua, pohonnya sangat banyak. Negaranya Norwegia juga memiliki 2 musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Sepanjang waktu selalu dingin, bahkan sampai minus derajat celcius. Sampai ada musim salju yang bisa berlangsung selama 4 bulan.
 
Saat Elna memberikan penjelasan, semua pemuda yang hadir dalam pertemuan itu memperhatikan dengan seksama, mereka mengikutinya dengan serius. Berikutnya giliran para pemuda yang berbicara mengenai keberadaan Elna di kampungnya.
 
Maikel Kladit memberikan pendapatnya. Ia mengaku sangat senang Elna bisa mengunjungi kampungnya dan pergi melihat hutan desanya. Dirinya mengaku ketika awalnya gugup dan tidak percaya diri saat menemani Elna sebagai tour guide. Bahkan sampai perjalanan ke hutan, perasaan takutnya itu terus mengikutinya, apalagi dengan pertimbangan Elna adalah seorang perempuan.
 
" Tapi syukur dan puji Tuhan, kami bisa membawa Elna dengan keadaan baik sampai kembali ke kampung," ujar Maikel.
 
Pemuda kampung lainnya, Simon juga memberikan pendapat yang sama. Bahkan Alfred Kladit, Ketua LPHD Kampung Sira mengucapkan terima kasih kepada Elna, atas masukan-masukan yang diberikan. Kiranya akan memotivasi pemuda di kampungnya untuk lebih baik lagi untuk menjaga tradisi, budaya dan hutan yang ada disekitar mereka.
 
Abner dan Sius, peserta pelatihan PaCE Involvement juga memberikan pandangan yang sama. Keduanya berharap, Elna bisa kembali lagi ke Kampung Sira dan Manggroholo, dan semoga saat Elna datang kali kedua itu, ada perubahan yang bisa dilihat.
 
Setelah pertemuan itu, pagi harinya, Jumat(16/11) pukul 07.00, Elna berpamitan dengan masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo untuk kembali ke Sorong. Perjalanan ke Sorong itu ditemani oleh Imam dan Alink.*)

Teminabuan,- Maikel Kladit menyampaikan rencana perjalanan hari kedua di dusun Kelihi, Rabu(14/11). Rencana perjalanan hari kedua itu, kata Maikel, diantaranya melihat cara pemasangan jerat babi dan burung, melihat potensi damar  dan potensi hutan lainnya dan terakhir pada malam hari kembali melihat Kangguru Papua ( Lao-Lao).
 
Kami mulai berjalan keluar dari pondok jam 10.00 pagi, menuju ke tempat pemasangan jerat babi hutan. Setelah 30 menit perjalanan, kami tiba di lokasi pemasangan jerat. Bapak Markus mulai memperagakan tahapan pemasangan jerat.
 
Sebelum memasang jerat itu, terlebih dahulu dilakukan pengamatan, untuk memprediksi jalur jalan yang akan dilewati babi hutan menuju kubangan lumpur. Setelah mendapat jalurnya, lalu ditentukan lokasi pemasangan jerat.
 
Dimulai dengan memotong beberapa tanaman kategori pancang, lalu di ambil bagian yang bercabang dengan panjang bebas cabang sekitar 30 cm untuk dibuat gawang penahan tali jerat. Lalu beberapa ranting ukuran 15-20 cm dibuatkan jembatan. Apabila jembatan ini diinjak oleh kaki hewan, maka ranting penyangga tali akan jatuh, dan kayu ukuran pancang yang ditanam dan dibuat melengkung itu akan terpental naik ke atas. Bersamaan dengan itu, lingkaran tali yang dibuat di jembatan gawang langsung mengecil dan mengikat kaki hewan yang menginjak jembatan itu.
 
Dalam proses pembuatan jerat itu, bapa Markus mengatakan, bahwa babi hutan termasuk hewan yang bisa mengetahui adanya benda asing, dan akan menghindar dari benda asing itu. Karena itu, tali yang dijadikan lingkaran jebakan harus ditutupi dengan dedaunan kering. Sehingga tidak terlihat ada tali di jalur itu.
 
Elna ingin melihat seperti apa jerat itu bekerja, maka dilakukan uji coba. Pertama dilakukan oleh Maikel, lalu yang kedua oleh Imam. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan lagi ke lokasi pemasangan jerat burung. Prinsipnya hampir sama dengan pemasangan jerat babi.
 
Dalam praktek ini, Elna juga diberitahukan tips ketika hendak memeriksa jerat babi yang dipasang. Pada saat hendak mendekati lokasi pemasangan jerat, terlebih dahulu harus diintip dari kejauhan, untuk menghindari serangan balik dari babi hutan yang terkena jerat.
 
" Babi hutan yang biasanya kena jerat, dia akan balik menyerang. Kalau talinya putus, ini yang sangat berbahaya, karena  babi hutan akan menunggu pemasang jerat di lokasi itu. Ini yang selalu diwaspadai dalam kegiatan pemasangan jerat," jelas Maikel.
 
Dari lokasi pemasangan jerat, perjalanan diteruskan ke lokasi pohon damar. Namun, sepanjang jalan yang dilalui, kami juga mendapati pohon-pohon Merbau dengan ukuran besar dengan diameter di atas 100 cm.
 
Berbagai kicauan burungpun menamani kami sepanjang perjalanan menyusuri hutan ini. Nah, setelah memastikan Elna melihat pohon damar lalu mengambil getah damar yang sudah kering, Maikel mengarahkan kami untuk kembali ke pondok. 
 
