Jakarta- Dalam rangka mengkatalisasi kolaborasi para pihak untuk mencapai target NDC Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan menyelenggarakan Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, di Hotel Century Park Jakarta, Selasa(23/4/2019).
 
Tujuan dari pertemuan sehari ini antara lain,pertama untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran para pihak mengenai kegiatan perhutanan sosial berbasis pengelolaan lingkungan yang dapat berkontribusi pada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 
Kedua, mendapatkan pandangan para pihak untuk memperkuat perhutanan sosial berbasis pengelolaan lingkungan dan pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di areal perhutanan sosial untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
 
 
Ketiga, membangun kanal komunikasi para pihak untuk memperkuat perhutanan sosial dalam kerangka pencapaian target NDC Indonesia, dan ke-empat adalah untuk memetakan potensi reduksi emisi dari perhutanan social.
 
Perlu diketahui pula, Perhutanan sosial adalah program strategis pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perhutanan sosial dicantumkan secara eksplisit dalam Dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia, sebagai salah satu langkah mitigasi untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan (melalui pengelolaan hutan secara lestari).
 
Sekaligus juga sebagai langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim (melalui peningkatan ketahanan ekosistem dan lansekap). Sesuai dengan Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, perhutanan sosial merupakan upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya masyarakat.
 
Keynote Speecher dalam pertemuan ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK. Pertemuan para pihak ini juga  dilakukan dalam bentuk diskusi panel dua sesi, dengan menghadirkan sejumlah moderator dari Kementerian LHK dan lembaga-lembaga kompeten lainnya.
 
Para peserta dalam pertemuan strategis ini, selain dari Kementerian LHK dan beberapa NGO di pusat, juga diundang perwakilan lembaga CSO dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melakukan pendampingan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial, salah satunya adalah Perkumpulan Bentara Papua, bersama Greenpeace yang mendampingi Lembaga Pengelolah Hutan Desa di Kampung Sira dan Manggroholo Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.(ab)