“ Dari Workshop dan Pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging)”

Manokwari,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Provinsi Papua Barat, berpesan kepada para peserta pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar dapat memastikan program dan kegiatannya mampu mewujudkan Papua Barat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan Indonesia.

“ Semoga ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat memudahkan OPD untuk menyusun program kegiatan yang bisa mengurangi tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek,SH,MM yang diwakili Kepala Bidang Pembangunan dan Masyarakat, Nikolas Saiduy,SH,MM, pada penutupan Workshop dan Pelatihan Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) di Manokwari,Kamis(16/05/2019).

Dance juga mengatakan, dengan adanya penandaan anggaran hijau diharapkan alokasi anggaran, program-program dan kegiatan yang direncanakan dapat tepat sasaran, lebih efektif dan efisien dalam upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang mendukung konteks tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dijelaskan, Lokakarya Panandaan Anggaran Hijau menuju perwujudan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi ini memiliki arti penting dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Barat maupun dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama sejak dicanangkannya Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan alam dalam seluruh proses pembangunannya.

Workhop dan Pelatihan Panandaan Anggaran Hijau ini dibimbing oleh Budhi Setiawan dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang difasilitasi oleh Bappeda Papua Barat, WWF Indonesia Program Papua dan The Asia Fondation.

 Perwakilan Bentara Papua bersama sejumlah CSO Lokal di Manokwari selama tiga hari (14-16 Mei 2019), mengikuti Workshop Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Planning Tagging) mendampingi sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sekadar diketahui, bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyusun Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau. Strategi ini menggunakan kebijakan dan instrumen ekonomi paling efektif yang perlu diterapkan, melalui skenario yang menunjukkan tingkat sumber daya yang perlu disediakan untuk investasi pembangunan hijau dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan resiko-resiko kerusakan lingkungan serta meminimalkan kerugian dan kerusakan terhadap sumber daya alam akibat pembangunan pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan kerangka kebijakan nasional tersebut, WWF secara aktif mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran hijau dengan melakukan pengembangan alat analisa yang disebut dengan penandaan anggaran hijau atau “Green Budget tagging”.

 Alat ini, merupakan metode untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran publik yang direncanakan  dapat  secara efektif dan efisien digunakan ntuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

WWF Indonesia  melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di beberapa  Propinsi dan Kabupaten prioritas diantaranya: Kabupaten Merauke (Propinsi Papua), Propinsi Kalimantan Barat meliputi, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu,  Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu Kabupaten Wakatobi (Propinsi Sulawesi Tenggara) dan Kabupaten Seram Timur dengan melakukan pelatihan dan workshop Penandaan Anggaran Hijau.(ab)