Sekitar pukul 15.00 LT, kami tiba kembali di pondok. Mandi membersihkan badan, makan seadanya, lalu istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan malam melihat Lao-Lao.
 
Pukul 19.00 LT, Maikel membagi tim jalan malam itu dalam dua regu. Namun, kali ini Elna mengkonfirmasi tidak ikut, karena agak sedikit lelah. Regu yang dipimpin Maikel, terdiri dari Alink dan Yance, sementara saya dan Imam berjalan bersama Bapak Markus. Sementara Yordan, diminta mendampingi Elna di pondok dan Nikson sejak sore sudah lebih dulu keluar mencari ikan di tanjung, menggunakan mata kail.
 
Perjalanan malam itu bersama Imam dan Bapak Markus selama 4 jam, kami tidak berhasil melihat Lao-Lao. Sementara Maikel, Alink dan Yance berhasil melihat pergerakan Lao-Lao dan berhasil merekamnya. Hasil rekaman pergerakan Lao-Lao itu kemudian ditunjukkan pada Elna. Walaupun tidak melihatnya secara langsung, tapi ia bisa melihat vidionya.
 
Pagi harinya, Kamis(15/11), kami meninggalkan pondok Kelihi, kembali ke Kampung Sira dan Manggroholo. Rute baliknya tetap menggunakan jalur yang sama, yakni jalan kaki selama 1 jam ke Tanjung, lalu menggunakan longboat menyusuri perairan dalam kawasan hutan Mangrove hingga tiba di pelabuhan pasar Ampera Teminabuan.
 
Di Pasar Ampera, kami makan bersama, setelah itu berkomunikasi dengan kantor di Manokwari dan pihak-pihak lain, berhubung tersedianya jaringan data seluler. Karena setelah berjalan ke Kampung Sira dan Manggroholo, jaringan seluler akan hilang dan tidak terjangkau. 
 
Jam 11.00 kami meninggalkan pasar Ampera Teminabuan, menuju Kampung Sira dan Manggroholo. Sejam kemudian, kami tiba di Kampung Sira, lalu istirahat sejenak. Pada malam harinya, kami melakukan pertemuan bersama. Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah pemuda dan beberapa tokoh masyarakat dan perempuan. 
 
Dalam pertemuan ini, Elna menyampaikan perasaannya selama berada di Kampung dan berjalan di hutan kampung Sira dan Manggroholo. Apa saja yang disampaikan Elna?...(bersambung)

 
Teminabuan,- Suara kodok dan jangkrik mulai terdengar ramai saling bersahutan. Seakan mengantar sang surya ke peraduannya. Sore itu, Selasa(13/11), menjelang malam, kami merasakan sukma alam yang sesungguhnya. 
 
Seperti mimpi berada dalam rimba Kelihi untuk melihat Satwa Lao-Lao atau dalam bahasa latinnya disebut Dorcopsis veterum atau Kangguru Papua. Provinsi Papua Barat adalah habitat alami bagi salah satu dari 15 jenis kanguru yang ada di Papua, termasuk di Hutan Desa Sira dan Manggroholo.
 
Kangguru (Lao-Lao) ini memiliki mata yang besar untuk dapat aktif di malam hari, berwarna kelabu kecoklatan dengan tungkai belakang yang besar dan kuat. Tungkai ini berfungsi untuk melompat sebagai cara jalannya.
 
Tungkai depannya yang relatif kecil untuk menggenggam makanannya. Hewan berkantung ini memiliki ekor yang panjang dan berambut kecuali pada ujung ekor, yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan sewaktu berlari dan berfungsi sebagai kaki ketiga saat berdiri.
 
Nah, kita kembali ke pondok dusun Kelihi.Sebelum memulai perjalanan malam, perlengkapan senter dan baterei diperiksa satu per satu, memastikan semua terisi dan berfungsi dengan baik. Lalu Maikel Kladit membagi personil dalam dua regu.
 
"Nanti bersama Bapak Markus, yaitu Elna dan kaka Abe, sedangkan regu dua, Alink dan Yance, ikut saya," jelas Maikel Kladit. Sementara Imam, Yordan dan Nickson mendapat giliran untuk menjaga pondok dan menyiapkan makan malam.
 
Maikel menyarankan setiap regu kembali ke pondok antara pukul 22.00-23.00 LT. " Kita akan jalan jam 7 (malam), lalu jam 10 atau 11(malam) sudah kembali ke pondok," tandasnya.
 
Tepat pukul 19.00, perjalanan malam di hari pertama itupun dimulai. Awalnya dua regu ini berjalan di jalur yang sama, namun setelah melewati sungai kecil yang tak jauh dari pondok, regu yang dipimpin Maikel berjalan ke arah kanan, dan regu kami yang dipimpin Bapak Markus berbelok ke arah kiri.
 
Bapak Markus berjalan di depan memegang senter dengan sorotan yang tajam, lalu di belakangnya Elna menyusul dengan senter di kepala dan saya berjalan di belakang Elna dengan senter di tangan.
 
Seperti mencari maling di tengah malam, demikian sorotan senter Bapak Markus menembus pepohonan dan dedaunan rimba untuk melihat pergerakan Lao-Lao. Secara bergantian Bapak Markus mengarahkan senter di jalur jalan dan secepat kilat mengalihkan sorotan senter ke balik tegakan-tegakan pohon.
 
