Jakarta,- Skema perdagangan karbon melalui Perhutanan Sosial (PS), seharusnya bisa membuka mata Pemerintah Republik Indonesia, karena sudah ada yang membuktikan itu berhasil dan hasilnya nyata dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Demikian terungkap dalam diskusi bersama berbagai perwakilan NGO pada Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019) lalu.
“Kalau tidak ada Warsi dan FFI(Flora dan Fauna Internasional), Pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang visible pembiayaan community base. Kita sebenarnya kase bukti. Kalau misalnya mau ambil dari PS, berdasarkan studi kami, diperoleh 2 ton CO2e per hektar. Nah, kalau kita punya 12,7 juta Ha, bisa dihitung berapa yang kita dapat,”kata Joseph Adiguna Hutabarat dari FFI, dalam diskusi itu.
Yoseph dan rekan-rekannya di FFI telah membuktikan skema perdagangan karbon untuk skala hutan social di Lombok, jambi dan Kalimantan dengan skema fund-based, dan skema market based di Jambi. Selain FFI, Rudi dari Warsi juga mengakui pihaknya sudah membuktikan perdagangan karbon di Bujang Reba Kabupaten Bungo, Jambi. Hal yang sama juga diakui oleh Imanul Huda dari PRCF Indonesia yang mempraktekan perdagangan karbon di Kalimantan.
Dari pengakuan itu, terlihat jelas bahwa community base performance payment sudah bisa divalidasi oleh Internasional. Artinya, institusi yang dibentuk pada tingkat tapak, misalnya Lembaga Pengelolah Hutan Desa(LPHD) bisa langsung berhubungan dengan donor dari luar untuk berdagang karbon melalui skema Fund based tanpa melalui Pemerintah.
Memang dalam diskusi itu juga diakui, bahwa ada gap pemahaman dalam karbon market, terutama dalam internal Pemerintah sendiri. Karena itu, Pemerintah diharapkan bisa membuka ruang diskusi untuk menyamakan persepsi tentang perdagangan karbon yang sesuai dan dapat diterima oleh semua pihak.
Beberapa lembaga pengelolah hutan desa yang telah menerima hasil nyata dari perdagangan karbon, misalnya Komunitas Bujang Raba, yang dikoordinir oleh KKI WARSI, melestarikan hutan hujan primer yang terancam punah di hutan Bukti Barisan Sumatra melalui program intervensi REDD +. Lebih dari 5.339 ha hutan primer akan dilindungi oleh masyarakat yang berpartisipasi, yang menghasilkan manfaat karbon bersih sekitar 40.000 tCO2 per tahun.
Lalu ada komunitas desa Punan Long Adiu dalam melindungi 17.000 ha hutan hujan primer di bawah ancaman dari penebangan, pertambangan dan konsesi kelapa sawit.Wilayah Komunitas Punan Adiu meliputi area seluas lebih dari 17.000 hektar di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Dengan bantuan LSM lokal LP3M dan tim pakar nasional dan internasional, proyek Nugum Lunang Lelum Tano '(yang berarti Hutan Berkelanjutan, Bumi yang Aman dalam bahasa Punan) telah merancang serangkaian kegiatan yang akan memungkinkan mereka untuk melindungi hutan mereka secara efektif. (ab)
