Manokwari(11/2/2020),- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Diseminasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah di Manokwari, Selasa(11/2/2020).

Ada 8 hasil penelitian yang dipaparkan dalam kegiatan desiminasi ini. Materi sesi pertama yaitu Dampak Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Orang Asli Papua, Kajian Kebijakan Bidang Ekonomi di Provinsi Papua Barat dan Analisis Kebutuhan Sumber Energi Alternatif Terbarukan di Provinsi Papua Barat.

Dilanjutkan materi sesi 2, yakni Kajian Akademik Sistem Pendidikan Orang Asli Papua Berpola Asrama, Kajian Kebijakan dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Papua Barat, Inventarisasi Hasil-hasil Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat, Ekspedisi Mangrove Papua Barat dan Survey High Carbon Stock (HCS)/Stock Carbon Tinggi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan.

Selain itu, ada tambahan materi lain, yakni Urgensi Diseminasi Kelitbangan, yang disampaikan oleh Moh. Ilham Hamudy,S.IP.,M.Soc.Sc dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (BPP Kemendagri), serta Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, yang disampaikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Drs. Theo Ayorbaba,M.H.

Panel diskusi pertama dipandu oleh moderator Hendra Fatubun,S.Hut dari Balitbangda Papua Barat. Hendra kemudian memberikan kesempatan pertama kepada Moh. Ilham Hamudy untuk menyampaikan materinya. 

“Saya tidak akan menjelaskan tentang desiminasi,publikasi dan sejenisnya, tapi saya akan fokus kepada Igya ser hanjop (Jurnal  Ilmiah yang diterbitkan Balitbangda Papua Barat). Saya sangat senang ketika Papua Barat bisa meluncurkan itu. Karena meskipun baru berumur 3 tahun, Badan Litbang Papua Barat sudah mempunyai Jurnal Ilmiah,” ujar Ilham Hamudy mengawali presentasenya.

Kalau di perguruan tinggi, lanjutnya, itu hal yang biasa. Tapi ini diterbitkan oleh Balitbangda yang baru seumur jagung, itu hal yang luar biasa. “Tapi masih banyak kekurangan dari Igya ser hanjop (Jurnal ilmiah) ini. Kita ketahui ada Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Semua publikasi ilmiah tidak bisa lagi versi cetak, yang benar itu yang versi elektronik. Karena versi elektronik yang didaftarkan di ristekdikti,” jelasnya.

Balitbangda ini, kata Ilham Hamudy, ada di bawah pembinaan Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri. Jadi harus tunduk pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 itu mewajibkan semua hasil penelitian dan pengembangan itu dipublikasikan di jurnal ilmiah. 

“Meskipun Permendagri itu tidak mengharuskan Bapak/Ibu membuat jurnal ilmiah tetapi hasil kelitbangan yang dilakukan selama satu tahun anggaran, itu wajib dipublikasikan. Tapi kita tidak tergantung saja pada Permendagri 17, tapi ada Ristekdikti juga,” tandasnya.

Di Unipa ( Universitas Papua ), lanjut Ilham lagi, ia menemukan ada beberapa jurnal yang dipublikasikan, tapi yang sudah terakreditasi hanya jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik(http://ejournalfpikunipa.ac.id),jurnalnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa.Jurnal itu termasuk kategori  sinta 3. (Berdasarkan pengertian yang terdapat di laman Ristekdikti, SINTA (Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi iptek. 

Keunggulan utama SINTA dibandingkan dengan portal peng-indeks yang lain yaitu dapat secara otomatis meng-indeks hasil karya yang telah ter-indeks di Google Scholar, Scopus, InaSTI dan Indonesian Publication Index (IPI)).

“Nah ini yang harus digalakkan. Jika Balitbangda Papua Barat mengambil peluang itu, ini akan sangat membantu. Sebab jurnal ini sangat penting bagi rekan-rekan yang punya predikat fungsional ( Dosen, guru, peneliti) itu angka kreditnya dari situ. FKIP Unipa saya lihat ada 5 jurnal, tapi belum ada yang terakreditasi,” bebernya.

Satu jurnal itu, kata Ilham, paling banyak memuat 10 artikel. Karena itu, mengingat banyak guru, dosen dan peneliti yang ada di Papua Barat, maka  Igya Ser anjop ini bisa jadi wadah bagi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya agar bisa minimal naik pangkat atau mengumpulkan angka kredit.

“Jurnal Igya ser anjop ini tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau bapak ibu punya karya ilmiah terkait pembangunan berkelanjutan, itu bisa submit ke  Igya ser anjop. Ini terbitnya 2 kali setahun ( Juni dan Desember). Setiap terbit memuat enam artikel. Panjangnya 38 -40 ribu karakter tanpa spasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa elektronik, sehingga perjalanannya bisa sampai terakreditasi. Kalau hanya berhenti di tataran cetak, itu tidak akan terakreditasi,” tegasnya.

Ilham Hamudy  yang juga pemimpin editor jurnal ilmiah Bina Praja milik BPP Kemendagri inipun memberikan masukan terhadap  artikel-artikel yang sudah dimuat di Jurnal Igya ser hanjop. “ Sistematika penulisannya harus diperbaiki lagi, kemudian daftar pustaka yang digunakan juga tidak bisa ditelusuri, jadi harus merujuk pada artikel ilmiah yang sifatnya elektronik, sehingga mudah ditelusuri. Selain itu, ada beberapa orang yang terlibat dalam beberapa tulisan, itu juga tidak bisa terbit dalam satu nomor penerbitan. Satu nama, hanya bisa ada dalam satu nomor penerbitan. “ Nah, itu beberapa kelemahan dari artikel-artikel yang sempat saya baca di jurnal Igya ser anjop,” tandasnya. ( Bersambung)

Ditulis oleh : Ab Yomo