Langkah kakinya yang tanpa sepatu itu juga sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi ranting kering atau bunyi kayu lainnya. Namun di belakangnya, Elna dan saya berjalan agak sedikit berisik, karena menimbulkan bunyi-bunyi. Entah karena faktor bunyi-bunyi atau karena faktor banyaknya senter, sudah sejam lebih kami berjalan dalam gelapnya rimba Kelihi itu, tidak melihat pergerakan Lao-Lao.
 
Bapak Markus kemudian menyarankan agar saya dan Elna berdiam sejenak di tempat, kemudian Bapak Markus berjalan sendiri ke arah bukit. Beberapa saat kemudian, senter Bapak Markus juga ikut lenyap di balik bukit di hadapan kami.
 
" Sepertinya saya berjalan sangat berisik ya," tanya Elna saat kami ditinggal pergi oleh Bapak Markus. "Mungkin juga karena faktor adanya bulan terang," balas saya.
 
Beberapa saat kemudian senter Elna diarahkan ke arah kaki untuk memastikan sepatu dan celana tidak dirayapi lintah. Setelah itu senter dimatikan bersama, sambil melihat sekeliling, ternyata benar-benar gelap, tidak nampak tegakan pohon atau sesuatu dihadapan kami. Hanya nampak tajuk-tajuk pohon di atas sana, karena diterangi rembulan yang belum terang betul.
 
Tiba-tiba Elna mengarahkan senternya ke arah bunyi jangkrik yang sangat dekat lokasi duduknya. " Ini bunyi jangkrik juga? tanya Elna. Saya mengiyahkan, sambil ikut membantu senter mencari di mana jangkrik itu bersembunyi.
 
Beberapa saat kemudian, ada cahaya yang muncul di atas bukit di depan kami, jaraknya sekitar 40-50 meter. Sorotan senternya bukan sorotan biasa. Itu sepertinya kode untuk kita berjalan ke arah sana. Bapak Markus sepertinya melihat kami jalan ke arah yang salah, ia kemudian memberi kode lagi dengan senter, kami mengikuti arah senter itu, dan tiba dihadapan Bapak Markus.
 
" Ada satu ekor di sana," bisik Bapak Markus. Tapi kami belum melihatnya. Sementara itu, senter Bapak Markus terus diarahkan ke tempat yang diduga ada pergerakan Lao-Lao. Sepertinya Lao-Lao itu bersembunyi atau sudah lari jauh sebelum kami mendekat ke posisinya Bapak Markus, sehingga kami keliling areal itu, tidak juga melihat Lao-Lao yang dimaksud.
 
Bapak Markus kemudian menanyakan soal waktu. Saya jawab, sudah jam 11 malam. Kemudian Bapak Markus mengatakan untuk kita kembali ke pondok." Mungkin karena bulan terang, jadi Lao-Laonya pintar. Jadi dia bersembunyi atau lari jauh," tutur Bapak Markus, ketika kami berjalan kembali menuju pondok.
 
Dalam perjalanan pulang ke pondok, Elna memungut botol plastik yang sengaja dibuang seseorang di hutan. Lalu saya meminta botol itu dari Elna. Sesampainya di pondok, saya bakar botol itu di api unggun. Sebuah pelajaran yang ditunjukkan Elna, bahwa hutan bukan tempat sampah botol plastik, jadi sangat disayangkan kalau masih ada orang yang membuang sampah plastik di hutan. Hal itu juga yang saya ingatkan ke teman-teman lainnya setelah tiba di pondok.
 
Ternyata, regunya Maikel sudah lebih dulu balik ke pondok. Alink mengatakan regunya melihat pergerakan Lao-Lao, tapi tidak berhasil mendokumentasikannya dengan baik. " Gambarnya tidak jelas, kabur," tandas Alink.
 
Setelah diskusi beberapa saat dan membersihkan badan di sungai kecil yang berada dekat pondok, kami menuju ke tempat peraduan masing-masing, istirahat untuk melanjutkan aktifitas di esok hari. Bagaimana perjalanan hari berikutnya di dusun Kelihi? ikuti terus laporannya...(bersambung)
 
 
 
 

Bentara News,- Pengurus dan anggota Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan Koperasi Kna Mandiri, harus punya rasa memiliki terhadap organisasi, sehingga visi dan misi yang dicita-citakan bersama bisa tercapai. Demikian kesimpulan dan harapan bersama peserta pelatihan hari kedua penguatan kapasitas LPHD di Kampung Sira dan Manggroholo, Rabu(21/11/2018).

Hari kedua kegiatan penguatan kapasitas ini lebih kepada membuka pemahaman pengurus LPHD, koperasi dan anggota masyarakat pemilik HD (Hutan Desa). Sehingga aktivitas didalam LPHD ini ada dan rasa memiliki serta kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang mengacu pada RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa). 

Setelah mendata secara garis besar semua potensi di dalam HD, peserta diajak untuk membuat visi dan misi serta RPHD untuk 10 tahun ( 2017 – 2027).

Pemateri atau fasilitator juga membantu mengarahkan peserta pada fungsi dan struktur LPHD. Yang mana di dalamnya ada KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dan Koperasi. Diharapkan pembagian kerja dari stuktur yang sudah dibuat bersama itu, akan membuat pekerjaan menjadi lebih fokus sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

 “Intinya kita memahami tentang struktur serta kerja LPHD itu seperti apa dan menyusun RPHD untuk 10 tahun serta menentukan apa yang akan dikerjakan nanti dalam RKT 2019 nanti,” ungkap Alfred Kladit, Ketua LPHD Sira. 

