Manokwari(23/01/2020),- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Prof.Dr. Charlie Heatubun,S.Hut.,M.Si mewakili Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat menyampaikan progress inisiatif Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat dalam kegiatan Talkshow Interaktif Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Mitra Pembangunan, di Manokwari, Kamis(23/01/2020).

“Sudah teridentifikasi mitra yang membantu Pemerintah mengawal 14 butir termasuk juga LSM lokal yang secara detail dalam laporan lengkap ini, termasuk juga OPD di Papua Barat. Dari 14 butir itu, ada butir tentang tata ruang, dimana hampir sebagian besar mitra mendukung kami,” ucap Prof.Charlie.

Sedangkan butir kesembilan dan keduabelas hanya satu atau dua mitra yang mendukung. Sehingga Prof.Charlie berharap perlu diatur secara baik lagi agar tidak terjadi tumpang tindih oleh mitra pembangunan dan pemerintah daerah, sehingga sumber daya bisa digunakan secara efektif dan efisien.

(Butir kesembilan dari Deklarasi ICBE 2018 : Mendorong pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan sesuai amanat pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses manfaat oleh masyarakat adat yang juga menjadi amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua Provinsi juga berkomitment mendorong adanya singkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi  sebagaimana diamanatkan oleh Inpres 9/2017.

Sedangkan butir keduabelas, yaitu berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan peraturan gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah,DPR,MRP dan masyarakat adat.)

Dari data informasi yang ada, kata Prof.Charlie, untuk 2019 dukungan pembangunan dari mitra cukup besar, detailnya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.  Dari mitra juga teridentifikasi ada beberapa hal yang saat ini akan menjadi prioritas, terutama dalam penyelesaian dokumen revisi tata ruang yang harus bisa segera diselesaikan. “Menurut logika, jika RTRW diselesaikan, maka aktivitas pembangunan akan menjadi lebih terkendali, lebih tepat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tandasnya.

Profesor di Bidang Ilmu Botani Hutan ini  berharap agar bencana di Wasior, Jayapura bahkan terakhir dengan banjir di Jakarta bisa jadi pelajaran. “Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu ( di Papua Barat). Kalau terjadi banjir, longsor, nanti pemimpin daerah akan saling menyalahkan antara Kabupaten yang satu dengan Kabupaten yang lain. Ini menyangkut penataan ruang secara keseluruhan tidak bisa terpisah-pisahkan,” jelasnya.

Kata Prof. Charlie, investasi hijau di Papua Barat juga menjadi prioritas. Karena dengan menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan, tentunya dengan membatasi ekstraksi sumber daya alam. Mau tidak mau peningkatan ekonomi di papua Barat harus dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. 

“Tentunya peta jalan dan satu grand desain untuk investasi hijau sudah disiapkan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bulan depan itu ada pertemuan tingkat tinggi di Sorong, kita mengharapkan itu akan membawa angin segar terutama untuk investasi hijau di Papua Barat. Gubernur telah memerintahkan untuk kita mempersiapkan itu semua.Sehingga dukungan mitra pembangunan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan pertemuan di Sorong nanti,” tutur Prof.Charlie.

Prof.Charlie juga mempresentasekan puluhan aksi dan rencana tindaklanjut yang akan difokuskan pada 2020. “Banyak hal yang akan dilakukan, bagaimana dukungan KLHS terhadap RTRW dan RPJM Papua Barat, demikian juga dengan regulasi turunan dari Perdasus pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas individu baik di pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada termasuk lembaga adat menjadi prioritas untuk segera dilakukan,” ujarnya.

Lanjutnya, demikian juga dengan pengembangan komoditas unggulan daerah non deforestasi yang bisa membawa peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi masyarakat itu akan jadi perhatian bersama.

 Juga mereview ijin-ijin yang ada sehingga dari konsesi atau penggunaan lahan hutan yang tidak aktif lagi, itu bisa diserahkan kepada masyarakat adat dan dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan konservasi sumber daya alam. 

Juga terkait transfer fiskal untuk penguatan fiskal di Papua Barat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan akan menjadi prioritas ke depan.

“Tentunya sudah menjadi komitmen kita bahwa pengembangan komoditas kalau boleh jangan lagi ada pengembangan komoditas kelapa sawit.Tapi hendaknya komuditas-komoditas yang kita kategorikan komoditas non deforestasi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” tegasnya.*)

Ditulis oleh : Ab Yomo