“Dokumen Hasil Perumusan Akan Disampaikan Dalam Waktu Dekat”

Manokwari,30/01/2020,- Selama tiga hari, sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di Papua Barat dan beberapa LSM Nasional (NGO) melakukan pertemuan membahas langkah-langkah strategis kerjasama antar lembaga dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Pertemuan itu digelar di Manokwari, Selasa-Kamis ( 28-30/01/2020).

Pada pertemuan hari pertama, dikhususkan bagi CSO Papua Barat, yang bertujuan untuk mengakomodir dan menyatukan persepsi tentang tujuan bersama seperti apa yang diharapkan? serta bentuk komunikasi seperti apa yang diinginkan dengan NGO di tingkat nasional.

Diskusi hari pertama itu berjalan cukup alot bahkan muncul banyak pandangan tentang koalisi ini. Ada peserta yang menanyakan mengapa harus berkoalisi?kepentingannya apa? ada peserta yang  pesimis, karena kuatir koalisi ini akan seperti koalisi sebelumnya yang tidak bisa membantu CSO di Kabupaten lain atau berjalan sendiri-sendiri. Ada yang berpandangan bahwa koalisi atau aliansi bersama ini penting, karena akan menjadi kekuatan dalam gerakan bersama mendorong perubahan di Papua Barat bahkan Tanah Papua secara umum.

“Saya belum melihat kita semua diberi kesempatan untuk secara jujur menjawab persoalan-persoalan besar yang dahulu terjadi, sehingga koalisi dulu berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Solihin, salah satu peserta pertemuan. aktivis yang pernah bekerja di LSM Perdu  dan kini menjadi staf ahli di MRP Papua Barat.

Menurutnya, ada hal-hal yang sifatnya sepele tapi kemudian menjadi pengganggu utama.Ia kemudian mencontohkan, misalnya ada rekan-rekan yang masih saling mencurigai, saling sikut menyikut, saling melakukan pembusukan di belakang, saling menjatuhkan, dan lain-lain.

“Menurut hemat saya kalau hal-hal ini tidak diungkapkan secara jujur untuk kemudian mencari solusi bersama, maka koalisi atau apapun namanya yang kita bentuk di 2020 ini, akan mengalami nasib yang sama,” tandasnya.

Berikutnya,lanjut Solihin, apakah CSO di Papua Barat masih membutuhkan apa yang disebut berkoalisi? Sebab menurutnya, kekuatan koalisi bukan pada koalisi sebagai sebuah forum atau tempat bertemu kemudian menyampaikan ide, tapi kekuatan koalisi itu berada pada anggota masing-masing. Dimana jika anggota masing-masing itu mampu mengelola lembaganya dengan baik, maka itulah sebenarnya kekuatan koalisi. Hal-hal inilah yang menurutnya belum terjawab dan harus dituntaskan pada pertemuan ini.

“Kalau koalisi berjalan dengan 50 anggota, kemudian 40 anggota sakit-sakitan, ada 5 anggota sudah mau meninggal, atau 5 anggota ada kantor, tapi tidak ada aktivitas, tetap sama saja. Itu yang belum tampak dalam isu utama kita,” jelasnya. 

Hal lainnya, sambung Solihin, harus diluruskan posisi CSO yang bekerjasama dengan Pemerintah dan CSO yang oposisi dengan pemerintah, dan harus membicarakan perubahan apa yang diharapkan dari berkoalisi? atau perubahan sosial seperti apa yang diharapkan?. “Kalau ini belum clear, saya yakin koalisi yang dibentuk ini akan seperti koalisi kemarin (2013/2014),” tegasnya.

Selain Solihin,ada peserta lainnya juga memberikan pendapat yang berbeda namun pada substansi yang sama, kemudian masukan-masukan itu diakomodir menjadi  beberapa isu yang dibahas dalam empat kelompok. Hasil pembahasan 4 kelompok ini yang selanjutnya dielaborasi oleh tim perumus untuk disusun menjadi sebuah dokumen kesepakatan bersama.

Pada hari pertama juga dilanjutkan dengan pemilihan koordinator koalisi. Dari dua kandidat, yakni Direktur Papuana Conservasi, Esau Yaung dan Direktur Panah Papua, Sulfianto, akhirnya Esau Yaung, yang dominan mendapat dukungan peserta.

Kemudian hari kedua dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah NGO Nasional, mulai dari TAF, WRI, GGGI, Clua, Econusa, Samdhana,dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Intinya, semua NGO nasional sangat menghargai CSO Lokal yang ada di Papua Barat dan terbuka untuk bekerjasama. Hanya saja, diperlukan pemahaman bersama dalam hal tanggung jawab dan komunikasi yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan atau menjadi korban lalu buntutnya akan saling menyalahkan.

Selanjutnya pada hari ketiga, dilanjutkan dengan pembahasan road map. Hasil pembahasan road map itu kemudian diserahkan kepada tim perumus untuk dirumuskan dengan baik, dan akan disampaikan kepada anggota koalisi setelah rumusan itu tuntas dikerjakan. ( Ditargetkan April atau Juni ).

Penggagas atau Dinamisator kegiatan Workshop, Andi Saragih merasa senang dan bangga, karena keinginannya untuk menyatukan kembali rekan-rekan CSO Lokal se-Papua Barat dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

“Saya berharap ada ruang bagi teman-teman CSO di wilayah kepala burung (Provinsi Papua Barat) untuk duduk bersama menyatukan pikiran terkait dengan kondisi sosial, budaya,ekonomi dan lingkungan termasuk Sumberdaya Alam di Papua Barat,” jelasnya.

Kata Andi, selama ini teman-teman CSO ada dalam koalisi, tapi tidak berjalan baik, jadi pertemuan ini sebenarnya dalam rangka merapikan saja, dan membuat CSO Papua Barat lebih terorganisir dengan baik, sehingga lebih kuat dan solid memperjuangkan visi dan misi bersama, selain visi dan misi organisasi masing-masing.

“Kami juga mengundang teman-teman nasional (NGO) Nasional yang bekerja di Papua Barat. Harapannya bisa terjalin komunikasi lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi saling curiga, tapi sebaliknya berkolaborasi untuk mendorong perubahan di Papua Barat,” tutur mantan Direktur Mnukwar Papua ini.

Sementara itu, Koordinator Koalisi CSO Papua Barat, Esau Yaung mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan konsulidasi dengan sejumlah CSO di Kabupaten/Kota se-Papua Barat. “Untuk melihat hal-hal penting apa yang harus dan segera didorong bersama. Saya kira ini pertemuan dasar yang penting, untuk menyusun agenda-agenda bersama ke depannya, sesuai dengan apa yang dibahas selama tiga hari ini,” jelasnya.*)

Ditulis oleh Ab Yomo