Ketua LPHD Manggroholo pun memberikan apresiasinya untuk kegiatan di hari kedua ini. “Materi hari ini lebih mengetahui apa yang akan kita kerja di dalam hutan desa nanti baik 10 tahun dan 1 tahun dan ada kerjasama yang baik juga antara pengurus LPHD dan semua anggota masyarakat Sira dan Manggroho,” tandas Markus Kladit.

Bendahara LPHD, Dian Wagarefe berpendapat, materi hari kedua lebih padat, karena penjelasan tentang visi dan misi serta rencana kerja 10 tahun dan RKT 2019. "Selain itu kita bisa menambahkan program baru dan juga bisa benahi program-program yang sudah ada secara bertahap,” ujarnya.

Simon Wagarefe, salah satu tokoh pemuda Kampung Sira, berterimakasih kepada Bentara dan Greenpeace yang sudah membantu untuk memfasilitasi kegiatan ini. Ia berharapnya outputnya bisa diteruskan pengurus LPHD dan pemuda disini, untuk bisa sama-sama bekerja menuju visi dan misi serta RPHD untuk 10 tahun ke depan.  (Dhefan)

Bentara News,- Guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Sira dan Manggroholo, Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, maka Perkumpulan Bentara Papua bersama Greenpeace Indonesia menggelar pelatihan penguatan kapasitas di Koperasi Kna Mandiri Kampung Sira, Selasa(20/11/2018).

Tujuannya agar pengurus LPHD bisa membahas dokumen RKHD (Rencana Kerja Hutan Desa), membangun konsep dan proses monitoring wilayah Hutan Desa (HD) serta potensi sumber daya alam (SDA). Selain itu, untuk menambah pengetahuan pemuda lokal dalam pengembangan HD untuk upaya memperjuangkan penyelamatan tanah dan SDA di Kampung Sira dan Manggroholo.

Manager program Perkumpulan Bentara Papua, Yanuarius Anouw, saat membuka kegiatan itu menyatakan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang berasal dari Kampung Manggroholo, Sira, Mlaswat dan Kwowok atas kehadiran dan partisipasi mereka dalam kegiatan itu. Yanu berharap, kegiatan ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi warga yang ikut, sehingga dapat berdampak pada pengelolaan hutan desa.

Antusias dari peserta sangat baik ketika fasilitator membuka pikiran mereka dengan membagi dalam 3 kelompok untuk game yang bermakna adanya koordinasi dalam sebuah organisasi. Setelah itu mereka diminta oleh Fajri yang adalah fasilitator untuk menulis 1 kalimat apa yang ingin mereka belajar selama 3 hari. Kesimpulan dari semua ada 3 hal yang mereka ingin belajar yaitu organisasi, LPHD dan pengelolaan hutan. 

Sesuai tema mereka tidak hanya belajar manajemen organisasi tetapi menejemen waktu, sehingga untuk hari pertama pukul 14.00 – 16.00 belajar tentang Organisasi, hari kedua 09.00 – 16.00 WIT tentang LPHD dan hari ketiga dengan waktu yang sama belajar tentang pengelolaan hutan serta rencana tindak lanjut untuk Hutan Desa Manggroholo dan Sira.   

 “Sangat baik sekali materi hari ini karena membantu kita untuk kedepan bagi desa Manggroholo dapat mengelola potensi di hutan desa,” ujar Markus Kladit Ketua LPHD Mangroholo. Dia juga berharap kedepannya mereka tidak hanya mengelola hasil non kayu seperti rotan tetapi potensi yang lain sampai kepada yang namanya bisnis. 

Ketua LPHD Sira Alfred Kladit mengatakan bahwa kegiatan ini baik sekali karena membangun kapasitas mereka dan memahami tugas dan fungsi pokok dari LPHD sendiri, dia juga mengakui bahwa mereka sangat serius dan akan ikut untuk 2 hari kedepan.

Hal yang sama juga dikatakan pemuda lain.  “ Lewat kegiatan ini saya jadi dapat mengerti apa itu organisasi dan lebih memahami tentang hutan desa, “ ujar Yulius Srefle salah satu pemuda pemilik hutan desa. 

Ada juga perempuan yang ikut kegiatan ini dan mengakui kegiatan ini membuka wawasannya. “ Materi di hari pertama ini dapat membuka wawasan saya dan masyarakat tentang pentingnya memahami apa itu fungsi dan tugas dalam sebuah organisasi,” ungkap Monika Sesa pemudi kampung Sira, usai kegiatan pada hari pertama.  (Dhefan)

1. Judul Tugas Akhir Baik PKL/SKRIPSI terkait perlindungan hutan, pengelolaan hutan dan  Hutan Papua
2. Tugas akhir baik PKL/SKRIPSI akan di seleksi oleh juri dari akademisi UNIPA dan Bentara Papua
3. Batas Pengiriman Tugas akhir tanggal 12 November.
4. Tanggal 15 November tugas akhir akan dipresentasikan
5. Tanggal 21 November (Hari Pohon) pengumuman pemenang sekaligus penerimaan Bantuan Hibah lomba Inovasi Jaga Hutan tingkat Perguruan Tinggi.
6. Cantumkan nomor kontak  yang dapat dihubungi
7. Tugas Akhir dapat dikirim ke alamat e-mail: bentarapapua@gmail.com
8. Untuk informasi  selengkapnya dapat berkunjung  ke Pondok Bentara Papua  (Jl.Manggoapi dalam kelurahan amban, samping Pondok Kopi Matoa)  

APA ITU PaCE INVOLVEMENT (Indonesian Volunteers for Social Movement) merupakan sebuah gerakan sosial bagi para pemuda di Tanah Papua untuk mengambil peran di sektor riil kehidupan sosial masyarakat dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.  PaCE Involvement dirancang jangka panjang dimana hasil dari kegiatan ini diharapan para lulusan pendidikan PaCE INVOLVEMENT akan terus mendedikasikan dirinya untuk kerja-kerja sosial di tanah Papua yang adil dan berkelanjutan.

MODEL DAN TAHAPAN PENDIDIKAN
Pendidikan INVOLVEMENT dilaksanakan dengan tahapan pendaftaran dan seleksi peserta didik.  Kegiatan berikutnya adalah :
1. Pendidikan kelas selama 1 (satu) bulan di Kampus Bentara dan Kampung Aipiri
2. Penugasan lapangan 4 (empat) bulan di daerah peserta
3. Pendidikan kelas 10 (sepuluh) hari di Kampus Bentara
4. Penugasan lapangan 3 (tiga) bulan di daerah peserta
5. Forum Refleksi  dan Penutupan 1 (satu) minggu dik ampus Bentara 

Jadwal Kegiatan

Kelima kegiatan pokok tersebut adalah satu kesatuan dimana peserta didik wajib mengikuti keseluruhan kegiatan hingga penutupan, dan sebagai acara puncak adalah penyerahan piagam penghargaan dan penyambutan peserta sekolah PaCE INVOLVEMENT sebagai anggota Relawan Gerakan Sosial dalam PaCE INVOLVEMENT Society.

Apabila pendaftar ditetapkan layak dan lolos tahap seleksi, peserta didik dan rekomendatornya, baik kelembagaan maupun individual, WAJIB menandatangani pernyataan bersedia mengikuti seluruh proses dan segenap kewajibannya.

Pendidikan PaCE INVOLVEMENT diselenggarakan dengan kombinasi model partisipasi peserta didik dan asistensi komite akademik. Komite menyiapak mata acara pokok, namun kurikulum dan silabus dikembangkan oleh peserta pendidikan sendiri.   
Mata acara pokok dalam Pendidikan PaCE INVOLVEMENT: 1. Pemetaan Spasial Pedesaan  2. Pendataan  3. Etnografi 4. Analisis Sosial 5. Pengorganisasian Masyarakat 6. Campaigne dan Advokasi 7. Menulis

Untuk penugasan lapangan, peserta merancang sendiri kegiatan yang akan dilakukan, di bawah asistensi Komite Fasilitator.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN
Pendidikan kelas dilaksanakan di Kampus BENTARA PAPUA MANOKWARI. Untuk pendidikan lapang selama 2 minggu peserta akan tinggal di rumah warga di Kampung Aipiri Manokwari yang terletak di pinggir pantai.

PELAKSANAAN PENDIDIKAN
Pendidikan kelas dilaksanakan di Kampus BENTARA PAPUA MANOKWARI. Untuk pendidikan lapang selama 2 minggu peserta akan tinggal di rumah warga di Kampung Aipiri Manokwari yang terletak di pinggir pantai.

KOMITE FASILITATOR
Roem Topatimasang (Ketua)
Johann Tan
Asfriyanto
Hambali
Dony Hendrocahyono
Grison Krey 

KOMITE PELAKSANA
Bentara Papua
INSIST
Imam Setiawan (Kepala Sekolah)
Albertus Yomo (Wakasek Akademik)
Grison Krey (Wakasek Kemahasiswaan)
Maria Rosaria Hematang (Administrasi & Keuangan)
Syafril (Perlengkapan)

• Pendaftaran DIBUKA MULAI 3-9 September 2018
• Seluruh syarat diterima komite paling lambat tanggal 10 September 2018
• Kandidat yang lolos akan diinformasikan secara terbuka melalui 
• website www.bentarapapua.org tanggal 12 September 2018
• Kandidat yang dinyatakan lolos, dihubungi komite untuk persiapan pendidikan di Kampus Bentara Papua.
• Peserta didik wajib hadir di Pondok Bentara Papua pada tanggal 16 September 2018.

SYARAT PENDAFTARAN
1) Fotocopy kartu identitas yang berlaku (SIM/KTP/PASSPORT, dll)
2) Artikel dengan topik 
    "YANG SAYA LAKUKAN SETELAH PENDIDIKAN PaCE INVOLVEMENT"
     Tulisan bebas yang berisi rencana awal untuk kedepan dalam   
     pemberdayaan masyarakat desa
3) Surat Penyataan Sanggup Mengikuti seluruh proses pendidikan
4) Membawa alat-alat belajar yang akan digunakan sendiri :
     Laptop dan kamera digital (dapat menggunakan HP) jika memiliki
5) Surat mandat dari organisasi atau surat rekomendasi bagi peserta   
     individual atau yang bukan dari utusan organisasi.


PRASYARAT MENDAFTAR
1) Usia min 17 tahun dan max 30 tahun
2) Mendaftar sebagai utusan 
     organisasi atau secara pribadi
3) Untuk utusan organisasi, dapat 
     berasal dari pemuda Gereja, 
     Ornop/LSM, ORMAS, Pemerintah 
     Desa, atau badan yang dibentuk 
     oleh pemerintah Desa.
4) Mengisi dan mengirimkan Formulir 
     Pendaftaran (Format Terlampir) ke 
     alamat Kampus PaCE INVOLVEMENT dalam bentuk file cetak dan elektronik file ke email paceinvolvement@gmail.com

BIAYA PENDIDIKAN
Seluruh biaya yang diperlukan peserta untuk kegiatan kelas akan ditanggung oleh Komite dan Bentara Papua. Termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transport dari kampung ke Kampus Bentara PP, transpot lokal praktek kelas lapang di Manokwari, ATK, Keperluan Fasilitator, Narasumber, dan Komite Akademik.

Formulir Pendaftaran
http://bit.ly/2QadN6C

Lembar Konfirmasi
http://bit.ly/2wLwVyS

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Kampus Bentara Papua
Jl. Manggoapi Dalam, Amban - Manokwari - Papua Barat
email : kantor@bentarapapua.org  paceinvolvement@gmail.com
www.bentarapapua.org   IG: pacebentara   FB: Bentara Papuana

Contact Person:
08114864692 - Kantor Bentara
08113945080 - Imam Setiawan

Hutan tropis Indonesia mengandung keanekaragamanhayati terkaya dan terlangka di dunia, serta merupakan sumber kebanggaan bangsa. Meskipun luasan hutan tropis hanya mencakup 7% dari luas daratan, namun ia menyimpan separuh kehidupan yang ada di bumi. Hutan Indonesia juga merupakan penyimpan karbon yang sangat penting bagi keseimbangan iklim dunia, dimana kita dianugerahi tanggung jawab yang besar untuk melestarikannya demi kelangsungan hidup umat manusia.
 
Secara turun-temurun kehidupan masyarakat adat Papua sangat bergantung pada hutan. 3000 kampung terbentuk dengan masyarakat adatnya yang tersebar luas di hamparan hutan Papua. Meski sebagian masih ada yang belum terjamah, melalui cara adat, mereka tidak hanya mampu bertahan hidup, namun juga mampu melestarikan hutan Papua.
 
Pada tahun 2005-2009, luas hutan Papua 42 juta hektar (ha). Berselang tiga tahun kemudian yakni 2011 luas hutan Papua hanya tersisa 30,07 juta hektar. Informasi yang didapat dari pemerintah daerah, setiap tahun rata-rata deforestasi di Papua sebesar 143.680 ha. Sedangkan laju deforestasi untuk Provinsi Papua Barat per tahun rata-rata sebesar 25 persen atau 293 ribu ha.
 
Kekayaan alam di Papua dan Papua Barat yang melimpah dan karakteristik penduduk yang dikenal memiliki kearifan lokal berkepedulian tinggi merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program yang pro-rakyat dan pro-lingkungan hidup.
 
Generasi pemuda memiliki peran penting dalam merawat alam Indonesia, penyelamatan hutan Indonesia yang dapat dilakukan dengan karya dan kreativitas positif. Pemuda memiliki semangat luar biasa dan ide cemerlang sehingga berperan penting pada upaya penyelamatan hutan Indonesia yang merupakan gudangnya keragaman hayati, ilmu pengetahuan, dan inspirasi budaya. Kekuatan positif dari pemuda pemudi akan meningkatkan kesadaran bahwa hubungan manusia dan alam harus dirawat sehingga dari hal tersebut pemuda dapat menyatu dengan alam serta membangun rasa memiliki terhadap hutan Indonesia khususnya di hutan Papua.
 
Kemah Hutan Papua #beradat #jagahutan merupakan gerakan terbuka yang lahir untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda perkotaan, pada kekayaan alam hutan Indonesia khususnya di Hutan Papua melalui kegiatan positif. Generasi muda Papua bergerak dan berkumpul bersama masyarakat untuk menyuarakan kepentingan perlindungan hutan dan hak-hak adat.
 
 
Tema Kegiatan
Pemuda Menyatu dengan Alam
“Kemah Hutan Papua” #beradat #jagahutan
 
Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan yang secara khusus berkaitan dengan :
· Mempromosikan upaya perlindungan hutan di Tanah Papua bagi generasi muda
· Mempromosikan nilai-nilai budaya masyarakat adat terkait pengelolaan hutan yang bijaksana.
· Membuka dan memperluas perspektif kekayaan alam indonesia yaitu bagaimana hutan Papua
· Memberikan pengalaman hutan melalui makanan-makanan hasil hutan 
· Menyebarkan informasi positif, dan mensosialisasikan kepada publik melalui media (massa maupun sosial)
 
Bentuk Kegiatan 
Selama kegiatan kemah hutan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan penyelamatan hutan yang masih tersisa di Tanah Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :
1. Pembangunan camp sebagai home base kegiatan yang berlokasi di Klaso Kabupaten Sorong
2. Diskusi informal dalam bentuk “Dialog Pemuda Menyatu Dengan Alam” 
3. Pemutaran film di lokasi kegiatan
4. Diskusi Masalah Sosial Budaya di Papua
5. Berbagi pengalaman tentang pemetaan potensi hutan dan wilayah adat
6. Survey keanekaragaman hayati
7. Diskusi tentang peran masyarakat dalam perlindungan hutan.
8. Pendokumentasian dan Pemantauan Kondisi Hutan.?
9. Diskusi terkait budaya dan bahasa yang semakin memudar di Tanah Papua
10. Diskusi Strategi kampanye hutan Papua
11. Media Visual sebagai alat advokasi
12. Lomba Foto dan Video dokumenter tentang adat dan hutan Klaso
13. Lomba musik tentang alam, adat dan budaya
14. Diskusi Drone sebagai alat pendokumentasian, pemetaan dan pemantauan hutan
15. Diskusi Pemuda sebagai agen perubahan dalam penyelamatan tanah dan hutan Papua
16. Pagelaran budaya.
 
Waktu dan Tempat 
Kegiatan dimulai pada tanggal 4-13 November 2017, selama kurang lebih 10 Hari. Lokasi kegiatan adalah Kampung Sbaga Distrik Klaso Kabupaten Sorong.
 
Penyelenggara 
Bentang Nusatara (Bentara) Papua 

Hutan tropis Indonesia mengandung keanekaragamanhayati terkaya dan terlangka di dunia, serta merupakan sumber kebanggaan bangsa. Meskipun luasan hutan tropis hanya mencakup 7% dari luas daratan, namun ia menyimpan separuh kehidupan yang ada di bumi.
 
Hutan Indonesia juga merupakan penyimpan karbon yang sangat penting bagi keseimbangan iklim dunia, dimana kita dianugerahi tanggung jawab yang besar untuk melestarikannya demi kelangsungan hidup umat manusia.
 
Secara turun-temurun kehidupan masyarakat adat Papua sangat bergantung pada hutan. 3000 kampung terbentuk dengan masyarakat adatnya yang tersebar luas di hamparan hutan Papua. Meski sebagian masih ada yang belum terjamah, melalui cara adat, mereka tidak hanya mampu bertahan hidup, namun juga mampu melestarikan hutan Papua.
 
Pada tahun 2005 – 2009, luas hutan Papua 42 juta hektar (ha). Berselang tiga tahun kemudian yakni 2011 luas hutan Papua hanya tersisa 30,07 juta hektar. Informasi yang didapat dari pemerintah daerah, setiap tahun rata-rata deforestasi di Papua sebesar  143.680 ha. Sedangkan laju deforestasi untuk Provinsi Papua Barat per tahun rata – rata sebesar  25 persen atau 293 ribu ha.
 
kekayaan alam di Papua dan Papua Barat yang melimpah dan karakteristik penduduk yang dikenal memiliki kearifan lokal berkepedulian tinggi merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program yang pro-rakyat dan pro-lingkungan hidup.
 
 
Tema
Hutan Hidup ; Hutan Kehidupan | RainforestLive
 
Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan yang secara
khusus berkaitan dengan :

1. Mempromosikan upaya perlindungan hutan di Tanah Papua bagi generasi muda
2. Mempromosikan nilai-nilai budaya masyarakat adat terkait pengelolaan hutan yang bijaksana.

 
Bentuk Kegiatan
 
Selama kegiatan expedisi melalui jalur laut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan penyelamatan hutan yang masih tersisa di Tanah Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

• Pemutaran film di lokasi-lokasi yang akan disinggahi
• Pelatihan dan diskusi tentang peran masyarakat dalam perlindungan hutan.
• Pendokumentasian dan Pemantauan Kondisi Hutan.
• Pagelaran budaya.

 
Waktu dan Tempat
Dijadwalkan Expedisi menggunakan kapal KLM. Kurabesi Explorer akan memulai pelayarannya dari Sorong dan Berakhir di Manokwari. Pelayaran di rencanakan akan dimulai pada Tanggal 12 – 19 November 2016. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelayaran adalah :
 
12 Nov 2016, Berangkat dari Sorong.
 
13-14 Nov 2016, Kapal Tiba di Makbon

• Pesta Adat Penyambutan Kapal
• Diskusi bersama masyarakat
• Pelatihan monitoring hutan
• Makan Malam Bersama Masyarakat.

 
15-16 Nov 2016, Kapal Tiba di Sausopor

• Pesta Adat Penyambutan Kapal
• Diskusi bersama masyarakat
• Pelatihan monitoring hutan
• Makan Malam Bersama Masyarakat.

 
16-17 Nov 2016, Kapal Tiba di Saokorem

• Pesta Adat Penyambutan Kapal
• Diskusi bersama masyarakat
• Pelatihan monitoring hutan
• Makan Malam Bersama Masyarakat.

 
18 Nov 2016, Kapal Tiba di Masni

• Diskusi bersama masyarakat
• Pelatihan monitoring hutan

 
19 Nov 2016, Kapal Tiba di Manokwari

• Pesta Adat Penyambutan Kapal
• Diskusi bersama masyarakat
• Pelatihan monitoring hutan
• Makan Malam Bersama Masyarakat.

Analisis Sosial adalah istilah yang tidak asing bagi pegiat sosial masyarakat sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk menjalani kegiatan-kegiatannya. Sedemikian populernya istilah ini sehingga seringkali terjadi pengurangan makna menjadi perangkat prasyarat suatu proyek atau program yang kemudian digunakan secara mekanis belaka.  Akibatnya hasil analisis tidak betul-betul menangkap realitas masyarakat, dan akhirnya program atau proyek yang dijalankan tidak mampu menjawab masalah-masalah nyata dalam masyarakat. Oleh sebab itu Bentara Papua bekerjasama dengan The Samdhana Institute menginisiasi Pelatihan “Analisis Sosial dan Penghidupan Berkelanjutan” untuk menjembatani generasi muda yang akan berkecimpung dalam dunia sosial kemasyarakatan sehingga memiliki bekal dalam menganalisis permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi.
Pelatihan ini berdurasi 4 hari, diikuti oleh LSM, Masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Fresh Graduate.
 
Bentara Papua bersama Samdhana Institute akan melaksanakan kegiatan pelatihan Analisis Sosial selama 4 hari yakni Tanggl 21-24 Maret 2016.  Peltatihan ini merupakan lanjutan dari rnagkaian pelatihan yang sudah perna dilakukan sebelumnya dan diutamakan bagi yang sudah perna mengikuti kegiatan pelatihan Kepemimpinan Sosial dan Lingkungan Bentara I dan II. Namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat pengiat sosial dan mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus di Manokwari. Pelatihan ini besifat GRATIS. Yang berminat silahkan mengambil formulir di Kantor Bentara Papua, Jalan Manggoapi Dalam, setelah Asrama Jayapura atau menghubungi saudara Imam (081356057897) dan Yanuarius (082198913304)

Pembangunan yang berkelanjutan akan berjalan harmonis jika perencanaannya melibatkan semua pihak, sementara masyarakat yang kuat dalam suatu wilayah akan menjadikan suatu pembangunan yang berarti meski sekecil apapun itu. Permasalahan demi permasalahan sering terjadi seiring dengan berjalannya pembangunan, namun semua itu dapat berjalan harmonis jika konsep pelestarian lingkungan/konservasi sejalan dengan pembangunan atau saat ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta keterlibatan segala pihak dalam merencanakan pembangunan, termasuk generasi muda sebagai agen perubahan (agent of change) yang memiliki power.

Disadari bahwa ketersediaan kaum muda yang peduli pada kerja-kerja pelestarian lingkungan dan pendampingan masyarakat di Papua sangat terbatas, oleh sebab itu Perkumpulan Bentara Papua berinisiatif menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Sosial dan Lingkungan yang diselenggarakan setiap tahun dan tahun ini adalah tahun kedua diselenggarakannya kegiatan tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah : 
1) Mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman kaum muda dalam pelestarian sumber daya alam dan kerja bermasyarakat
2) Mendorong kepedulian kaum muda dalam upaya perluasan kesadaran konservasi di masyarakat

Kegiatan Pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 06 – 08 November 2015 bertempat di Pondok Bentara Papua, Manokwari – Papua Barat. Peserta pelatihan ini adalah mahasiswa atau alumni dari berbagai disiplin ilmu dan kaum muda di tanah Papua yang memiliki hasrat yang kuat untuk mempelajari  kehidupan, relasi antara manusia dan lingkungan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kapasitas pengetahuan lokal serta senang dan mampu  bekerjasama dalam Tim.

Diharapkan dari pelatihan ini dapat lahir agen perubahan (agent of change) yang kritis dalam kerja-kerja pelestarian lingkungan dan pendampingan masyarakat sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua.

Masyarakat Knasaimos Ajukan Pengakuan Wilayah Adat ke Bupati Sorong Selatan

Masyarakat adat Knasaimos hari ini mengajukan pengakuan masyarakat adat kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan. Mengenakan pakaian adat, mereka membahas Dance Nauw, Sekretaris Daerah Sorong Selatan yang juga menjabat Ketua Panitia MHA, di rumah dinasnya. Turut dalam rombongan ini perwakilan marga-marga yang ada di Knasaimos, pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimos, serta perwakilan Bentara Papua dan Greenpeace Indonesia.

“Kami ingin wilayah adat Knasaimos diakui secara hukum. Kami sudah lama berjuang mempertahankan wilayah adat kami dari kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan kami, mulai dari transmigrasi, penebangan kayu, hingga sawit. Hari ini kami datang dengan harapan wilayah adat kami diakui secara hukum oleh pemerintah,” kata Fredrik Sagisolo, Ketua DPMA Knasaimos.

Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Pelindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini membuka peluang untuk pengakuan kedudukan masyarakat adat di Sorong Selatan serta wilayah adat mereka.

Mekanismenya, masyarakat adat di Sorong Selatan mengajukan permohonan tertulis kepada bupati Sorong Selatan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat. Pada bulan Juli lalu, pemerintah Sorong Selatan juga telah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengajuan pengakuan masyarakat adat.

Dalam permohonan pengakuannya kepada Panitia MHA, masyarakat adat Knasaimos membawa sejumlah dokumen, seperti hasil pemetaan partisipatif wilayah adat Knasaimos, dokumen lembaga DPMA Knasaimos, dan data sosial yang sesuai diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar merealisasikan peraturan daerah yang ada tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat adat ini, dengan segera mengesahkan wilayah adat Knasaimos. Selain Perda Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah Papua Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman, Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat,” kata Syafril, perwakilan dari Bentara Papua.

Masyarakat adat Knasaimos–yang Merujuk singkatan nama subsuku di bawah suku Tehit–meliputi 52 marga, dengan wilayah adat seluas 97.441,55 hektare. Mereka telah melakukan pemetaan partisipatif sejak tahun 2009, sebagai bagian dari upaya mempertahankan hutan adat dari perluasan perkebunan sawit dan bubur kertas. Pada tahun 2014,

masyarakat adat Knasaimos mendapatkan surat keputusan penetapan hutan desa dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, disusul hak pengelolaan hutan desa tiga tahun kemudian.

“Masyarakat adat Knasaimos dan masyarakat adat lain di berbagai tempat sudah membuktikan bagaimana mereka dapat menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Kontribusi masyarakat adat sangat besar dalam menahan laju kenaikan suhu bumi di tengah krisis iklim saat ini. Pemerintah Indonesia seharusnya mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” kata Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Kontak Media:

Amos Sumbung, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, +62 811-486-327 Samuel Moifilit, Tim Komunikasi Greenpeace Indonesia, +62 853-3831-4090

Bentara Papua, +62 811-4864-692